Saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta, Agung Setiarso melakukan walk out pada rapat pleno terbuka rekapitulasi suara provinsi DKI Jakarta. Agung menyayangkan pihak KPUD yang enggan membuka data DA1 dan DAA1.
Adanya selisih suara, yang tidak direspon oleh KPUD itulah yang menjadi alasan dari saksi PKS Jakarta untuk meninggalkan rapat pleno terbuka tingkat propinsi DKI Jakarta. Agung Setiarso menyatakan bahwa PKS akan membawa masalah temuan perbedaan data suara perolehan suara untuk kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Atas keputusan ini, ketua DPD PKS Jaksel, Al Mansur Hidayatullah meminta kesiapan para saksi PKS tingkat kecamatan dan kotamadya untuk menghadapi gugatan di MK. “DPW PKS DKI Jakarta telah walk out dari pleno rekapitulasi suara tingkat propinsi DKI. Mereka menilai hasil penghitungan suara DPRD DKI dapil 7 dan 8 terindikasi ada kecurangan. Dan insyaallah kita akan memperkarakan selisih perbedaan suara itu di MK. Mohon seluruh struktur DPD sampai DPRa, Korsak DPD-DPC dan saksi untuk siap dalam perkara di MK,” ujar Al Mansur kepada seluruh Ketua DPC, DPRa dan semua koordinator saksi DPD hingga DPC/ kecamatan.
Dijawab kompak oleh para ketua DPC, DPRa dan para koordinator saksi dengan mengatakan, “Siap, insyaAllah kita siapkan SDM dan dokumen pendukung untuk maju ke MK.”
“Sudah jelas aturannya bahwa upaya menghilangkan atau menambah suara di luar hasil penghitungan adalah termasuk unsur pidana. Perbedaan suara sekecil apapun itu harus ditindaklanjuti. Dan ini selisihnya lebih dari satu orang, lebih dari satu tempat, sangat signifikan untuk mempengaruhi suara-suara atau partai ,” ungkap Al Mansur di kantor PKS Jaksel, Jalan Warung Buncit, Jumat (10/5/2019).
Diketahui bahwa ternyata PKS tidak sendirian dalam menyingkapi selisih suara dalam rekap tingkat propinsi, ada saksi HANURA, PPP, dan Perindo yang juga melakukan ‘Walk Out’.