Ibu Hj. Asmara Dewi, S.sos Ketua BPKK PKS Jaksel
Mari kita lihat data statistik, ada dua hal yang langsung bisa terlihat mengenai perempuan Indonesia. Yakni, angka buta huruf dan kemiskinan yang sangat tinggi pada mereka. Sekadar info, sekitar 66 persen dari warga Indonesia yang buta huruf adalah perempuan, jumlahnya sekitar 2,3 juta perempuan. Perempuan memiliki angka buta aksara lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Bukan hanya di pelosok negeri, di tengah ibukota pun kita masih bisa menemukan perempuan-perempuan penyandang buta huruf dan miskin. Masalah buta aksara dan kemiskinan adalah hal yang berkaitan dan sebangun. Para penyandang buta huruf perempuan di beberapa tempat adalah mereka yang berusia 15-59 tahun. Masih adanya keterbatasan akses perempuan dalam mendapat pendidikan di sejumlah daerah.
Dalam kondisi seperti ini, tentulah tidak gampang kita berbicara mengenai nasionalisme khususnya nasionalisme perempuan. Dalam kondisi pendidikan yang rendah dan kemiskinan, tentulah tidak gampang berbicara tentang partisipasi perempuan dalam segala aspek berbangsa dan bernegara. Bagaimana mengeluarkan perempuan Indonesia dari ketertinggalan dan kemiskinan ? Jawabnya, meski klise tetapi jelas, pendidikan adalah cara terbaik bagi mereka untuk keluar dari kungkungan dua hal tersebut. Sekali lagi kunci untuk pengentasan kemiskinan adalah pendidikan.
Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Masih banyak orang miskin yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan bermutu, hal ini disebabkan antara lain karena mahalnya biaya pendidikan dan tidak adanya biaya untuk pendidikan dikarenakan masih mengutamakan biaya untuk makan.
Seperti janji Soekarno dalam bukunya “Sarinah” yang diterbitkan pada tahun 1947, bila Indonesia merdeka maka perempuan akan mendapat kebebasannya pula. Dan kini, 75 tahun sudah Indonesia merdeka, (banyak) perempuan Indonesia belum mendapatkan kebebasan dari ketertinggalan dan kemiskinan. Dengan kata lain, banyak perempuan Indonesia yang belum mendapat akses ke pendidikan dengan memadai. Padahal, pendidikan adalah hak bagi tiap warga negara. Dan pendidikan bagi perempuan adalah sebuah prasyarat penting bagi sebuah bangsa untuk mencapai kebangkitan.
Pendidikan jelas telah membuka mata hati Kartini tentang nasib bangsanya. Dengan segala keterbatasannya, dia berjuang untuk melakukan perbaikan. Gagasan Kartini tentang nasionalisme dalam surat-suratnya yang kemudian dibukukan dengan judul Door duirternis tot Licht (1911) telah menginspirasi berdirinya de Indische Vereeniging (1908), kemudian menjadi Perhimpunan Indonesia (1922). Kartini juga menjadi ‘ayunda’ (kakak) bagi pemuda anggota pergerakan nasional Indonesia.
Berbekal pendidikan yang diperolehnya, Kartini menyadari pentingnya persatuan perempuan dan laki-laki bagi kemajuan bangsa. “Kaum muda, perempuan dan laki-laki, seharusnya saling berhubungan… untuk mengangkat martabat bangsa kita. Tetapi jika kita semua bersatu, menyatukan kekuatan kita dan bekerja sama…hasil perkerjaan kita akan lebih besar. Dalam persatuan letaknya kekuatan dan kekuasaan.” (1901, kepada Ny. Abendanon).
Dari surat-surat Kartini tergambar jelas gagasan nasionalisme berperspektif perempuan. Nasionalisme dengan kesetaraan, merombak adat istiadat yang merugikan. Nasionalisme perspektif Kartini mengacu bagi kemajuan bumiputera, yang hanya dapat terwujud jika rakyatnya mendapat pendidikan.
Pendidikan memang salah satu concern utama Kartini untuk memajukan perempuan dan bangsa bumiputera pada umumnya. Ini terlihat jelas pada nota yang dikirimkan Kartini kepada Pemerintah Kolonial dalam hal ini penasehat hukum Kementerian Jajahan, Slingenberg (1903). Ketika Politik Etis pemeritah Kolonial Belanda masih berjalan, nota Kartini berjudul Berilah Pendidikan kepada Bangsa Jawa, memuat berbagai hal. Termasuk di antaranya kritik terhadap kebijakan, perilaku pejabat dan pemerintah kolonial dalam bidang kesehatan, budaya, dan pendidikan.
Kartini pun memberikan penekanan pada pentingnya pendidikan bagi bangsa Bumiputera. Kartini mengingatkan, jika para pamong praja terdidik, maka mereka akan mendidik pula bawahannya. Tampak bahwa Kartini menyadari tak mungkin untuk mendidik 27 juta orang (jumlah penduduk saat itu -pen) sekaligus. Nota Kartini juga menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Dalam suratnya yang ditujukan kepada Ny Abendanon, Kartini menyatakan bahwa pengajaran bagi perempuan akan menjadi rahmat dan bermanfaat bagi masyarakat Bumiputera pada umumnya.
Tidak diragukan lagi, pendidikan bagi perempuan adalah titik tolak kemajuan bangsa, bahkan umat manusia. Perempuan berpendidikan akan lebih memiliki akses informasi yang lebih baik. Dengan akses informasi yang dimilikinya itulah, dia akan mentransfernya kepada anak-anak dan lingkungannya. Boleh jadi ada yang menganggap bahwa pemikiran Kartini tentang pendidikan bagi perempuan belum lepas dari peran gender perempuan saat itu yang “cuma” sebagai ibu. Tetapi, bahwa pendidikan akan memberi arti lebih perempuan sebagai ibu, itulah yang tidak banyak orang pikirkan.
Pendidikan bagi perempuan akan membuka banyak peluang bagi mereka sendiri untuk terlepas dari kungkungan keterbatasan dan kemiskinan. Kemudian, dengan kebebasan seperti yang disebutkan Soekarno, perempuan Indonesia akan bangkit membebaskan bangsanya dari keterbelakangan dan kemiskinan.