Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah merotasi sejumlah kadernya yang vokal di DPR, karena ingin masuk dalam Kabinet Kerja. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, sejak Pilpres 2014 berakhir, partainya memilih tak ikut berkoalisi dengan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan konsisten hingga kini.
“PKS sudah menekankan berada di luar kabinet. Tidak betul PKS mengganti kader yang vokal karena PKS ingin berada di kabinet,” kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/4/2016).
Wakil Ketua MPR itu menegaskan, berada di luar kabinet bukan hal baru bagi PKS, karena sudah pernah dilakukan pada 2001 hingga 2004. Saat itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden ke-5 RI. “Dulu kabinet Ibu Megawati, kami juga di luar kabinet,” ujar dia.
Mantan Ketua MPR ini mengatakan, apabila memang ada pinangan masuk kabinet Jokowi-JK, PKS akan tetap menolak. Dia pun meminta pemerintah saat ini menghormati keputusan politik yang dipilih PKS. “Jika ada pinangan, terima kasih. Tapi tolong hormati keputusan politik PKS berada di luar kabinet,” Hidayat menandaskan.
PKS sebelumnya disebut-sebut telah merotasi sejumlah kadernya di parlemen. Satu hal yang menjadi perhatian adalah, penggantian dan pemberhentian Fahri Hamzah dari pimpinan DPR dan keanggotaan partai berlambang padi dan bulan sabit kembar itu.