Home Author
Author

admin

Kegiatan

Training For Trainer Sekolah Tani, Ternak, dan Nelayan DPD PKS Jaksel

by admin

Alhamdulillah, kegiatan Training For Trainer Sekolah Tani, Ternak, dan Nelayan telah terlaksana dengan lancar pada Ahad, 25 Januari 2026 di DPD PKS Jakarta Selatan.

Sebanyak 54 peserta perwakilan DPC se-Jakarta Selatan hadir untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, sebagai bekal terjun langsung ke masyarakat melalui pembentukan Kelompok Tani (Poktan), Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) , dan Kelompok Peternak (Pokter) di setiap wilayah.

Hadir dan memberikan arahan, Muhammad Al Fatih (Ketua BPPN DPW PKS DKI Jakarta sekaligus Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B), menekankan pentingnya urban farming sebagai solusi meningkatkan ruang hijau Jakarta.
“Ruang hijau Jakarta baru sekitar 5%. Saatnya kita bergerak bersama, dari rumah dan lingkungan sekitar,” pesan Bang Fatih

Terima kasih kepada para pemateri Ibu Tintia, S.Pd dan Bapak Setyawan, S.Pd atas ilmu dan inspirasinya.

Dari kader, untuk masyarakat.
Dari langkah kecil, menuju Jakarta yang lebih hijau dan berdaya.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Kegiatan

Pesan Ketua DPD PKS Jaksel di Rakercab PKS Pancoran: Kader Diminta Baca 1 Juz Al-Qur’an Setiap Hari

by admin

Jakarta Selatan — Ahad (18/1) Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Jakarta Selatan Furqoni Yudhistira, memberikan pesan khusus kepada seluruh kader PKS saat menghadiri Rapat Kerja Cabang (Rakercab) PKS Kecamatan Pancoran. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan konsolidasi dan pembinaan kader di tingkat wilayah.

Dalam arahannya, Ketua DPD PKS Jakarta Selatan menekankan pentingnya menjaga kekuatan spiritual sebagai pondasi utama dalam menjalankan peran sosial dan politik di tengah masyarakat. Salah satu pesan yang disampaikan adalah ajakan kepada kader untuk membiasakan membaca Al-Qur’an minimal satu juz setiap hari.

Menurutnya, kedisiplinan dalam tilawah Al-Qur’an akan membentuk karakter kader yang berakhlak, konsisten, dan amanah. Hal ini dinilai penting agar setiap kader mampu menghadirkan keteladanan serta memberikan pelayanan terbaik bagi warga Jakarta Selatan, khususnya di wilayah Kecamatan Pancoran.

Pesan tersebut disampaikan dalam rangkaian Rakercab PKS Pancoran yang menjadi forum penyusunan program kerja sekaligus evaluasi kinerja struktur partai di tingkat cabang dan ranting. Selain membahas agenda organisasi, Rakercab juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas kader, baik dari aspek kapasitas kepemimpinan maupun penguatan nilai-nilai keislaman.

Melalui Rakercab ini, PKS Pancoran diharapkan semakin siap berkontribusi secara nyata dalam menjawab kebutuhan masyarakat Jakarta Selatan, sejalan dengan semangat pelayanan, kebermanfaatan, dan kedekatan dengan warga.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Kegiatan

Rakercab PKS Pancoran 2026 Usung Tema Berdaya, Bertambah, dan Bermanfaat

by admin

Pancoran — Ahad (18/1) Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Pancoran menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) tahun 2026 dengan mengusung tema “Berdaya–Bertambah–Bermanfaat.” Rakercab yang digelar di Swiss-Belresidences Kalibata ini menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi struktur PKS di tingkat cabang hingga ranting.

Rakercab tersebut diikuti oleh jajaran pengurus dan struktur PKS Pancoran. Melalui forum ini, PKS Pancoran menyusun arah kebijakan dan program kerja yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan anggota serta masyarakat di wilayah Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

Sesuai dengan tema yang diusung, program-program yang dihasilkan diarahkan untuk memberdayakan ekonomi anggota dan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan serta ketahanan keluarga, sekaligus mendorong peningkatan jumlah dan kualitas anggota.

Selain itu, Rakercab PKS Pancoran juga menegaskan komitmen partai untuk terus memberikan kontribusi nyata dan positif dalam pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan, hasil Rakercab ini dapat memperkuat peran PKS sebagai partai yang hadir, melayani, dan memberi manfaat langsung bagi warga Pancoran.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
JakartaKiprah Anggota DewanNasional

HNW Ajak Ormas Kawal Arah Demokrasi Jakarta Pasca-Perubahan Status

by admin

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendorong organisasi kemasyarakatan berperan aktif mengawal arah kebijakan Jakarta setelah perubahan status dari Daerah Khusus Ibu Kota menjadi Daerah Khusus Jakarta. Ia menilai kolaborasi ormas penting untuk memastikan transformasi Jakarta tetap berpijak pada prinsip demokrasi, keadilan, dan kesetaraan warga.

