Dewan Pimpinan Pusat Rumpun Masyarakat Betawi (DPP RMB) mengundang Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid, pada acara milad ke-8 RMB yang digelar besok, di Condet, Jakarta, Sabtu, 14 Oktober 2017.
Undangan itu disampaikan Ketua Umum DPP RMB Nur Ali bersama rombongan delegasi DPP RMB, dalam pertemuan dengan Hidayat, di Ruang Kerja Pimpinan MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Jumat 13 Oktober 2017.
Menurut Nur Ali, perayaan milad organisasi kemasyarakatan (ormas) RMB yang ke-8 akan diisi berbagai pagelaran budaya Betawi dan daerah lain, untuk membangkitkan semangat nasionalisme serta persatuan anak negeri.
“Kita akan adakan gelaran tari-tarian daerah, silat, musik, serta macam-macam kuliner khas Betawi, seperti bir pletok. Juga santunan pada anak yatim, pemberian penghargaan kepada pendiri ormas. Acara ini dibuat khusus sekaligus ingin menyosialisasikan budaya Betawi sebagai salah satu kekayaan nasional. Ditambah untuk diketahui generasi muda Betawi agar tidak lupa akan jati dirinya, terutama sukunya. Insya Allah Wakil Gubernur Jakarta terpilih Sandiaga Uno akan hadir,” katanya dengan logat Betawi kental.
Dalam kesempatan itu, Nur Ali juga menyinggung soal rasa bersyukur masyarakat Betawi khususnya dan masyarakat Jakarta pada umumnya, atas terpilihnya Gubernur DKI Jakarta baru yang sebentar lagi akan dilantik.
Hidayat menghargai undangan yang disampaikan DPP RMB. “Saya sangat apresiasi dan berharap acara akan sukses serta bermanfaat untuk semua,” ujarnya.
Berbicara soal Gubernur DKI Jakarta, Hidayat berharap disikapi dengan biasa-biasa saja. Pihak yang menang jangan mencela yang kalah dan pihak yang kalah harus legawa. Sebab Pilkada DKI Jakarta bukan satu-satunya pilkada, masih banyak pilkada lain, selain di DKI Jakarta. Yang patut disyukuri adalah pilkada tersebut tidak menimbulkan kejadian-kejadian anarkis serta konflik-konflik tajam seperti yang selama ini dikhawatirkan.
“Jadi, kalah menang adalah hal biasa. Dalam kompetisi pasti ada yang kalah dan menang, yang penting kemenangan dan kekalahan itu harus disikapi dengan bijak. Pilkada sudah selesai dan sudah terpilih gubernur serta wakil gubernur baru, kita tinggal mendukung program kerja mereka untuk membangun daerah semoga lebih baik dari gubernur sebelumnya, dengan catatan selain didukung harus dikawal dan diingatkan,” tuturnya.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai pemerintah harusnya tidak mencabut moratorium reklamasi teluk Jakarta. Pencabutan moratorium harusnya dilakukan setelah berbagai aspek hukum seperti Perda Reklamasi dikeluarkan Pemprov DKI.
Dengan tema kebhinnekaan, keyakinan dan beragama, disertai dengan peristiwa sejarah menjadi salah satu bahan sosialisasi yang disampaikan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid saat memberikan materi sosialisasi Empat Pilar MPR RI di hadapan 1.600 peserta yang hadir pada acara “Apel Kebangsaan, Milad 52 Tahun KOKAM Pemuda Muhammadiyah dan Diksuspimwil” Provinsi Sumatera Utara. Acara tersebut berlangsung di Alun-alun Deli Serdang, Jum’at (6/10).
Pancasila dinilai harus dipahami, dipraktikkan, dan diperjuangkan agar menjadi garansi integritas bangsa. Langkah tersebut ditegaskan bisa mencegah terulangnya tragedi G30S/PKI. Hal itu sebagaimana diungkapkan Wakil Ketua MPR RI 2014–2019 sekaligus politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid.
Alumni Pesantren Gontor yang menempuh studi di Madinah selama 13 tahun ini mengambil topik mengenai momen hijrah Nabi Muhammad ke Madinah yang kini diperingati sebagai Tahun Baru Islam, yang menjadi penentu bagi umat Islam Indonesia untuk memiliki rujukan dalam perjalanan dan perjuangan Islam.
Di hadapan sekitar 300 peserta, HNW mengatakan, dialog ini merupakan kelanjutan dari kegiatan MPR bekerjasama dengan masyarakat termasuk di wilayah Cilacap.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid mengajak seluruh pihak mengedepankan silaturahim dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari masyarakat luas, pejabat negara, TNI, Polri, dan semuanya tanpa terkecuali.
Komisi I DPR RI didatangi Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Rudiantara untuk secara khusus membahas masalah kejahatan siber dan juga kelompok sindikat penebar kebencian (saracen).
Partai keadilan Sejahtera (PKS) menunggu keputusan final dari pemerintah mengenai kenaikan dana Parpol sebesar 10 kali lipat. Wakil ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengaku tidak mau partainya bersikap duluan atas keputusan yang belum final sehingga nantinya kemudian partainya disalahkan. “Kami lihat bagaimana nanti mereka memutuskan benang merah akhirnya. Jangan sampai kemudian partai bersikap ternyata nanti mereka goreng partai yang disalahkan lagi jadi kita tunggu saja bagaimana realisasi akhir dari keputusan keputusan ini,” kata Hidayat di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (28/8/2017).
Terungkapnya kelompok Saracen menjadi ancaman serius. Pemerintah pun diimbau segera mempercepat penyelesaian Badan Siber Nasional (Basinas).
“LGBT itu sesuai dengan pancasila atau justru menyimpangi pancasila? ukurannya adalah sila pertama pancasila, ketuhanan yang maha esa, dengan sangat mudah kita tanya pada tokoh-tokoh agama, apakah agama anda membolehkan LGBT? tapi kan tidak (tidak boleh LGBT),” ujar Hidayat Nur Wahid, Selasa (8/8/2017).