Hal itu disampaikan Hidayat saat menerima audiensi Pengurus Forum Lintas Ormas (FLO) DKI Jakarta di Gedung Nusantara III, Senayan, Senin (5/1/2026). Rombongan FLO dipimpin Ketua Umum Ir. H. Juaini Yusuf dan turut dihadiri perwakilan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Abdul Gafur.

Dalam pertemuan tersebut, Hidayat menegaskan bahwa ormas memiliki posisi strategis sebagai penghubung aspirasi masyarakat dengan negara, sekaligus sebagai elemen pemberdayaan sosial yang berperan menjaga persatuan. Ia menilai parlemen terbuka bagi siapa pun yang ingin menyampaikan pandangan secara konstitusional.

“Siapa pun anak bangsa berhak menyampaikan aspirasi secara damai dan sesuai konstitusi, tanpa huru-hara,” ujar Hidayat.

Ia menjelaskan, MPR, DPR, dan DPD memiliki mekanisme resmi untuk menampung aspirasi publik. Salah satunya melalui Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, yang awalnya merupakan inisiatif Fraksi PKS sebelum dilembagakan. Menurutnya, BAM dapat dimanfaatkan ormas untuk menyampaikan pandangan, termasuk terkait isu revisi Undang-Undang Pemilu, Pilkada, hingga Sistem Pendidikan Nasional.

Hidayat secara khusus menyoroti perlunya evaluasi terhadap desain kekhususan Jakarta setelah tidak lagi berstatus ibu kota negara. Ia mempertanyakan model pemerintahan yang masih bersifat sentralistis, termasuk ketiadaan pemilihan wali kota dan bupati serta tidak adanya DPRD di tingkat kabupaten dan kota.

“Kekhususan yang menarik ke atas sudah tidak relevan. Di daerah khusus lain seperti Papua, Aceh, dan Yogyakarta, prinsip representasi dan pemilihan tetap dijalankan,” katanya.

Merujuk Pasal 18 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945, Hidayat menegaskan bahwa warga Jakarta memiliki hak yang sama untuk memilih kepala daerahnya secara demokratis. “Prinsipnya jelas: dipilih, bukan ditunjuk. Keadilan dan kesetaraan antarwilayah tidak boleh diabaikan,” ujarnya.

Ia mengajak ormas memberikan masukan kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintahan Jakarta ke depan lebih akuntabel dan berpihak pada warga.

Dalam kesempatan itu, Hidayat juga mengapresiasi keberadaan FLO yang menghimpun sekitar 150 organisasi kemasyarakatan dengan beragam kegiatan sosial, mulai dari program Jumat Berkah, penyediaan beras murah, layanan kesehatan, hingga penanaman pohon.

“Ormas adalah representasi langsung masyarakat. Mereka memahami persoalan riil yang dihadapi warga sehari-hari,” kata Hidayat.

Ia mengingatkan, ambisi menjadikan Jakarta sebagai salah satu dari 30 kota global terbesar dunia pada 2050 harus diiringi dengan penguatan budaya dan jati diri. Menurutnya, maraknya narkotika dan judi daring merupakan ancaman serius bagi masa depan kota.

“Jakarta punya identitas sebagai Jayakarta, kota kemenangan. Bukan Batavia yang identik dengan mabuk-mabukan. Di sinilah peran ormas, lintas agama dan suku, untuk mencegah dan menghadirkan alternatif kegiatan yang sehat,” ujarnya.

Ajakan tersebut disambut positif oleh jajaran pimpinan FLO DKI Jakarta. Dalam audiensi itu, mereka juga mengusulkan agar Hidayat Nur Wahid bersedia menjadi Dewan Pembina FLO bersama sejumlah tokoh nasional lainnya, termasuk anggota DPD RI Fahira Idris.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Kegiatan

Jakarta Selatan Mendapatkan 6 Penghargaan Sekaligus di Ajang BOE

by admin

Mendengar PKS Jakarta mendapatkan enam penghargaan sekaligus di ajang Business Opportunity Expo (BOE) atau Pasar Rakyat PKS, yang dilaksanakan 9 hingga 30 September 2023 kemarin. Atas prestasi yang didapat, bahagia dirasakan seluruh panitia BOE DPD PKS Jakarta Selatan.

“Alhamdulillah, PKS Jakarta Selatan mendapatkan enam penghargaan, diantaranya 2 kategori sekaligus, juara 1 kategori Kemitraan Usaha Ultra Mikro, dan juga juara 3 kategori Total Omset Nasional.
Hasil ini merupakan kerja keras dari seluruh anggota dan simpatisan PKS Jakarta Selatan dalam mensukseskan pasar rakyat PKS atau BOE,” kata Adam Ibrahim, ketua BPJE PKS Jakarta Selatan.

Selain itu ketua DPD PKS Jakarta Selatan, Al Mansyur yang mendapatkan informasi prestasi yang diperoleh oleh PKS Jakarta Selatan, mengaku senang, bersyukur dan menyambut gembira, atas prestasi yang diperoleh, Beliau mengucapkan selamat kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras.

Adapun prestasi yang diraih yaitu,
1. Juara 1
KEMITRAAN USAHA ULTRA MIKRO

2. Juara 3
TOTAL OMSET NASIONAL

3. Juara Runner-up 1
OMSET USAHA ULTRA MIKRO

4. Juara 3
OMSET PENJUALAN USAHA MIKRO

5. Juara 2
OMSET PENJUALAN USAHA KECIL

6. Juara Runner-up 1
OMSET PENJUALAN USAHA MENENGAH

Perolehan prestasi pada ajang Pasar Rakyat PKS atau BOE ketiga ini semakin menambah semangat pengurus PKS Jakarta Selatan untuk lebih meningkatkan kegiatan yang mendukung tumbuh kembangnya UMKM yang ada di Jakarta Selatan.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Hukum

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

by admin

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

MACAM-MACAM HARTA DALAM PERKAWINAN

MENURUT UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Di dalam  pasal 35 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

(1)    Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama.

(2)   Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan tersebut , bahwa di dalam perkawinan terdapat Harta Bersama dan Harta Pribadi

  • Harta Bersama/Harta Gono Gini

Harta Bersama (Harta Gono Gini) adalah harta yang diperoleh suami dan/atau isteri sepanjang perkawinan, kecuali harta yang berasal dari warisan atau hadiah.

Jadi siapapun yang memperoleh harta tersebut, dari manapun perolehannya, sebab apapun perolehannya (kecuali warisan atau hadiah), jika perolehan tersebut terjadi sepanjang perkawinan maka harta tersebut menjadi harta bersama suami isteri.

Perbuatan hukum atas Harta Bersama :

Pasal 36 (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Jadi apabila suami atau isteri hendak melakukan perbuatan hukum atas harta bersama maka pihak suami atau isteri harus memperoleh persetujuan dari pihak lainnya.

Pasal 36 ayat 1 UU Perkawinan tidak membedakan apakah harta tersebut merupakan harta bergerak atau harta tidak bergerak.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa ketentuan ini tidak   berlaku terhadap harta bergerak, karena terhadap harta bergerak berlaku  Pasal 1977 KUH Perdata, yaitu penguasaan berlaku sebagai alas hak yang sempurna (volkomen titel). Dengan demikian, orang yang menguasai benda itu sama dengan pemiliknya. siapa yang menguasai harta bergerak dianggap sebagai pemiliknya.

Dosen dan Notaris/PPAT Alwesius , SH, MKn, tidak sependapat dengan pendapat tersebut, menurutnya bahwa  asas tersebut berlaku terhadap harta bergerak pada umumnya (merupakan ketentuan umum), sedangkan terkait dengan harta bergerak yang terdapat di dalam perkawinan tunduk pada ketentuan hukum harta benda perkawinan (merupakan ketentuan khusus).

Alwesius SH,MKn menyatakan bahwa Ketentuan hukum harta benda perkawinan yang diatur didalam pasal 35 UU Perkawinan berlaku untuk semua harta, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak.

Dalam hal terdapat harta bergerak, misalnya saham,  yang akan dipindahtangankan atau dijadikan jaminan utang ,maka harus terlebih dahulu menentukan apakah harta tersebut merupakan harta pribadi suami atau isteri,  atau merupakan harta bersama (harta gono gini) suami dan isteri. Jika termasuk harta bersama maka untuk melakukan perbuatan hukum pemindahan hak atau penjaminan harus ada persetujuan dari pihak lainnya, baik dengan hadir dihadapan Notaris maupun dengan memberikan persetujuan tertulis.

  • Harta Pribadi

Harta Pribadi terdiri dari Harta Bawaan yaitu harta yang dibawa masing-masing suami isteri kedalam perkawinan, dan harta yang diperoleh suami atau isteri dari warisan atau hadiah, termasuk didalamnya harta yang berasal dari hibah.

Perbuatan hukum atas Harta Pribadi :

  • Pasal 36 (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Seorang suami yang memegang harta tertentu yang merupakan harta bergerak tidak serta merta dapat menyatakan bahwa harta tersebut merupakan harta pribadinya, dan bukan merupakan harta bersama (harta gono gini). Ia harus membuktikan bahwa harta tersebut adalah merupakan harta pribadinya, apalagi jika harta tersebut diperoleh sepanjang perkawinan dengan isterinya. Hal yang sama juga berlaku bagi pihak isteri.

Sekalipun harta bergerak tersebut diperoleh suami atau isteri dari warisan atau hibah. Pihak suami atau isteri yang memperoleh harta tersebut harus membuktikan  bahwa harta tersebut merupakan harta miliknya dan merupakan harta pribadinya.

Suami atau isteri tidak dapat menyatakan harta tersebut sebagai miliknya hanya berdasarkan asas yang terkandung di dalam Pasal 1977 KUH Perdata .

Hal ini bisa dilihat dari adanya ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 166 KUH Perdata :

Adanya barang-barang bergerak yang diperoleh masing-masing pihak dan suami isteri dengan pewarisan, hibah wasiat atau hibah biasa selama perkawinan harus diperlihatkan dengan surat pertelaan.

Yaitu mewajibkan pihak suami atau isteri yang memperoleh harta bergerak dari warisan atau hibah   sepanjang perkawinan untuk membuktikan  perolehan tersebut dalam suatu surat pertelaan. Apabila surat tersebut tidak ada maka pihak suami tidak dapat mengambil harta bergerak tersebut sebagai miliknya, sedangkan pihak isteri dapat menggunakan bukti dengan menggunakan saksi-saksi.

MACAM-MACAM HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur dalam Bab XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, dari Pasal 85 hingga Pasal 97.

  • Harta Harta Bersama/Harta Gono Gini

Pasal 85 KHI :

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 91 KHI :

(1)  Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

(2)  Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.

(3)  Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

(4)  Harta  bersama  dapat  dijadikan  sebagai  barang  jaminan  oleh  salah  satu  pihak  atas  persetujuan pihak lainnya

Pasal 92 KHI :

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

  • Harta Pribadi

Pasal 86 KHI :

(1)  Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

(2)  Harta isteri tetap  menjadi  hak isteri  dan dikuasi penuh olehnya, demikian  juga harta suami  tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87 KHI :

  • Harta  bawaan masing-masing  suami dan  isteri  dan harta  yang diperoleh masing-masing  sebagai hadiah  atau  warisan  adalah  dibawah  penguasaan  masing-masing,  sepanjang  para  pihak  tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
  • Suami  dan  isteri  mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk melakukan perbuatan  hukum  atas  harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dikenal pula mengenai hutang bersama, bahwa hutang bersama yang diatur dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa tidak semua hutang istri atau suami dapat dikategorikan sebagai hutang bersama.

Pasal 93 KHI :

  • Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
  • Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
  • Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
  • Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

Sekarang banyak terjadi di masyarakat, istri/suami telah mempunyai hutang (misalnya : Kredit Pemilikan Rumah) sebelum perkawinan.

Ada pendapat menyatakan bahwa jika mereka membuat perjanjian pisah harta , maka segala hutang-hutang yang dimiliki istri/suami sebelum perkawinan maka hanya menjadi tanggung jawab masing-masing suami/istri

Sedangkan jika suami istri tidak membuat perjanjian pisah harta, dan selama perkawinan membayar cicilan rumah itu bersama, nantinya akan menjadi harta bersama karena dibayarkannya selama perkawinan.

Sedangkan dalam perkawinan poligami harta bersama diatur dalam pasal 94 KHI.

Pasal 94 KHI :

(I) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

(2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat

Wallahu a’lam bishawab

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ida Susilowati, SH , MKn.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
HukumOpini

Menyembuhkan “Penyakit Kronis” di Tubuh Polri

by admin

Menyembuhkan “Penyakit Kronis” di Tubuh Polri

Oleh Rivai Hutapea

Tanggal 1 November 2022, tepat satu bulan peristiwa Kanjuruhan terjadi.  Namun, kesedihan akibat tragedi yang menyayat-nyayat hati tersebut, terus berlanjut. Adalah Farzah Dwi Kurniawan, salah seorang korban yang usai kejadian dilarikan ke Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang untuk mendapatkan perawatan intensif. Ia sempat bertahan beberapa pekan. Namun, takdir ternyata berkata lain. Mahasiswa Universitas Malang (UMM) itu harus menghembuskan napas terakhirnya pada hari Ahad tanggal  23 Oktober 2022, menyusul 134 korban lainnya. “Yang mati dan cacat serta sekarang kritis, dipastikan itu terjadi karena desak-desakan setelah ada gas air mata yang ditembakkan Polisi, itu penyebabnya,” ujar Ketua TGIPF Mahfud MD. Tragis, memang.

Tragedi ini menambah coreng moreng wajah institusi kepolisian. Betapa tidak, sebelum kasus ini “meledak”, wajah kepolisian telah terlebih dahulu tercoreng akibat kasus pembunuhan sadis Brigadir Yosua di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Akibat kasus ini, tak hanya dicopot dari  Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo juga dipecat dari kepolisian. Sambo dan empat tersangka lainnya, yaitu Putri Candrawathi, Bharada E, Ricky Rizal atau Bripka RR, dan Kuat Ma’ruf dijerat pasal Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Belum lagi tuntas kasus Kanjuruhan, wajah kepolisian kembali “tertampar” dengan kasus narkoba yang menyeret-nyeret nama Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Teddy disebut-disebut sebagai master mind pengendali dalam peredaran narkoba. Sekitar 5 kilogram sabu menjadi barang bukti yang digelapkan.

Hattrick kasus ini tak ayal membuat reputasi kepolisian di mata publik, terjungkal balik. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada polisi yang awalnya tinggi, bahkan sangat tinggi, seketika, anjlok. Bahkan, kepercayaan publik kepada polisi saat ini, berada di titik nadir. Karenanya, tidak berlebihan bila dikatakan Polri berada dalam kondisi mengkhawatikan alias SOS. Sontak saja, banyak pihak bersuara lantang dan mendesak agar Polri segera berbenah diri. Sebagian mengusulkan agar Polri mengubah sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal di lingkungannya. Yang lainnya mengusulkan agar Kapolri menggandeng tokoh masyarakat. Ada juga yang mewanti-wanti agar oknum Polri melepaskan diri dari bisnis haram narkoba, judi dan suap.

Sah-sah saja pembenahan dilakukan, bahkan “hukum”nya sudah jatuh “wajib”. Pertanyaannya adalah apakah dengan pembenahan tersebut, polisi atau oknum polisi dijamin tidak lagi melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang? Dengan mengubah sistem pengawasan internal, apakah yakin “syahwat” polisi tidak tergiur nyemplung ke bisnis haram narkoba, judi, korupsi, suap dan gaya hedonis? Dengan kata lain, apakah semua pembenahan di atas tepat sasaran, menyentuh akar persoalan yang melilit Polri belakangan ini sehingga citra Polri dapat kembali pulih?

Boleh jadi penulis salah. Tapi, bukan pula pesimis, apalagi skeptis. Usulan pembenahan polisi selama ini, masih terkesan lip service.  Tambal sulam. Menutup yang satu, tapi “bocor” di tempat lainnya. Jika hal ini yang terjadi, maka Polri akan terus menerus terlilit persoalan. Kasus Polisi yang melanggar hukum, tindakan sewenang-wenang dan lainnya, akan terus terjadi dan silih berganti.  Lantas, kapan reformasi dan perbaikan Polri akan terwujud. Pembenahan Polri bak menyabet golok di udara. Mubazir dan sia-sia belaka.

Hal ini terjadi dikarenakan pembenahan di tubuh Polri belum menyentuh ke akar persoalannya.  Karena itu, penulis kok tidak yakin reformasi total yang digembar-gemborkan tersebut, benar-benar menjadi problem solver yang jitu mengatasi problem akut yang terjadi di tubuh Polri saat ini. Bila pembenahan Polri hanya berhenti pada mengubah sistem pengawasan internal, belumlah cukup kuat untuk mereinkarnasi watak “sangar” kepolisian menjadi “santun dan beradab”.

Bagaimana solusinya? Pertanyaan ini patut untuk dijawab sebagai bagian dari pembenahan dan kecintaan kita kepada Polri. Diakui atau tidak, Polri merupakan institusi negara yang kita butuhkan bagi keberlangsungan negeri ini ke depan. Menurut penulis, selain reformasi internal sebagaimana disebutkan di atas, pembenahan Polri wajib menyentuh akar rumput persoalannya, yaitu soal posisi dan kewenangannya di pemerintahan.

Sebagaimana mafhum, pada masa Orde Baru, TNI dan Polri terintegrasi di Angkatan Bersenjata Indonesia (ABRI). Saat itu, posisi Polri setara dengan tiga angkatan lainnya, yaitu angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. Di samping ABRI ada juga Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) yang biasanya dijabat oleh tentara. Kondisinya berubah pasca reformasi di mana Polri dipisahkan dari TNI, bahkan Dephankam diubah menjadi Departemen Pertahanan, belakangan berubah menjadi Kementerian Pertahanan, yang bertugas melakukan fungsi koordinasi dengan TNI saja.

Sejak saat itu, Polri berubah menjadi institusi mandiri nan jumawa. Berbagai peraturan perundangan turut andil melegitimasi, sekaligus memberikan karpet merah kewenangan besar Polri. Pasal 30 ayat 4 UUD NKRI 1945 menempatkan Polri sebagai alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Bahkan, secara eksplisit, Pasal 8 UU Nomor 2 tahun 2002 menyebutkan kepolisian dipimpin oleh Kapolri dan berada langsung di bawah Presiden. Hal ini sejalan dengan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 yang menyebutkan  bahwa Polri merupakan alat negara yang berfungsi mewujudkan keamanan dalam negeri dan berada langsung di bawah Presiden.

Penulis menilai pemberian kewenangan dan legal standing yang super jumbo  kepada Polri inilah yang menjadi salah satu akar kalau tidak mau disebut “biang kerok” munculnya berbagai “penyakit kronis” yang menggerogoti tubuh Polri belakangan ini. Kewenangan yang besar, terlebih lagi lost pengawasan menjadi pemicu timbulnya abuse of power  atau penyalahgunaan wewenang yang berlebihan. Karenanya, mustahil berharap adanya perubahan watak Polri bila hanya melakukan pembenahan secara internal tanpa membenahi posisi dan kewenangan Polri yang “mubazir” alias berlebihan tersebut.

Jadi, bila kita benar-benar mencintai Polri dan agar Polri terbebas dari berbagai “penyakit kronis” yang bersarang di tubuhnya, maka harus ada keberanian lebih dari pemangku kekuasaan untuk menyegarkan kembali kewenangan dan posisi Polri di pemerintahan agar kembali lebih wajar. Para pembuat kebijakan dan undang-undang, harus berani merevisi UUD,  TAP MPR, UU dan Peraturan Presiden dengan menempatkan posisi Polri pada tempatnya yang pas dan pemberian kewenangan yang proporsional, tidak seperti saat ini yang terlalu jumawa. UUD, TAP MPR, UU bukanlah kitab suci yang tak bisa diubah. UUD, TAP MPR, UU merupakan peraturan yang luwes dan dinamis mengikuti perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Tanpa ada nyali mengubah posisi Polri di pemerintahan dan merevisi pemberian kewenangan yang “surplus”,  maka sulit berharap Polri akan berubah. Citra Polri yang tergerus dengan berbagai kasus yang menyeret-nyeret Polri belakangan ini, akan semakin terpuruk. 

Jujur saja, negeri ini masih memerlukan Polri. Namun, Polri yang taat pada aturan hukum, yang memberikan teladan kebaikan, yang tidak kompromi pada kemunkaran dan ketidakadilan. Dan sekali lagi, hal itu akan terwujud bila kewenangan yang diberikan kepada Polri, proporsional dan otomatis posisi Polri di pemerintah mesti direvisi, tidak lagi langsung di bawah presiden. Wallahu’alam.

 

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Konsultasi Hukum

Tanya Jawab Hukum: Apakah Pembina Yayasan Dapat Dimakzulkan Oleh Pengawas/Pengurus?

by admin

Tanya:
Apakah pembina Yayasan dapat dimakzulkan oleh pengawas/pengurus? Terkadang pembina dipilih karena ketokohan/akses fundraising atau strategi. Hal ini bagaimana, dengan pertimbangan kewenangannya.

Jawab:
Yayasan merupakan Badan Hukum non komersial (nirlaba) yang terdiri dari beberapa organ yayasan yaitu Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pada umumnya pembina merupakan pendiri yayasan dan memiliki kedudukan tertinggi dalam yayasan tersebut. Di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan bahwa: “Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh undang-undang ini atau Anggaran Dasar”, artinya kewenangan pembina tidak dijalankan oleh pengurus maupun pengawas yayasan, namun pembina tidak boleh turut campur dalam pengelolaan dan pengurusan yayasan.

Dengan demikian, apa saja wewenang pembina yayasan? Wewenangnya adalah sebagai berikut:

  1. Kebutuhan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
  2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan pengawas;
  3. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan;
  4. Penyelesaian program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan; dan
  5. Penetapan keputusan mengenai penggabungan dan peleburan.

Lalu, dengan posisi dan kewenangan seperti itu apakah pembina yayasan dapat dimakzulkan/diberhentikan? Jawabannya adalah iya, pembina dapat diberhentikan melalui rapat pembina yayasan tersebut. Dalam hal ini jumlah Pembina yayasan harus lebih dari 1 (satu). Meskipun undang-undang tidak mengatakan secara eksplisit berapa jumlah Pembina dalam sebuah yayasan, namun pengertian Rapat Pembina bermakna rapat yang dilaksanakan untuk mengambil sebuah keputusan yang diambil secara kolektif yang artinya jumlah pembina dalam rapat tersebut adalah lebih dari satu.

Kemudian, terkait dengan Pembina dipilih karena ketokohan/akses fundrising atau strategi, hal tersebut tidak masalah yang terpenting orang perseorangan tersebut memiliki dedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) UU Yayasan, bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

WA konsultasi: wa.me/6288905758311

Pengasuh Konsultasi Hukum

  1. Maulana Adam, S.H.
  2. Ida Susilowati, S.H., M.Kn.
  3. Ina Mahardika, S.H., M.Kn.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Konsultasi Hukum

Tanya Jawab Hukum: Persyaratan Penggalangan Dana Musibah

by admin

Tanya:

Sebuah Yayasan resmi yang sudah memiliki SK dari Kemenkumham ingin mengadakan penggalangan dana dari masyarakat, contohnya penggalangan dana musibah banjir secara online. Apa saja persyaratannya?

Jawab:
Penggalangan dana musibah banjir termasuk dalam aktivitas Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021. Dalam Pasal 1 angka (1) Permensos No. 8/2021 disebutkan bahwa PUB adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan kebudayaan. Selanjutnya di dalam pasal 2 dijelaskan bahwa PUB dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, sukarela tanpa paksaan, ancaman, kekerasan, atau lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Pelaksana dari PUB haruslah organisasi kemasyarakatan, yaitu perkumpulan atau Yayasan yang harus mendapatkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan dalam pelaksanaannya.

Namun demikian, ada beberapa penyelenggaraan PUB yang tidak membutuhkan izin di antaranya:

  1. Zakat;
  2. pengumpulan di dalam tempat peribadatan;
  3. keadaan darurat di lingkungan terbatas;
  4. gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga atau tetangga, kelurahan atau desa atau nama lain;
  5. dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan

Adapun syarat dan tata cara PUB diatur dalam Permensos No. 8/2021 sebagai berikut:

  1. Persyaratan
    Penyelenggara berupa perkumpulan atau Yayasan yang harus melampirkan:
    a. surat tanda daftar Organisasi Kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
    b. surat keterangan domisili atau nomor induk berusaha;
    c. nomor pokok wajib pajak;
    d. bukti setor pajak bumi dan bangunan/surat sewa tempat;
    e. nomor rekening atau wadah/tempat penampung hasil penyelenggaraan PUB;
    f. kartu tanda penduduk direktur/ketua;
    g. surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangani direktur/ketua;
    h. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum;
    i. tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial;
    j. rekomendasi dari pejabat yang berwenang;
    k. proposal; dan
    l. contoh iklan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
  2. Tata Cara
    Tata cara penyelenggaraan PUB dilakukan dengan mengajukan permohonan izin PUB yang dilakukan melalui sistem dalam jaringan yang dilakukan dengan tahapan:
    a. Registrasi, dilakukan dengan cara mengunggah dokumen permohonan secara tertulis dan persyaratan yang ditentukan.
    b. Pengajuan rencana program, dengan mengisi aplikasi dalam jaringan berupa:
    (a) nama program;
    (b) wilayah penyelenggaraan;
    (c) maksud dan tujuan;
    (d) cara PUB;
    (e) cara penyaluran/penggunaan hasil PUB; dan
    (f) periode penyelenggaraan PUB.

Permohonan izin tersebut kemudian disampaikan kepada menteri/gubernur/bupati/wali kota sesuai dengan wilayah pelaksanaan PUB tersebut.

Referensi: Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021.

WA konsultasi: wa.me/6288905758311

Pengasuh Konsultasi Hukum

  1. Maulana Adam, S.H.
  2. Ida Susilowati, S.H., M.Kn.
  3. Ina Mahardika, S.H., M.Kn.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Galeri FotoKegiatanKiprah Anggota Dewan

DPC PKS Pancoran Berbuka Puasa Bersama 100 Tokoh se-Pancoran

by admin

Sabtu (16/04), DPC PKS Pancoran menggelar acara Buka Puasa Bersama 100 Tokoh se-Pancoran, bertempat di Rumah Makan Raden Bahari Jl. Buncit Raya, Jakarta Selatan. Acara dihadiri tokoh-tokoh agama dan masyarakat dari 6 kelurahan se-kecamatan Pancoran serta segenap pengurus DPC PKS Pancoran.

Hadir serta memberikan sambutan Ketua DPD PKS Jakarta Selatan H. Al Mansyur Hidayatullah, Lc., anggota DPRD Fraksi PKS DKI Jakarta, Dedi Supriadi, S.Kom serta ketua Fraksi Achmad Yani S.IP, M.Pd. Para wakil rakyat dari PKS ini tak lupa menyampaikan info terkini seputar kiprah PKS di DKI Jakarta . Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. Hidayat Nur Wahid , MA, yang hadir daring melalui aplikasi zoom juga memberikan kata sambutan sekaligus memaparkan info-info nasional terkini, serta peran PKS dalam membela kepentingan ummat di parlemen. Di penghujung acara hadirin menyimak tausiyah sekaligus do’a yang disampaikan oleh KH. Sidqi Yahya, Lc. (Djo)

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Kegiatan

Seruu!! Pelatihan Budidaya Anggur – Bidtanel DPC PKS Pancoran

by admin

Rabu siang (22/9), Bidang Tani dan Nelayan DPC PKS Pancoran punya acara menarik, yakni pelatihan budidaya tanaman anggur. Tanaman anggur saat ini memang sedang diminati banyak orang untuk ditanam karena umurnya yang cukup panjang dan buahnya yang disukai.

Mengingat agenda yang padat dari narasumber serta prokes yang perlu dijaga , acara tidak diselenggarakan di akhir pekan , dan peserta pun dibatasi 15 orang saja. Tapi insya Allah para peserta ini nanti bersama-sama akan mengembangkan kampung anggur di sekitar Pancoran. Pelatihan diselenggarakan di Kebun Pojok Organik di RT 002 Rw 05 Kel. Pengadegan, Kec. Pancoran. Sebagai narsumber dalam pelatihan ini adalah Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPD PKS Jakarta Selatan, Setiyawan.

Di awal sesi , Setiyawan menegaskan pentingnya memahami bibit dan media tanam dalam budidaya tanaman anggur ini. Setelah penyampaian materi pendahuluan yang singkat, para peserta diajak langsung ke kebun anggur yang ada.

Setiyawan dengan semangat memperlihatkan cara menentukan dan memangkas batang tanaman secara baik agar cepat berbuah dan banyak buahnya. Para peserta terlihat sangat antusias mengikuti pelatihan ini, dan tampaknya mereka sudah tak sabar ingin mempraktekkan di rumah masing-masing. Di akhir sesi pelatihan masing-masing peserta juga mendapatkan oleh-oleh setangkai batang anggur untuk ditanam di rumah masing-masing. (Djo)

Link youtube: https://youtu.be/29KnriBDpI4

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Galeri FotoKegiatanKiprah Anggota Dewan

DPC PKS Pancoran Kolaborasi Gelar Program Vaksinasi Massal

by admin

Ahad (15/8) DPC PKS Pancoran menggelar Program Vaksinasi massal berlokasi di GOR Pengadegan Timur, Kecamatan Pancoran. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi DPC PKS Pancoran dengan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Dedi Supriadi, Puskesmas Pancoran, Kelurahan Pengadegan serta RS Kartika Pulomas Jakarta . Dari 300 dosis vaksin yang disediakan ternyata jumlah pendaftar melebihi target, sebagian bahkan sudah menunggu sejam sebelum acara dimulai.


Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Dedi Supriadi mengimbau masyarakat untuk segera mendatangi sentra-sentra vaksinasi. “Semoga ikhtiar ini membuat Jakarta makin tangguh menghadapi pandemi dan kembali bangkit secara ekonomi,” ujar Dedi.


Bagi DPC PKS Pancoran sendiri, kegiatan ini adalah kegiatan ketiga kolaborasi program vaksinasi dengan pihak-pihak terkait, setelah sebelumnya sudah digelar di Kelurahan Pancoran dan Kelurahan Durentiga. (DJO)

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Kegiatan

Lurah Pengadegan: Kami Tahu PKS Sangat Aktif di Masyarakat

by admin

Jum’at (18/6) Pengurus DPRa PKS Pengadegan melakukan kunjungan silaturahim kebangsaan ke Kantor Lurah Pengadegan. Rombongan dipimpin Ketua DPRa Pengadegan Sarwiyono didampingi Bendahara dan Kaderisasi serta diterima langsung oleh Lurah Pengadegan, Azhari S.Sos . Dalam kesempatan ini Sarwiyono memperkenalkan pengurus baru PKS Pengadegan serta menyampaikan tentang logo baru PKS.

Kondisi di DKI saat ini dan khususnya kelurahan Pengadegan menjadi menjadi fokus perbincangan dalam suasana silaturahim yang hangat. “Kami tahu PKS sangat aktif di masyarakat.. Tolong dibantu menyampaikan program-program kelurahan supaya berjalan lancar.,” tegas Lurah Azhari.

Menyambut ucapan pak Lurah, Ketua DPRa Pengadegan menyampaikan bahwa InsyaAllah PKS siap membantu program kelurahan supaya berjalan dengan baik. Dan semoga program-program PKS bisa membantu dan bermanfaat bagi warga Pengadegan.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Kegiatan

Cikoko Zona Hijau, PKS Cikoko Apresiasi Lurah

by admin

Kamis (17/6), Bertempat di Kantor Lurah Cikoko, silaturahim kebangsaan PKS Cikoko dengan Lurah Cikoko, Fitrianti,S.IP. berlangsung hangat. Ketua DPRa PKS Cikoko Firman Hidayat hadir didampingi Bidang Kaderisasi, Bidang Kepemudaan dan BP2K. Bu Lurah mengatakan, “PKS adalah salah satu partai pemenang/suaranya besar di Cikoko tahun 2019. Aleg DPRD dari PKS terutama Bapak Ahmad Yani paling sigap memberikan bantuan kepada warga korban kebakaran waktu itu di RW05.”

Ketua DPRa Firman Hidayat menyambut baik pernyataan Bu Lurah tersebut. “PKS Cikoko sangat mengapresiasi kerja keras dari Bu Lurah untuk penanganan COVID-19 di Cikoko, karena sejak pandemi berlangsung, Cikoko selalu dinobatkan sebagai kawasan zona hijau.. Dan prestasi-prestasi lainnya..”, ujar Bang Firman.

Bu Lurah juga mengajak Tim PKS untuk keliling kantor Lurah yang disulap menjadi kantor yang ramah buat pengunjung dan anak , dengan disediakannya zona anak untuk bermain.

Alhamdulillah Bu Lurah juga mempersilahkan aula kantor Lurah dijadikan tempat untuk agenda-agenda PKS seperti reses anggota DPR/DPRD..

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Kegiatan

Lurah Kalibata: Terima Kasih Sudah Berkunjung Menjalin Silaturahmi

by admin

Selasa pagi (15/6) , Pengurus DPRa PKS Kalibata melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Lurah Kalibata , Kec. Pancoran. Rombongan PKS Kalibata terdiri dari Ketua DPRa PKS Kalibata Ahmad Zikri , Sekum DPRa dan BPKK DPRa.

Lurah Kalibata Maman Sumarman menyambut baik kunjungan silaturahmi ini . Beliau berpesan untuk selalu menjaga protokol kesehatan karena kasus Covid-19 di Jakarta meningkat.

Bincang-bincang berlangsung cukup singkat, dikarenakan agenda pak Lurah yang padat. Pak Lurah mengucapkan terimakasih atas kunjungan silaturahmi ini , semoga ke depan bisa terjalin hubungan yang baik antara PKS dan Kelurahan dan dapat bekerjasama dalam menyadarkan tentang kesehatan kepada warga.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts