Tag:

penggusuran

Aleg Achmad Yani Ajak PT KAI dan Warga Manggarai Duduk Bareng Soal Penggusuran

by admin 29/04/2017

Angggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Achmad Yani meninjau lokasi rumah perumahan warga yang akan digusur PT KAI di Manggarai, Jakarta Selatan. Dia datang sendiri dan langsung berdialog dengan warga.

Pantauan detikcom di lokasi, Jl Saharjo 1, Manggarai, Jaksel, Rabu (26/4/2017), Yani yang mengenakan kemeja putih itu tiba sekitar pukul 11.40 WIB. Setelah itu, Yani mendengar sejumlah aduan warga.

Yani mengaku akan menindaklanjuti aduan dari warga tersebut. Rencananya, DPRD pun akan memanggil pihak terkait agar muncul kesepakatan dan solusi bersama.

“Kami dari DPRD akan menindaklanjuti. Kami akan mengagendakan untuk memanggil. Nanti kita duduk bersama bagaimana persoalan ini terjadi dan solusinya seperti apa,” ujarnya.

“Saya kira siapa pun warga Jakarta yang mengadukan ke DPRD dan berkaitan dengan pihak terkait, kita akan menjembatani,” sambungnya.

Hingga saat ini, Yani masih berdialog dengan warga terkait proses penggusuran rumah yang akan dilakukan oleh PT KAI. Sejumlah warga tampak berkumpul di bawah tenda tempat mereka melakukan dialog.

Warga Manggarai dan PT KAI telah melakukan konsolidasi pagi tadi meskipun kesepakatan belum dicapai. Rencananya, PT KAI akan kembali menggelar dialog dengan warga yang akan difasilitasi oleh Polres Jaksel.

“Setelah dilaksanakan dialog. Nanti akan ada pertemuan dengan difasilitasi oleh pihak Polres Jakarta Selatan,” kata Senior Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Suprapto, kepada detikcom, Rabu (26/4/2017).

Dialog nantinya akan digelar dengan mengundang langsung 11 penghuni rumah yang terkena dampak proyek pembangunan Kereta Bandara. Hal ini dilakukan agar komunikasi lebih jelas dan transparan.

“Untuk langsung memanggil 11 penghuni yang dimaksud dengan pihak PT KAI Daop 1 Jakarta. Sehingga arus komunikasi menjadi jelas. Tanpa pakai perantara yang bisa membuat bias,” ujar Suprapto.

Suprapto belum bisa memastikan kapan dialog tersebut digelar. “Nanti saya informasikan,” terangnya.

Sebelumnya, PT KAI memberi ultimatum kepada warga RT 1 RW 12, Jl Saharjo, Manggarai, yang rumahnya berada di atas aset PT KAI untuk mengosongkan rumahnya tadi malam. Namun, warga tetap keras tidak meninggalkan lokasi.

Sumber : Detik.Com/26 April 2017/Kanavino Ahmad Rizqo

29/04/2017

Kiprah Anggota Dewan

Achmad Yani : Pembangunan Tetap Bisa Terlaksana Tanpa Selalu Menggusur Paksa

by admin 24/01/2017

Aleg DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS, H. Achmad Yani menyapa konstituennya yang tinggal di wilayah Jakarta Selatan, Sabtu (21/1). Selain menyerap aspirasi agendanya saat itu juga menyampaikan beberapa agenda atau advokasi yang telah dilakukan oleh DPRD.

“Beberapa aksi penggusuran pemprov, alkhamdulillah bisa kita mediasi, ada yang ditunda ada juga yang akhirnya tidak jadi,” ujar Bang Yani sapaan akrabnya. “Peremajaan dan pembangunan kota Jakarta, bisa dilakukan melalui dialog serta sosialisasi terlebih dahulu dengan warga,” tambah Bang Yani.

“Dialog seperti apa solusi yang diinginkan oleh warga yang rumahnya tidak mau digusur. Sehingga, ke depan tidak ada lagi pemerintah yang asal main gusur dalam melakukan penataan kota. Pembangunan tetap bisa berjalan tanpa selalu menggunakan aksi menggusur secara paksa,” tambah Bang Yani.

Beberapa contoh di luar negeri maupun di dalam negeri, dimana penataan bantaran kali itu bisa dilakukan dalam situasi kesinambungan. Untuk kebijakan penggusuran, semua orang bisa melakukannya. Dampaknya, warga harus diasingkan dan harus menyewa rusun.

“Itulah yang selama ini dialami warga, sudah kehilangan rumah dan segalanya masih saja diminta untuk membayar sewa. Seharusnya pemimpin itu punya hati, untuk memarkir perasaan para warganya. Silahkan para warga yang merasa terdzolimi karena kebijakan penggusuran paksa bisa datang mengadu kepada kami, setiap hari selasa adalah hari aspirasi yang bisa dimanfaatkan untuk kunjungan warga ke dewan.” Ungkap Bang Yani

24/01/2017

Kiprah Anggota Dewan

Penggusuran, Achmad Yani Bantu Mediasi Warga Jalan Lauser dengan PemKot Jaksel

by admin 11/05/2016

Senin (9/5), anggota dewan asal PKS, Achmad Yani bersama teman – temannya di komisi A DPRD DKI Jakarta memfasilitasi pertemuan antara warga jalan Leuser Kebayoran Baru dengan pemerintah kota Jakarta Selatan.

Sebelumnya beredar SP 1 untuk warga RW 08 Jalan Leuser kelurahan Gunung kecamatan Kebayoran Baru yang akan digusur. Mereka mengadu ke DPRD, kemudian di fasilitasi oleh komisi A untuk bertemu. Yang hadir saat pertemuan itu adalah warga jalan Lauser Kelurahan Gunung Kebayoran Baru, kemudian juga Aspem Walikota Jaksel, Camat dan juga Lurah Gunung.

Hasil pertemuan diperoleh kesepakatan bahwa tidak ada penggusuran sebelum jelas status tanah jalan Lauser tersebut. Proses akan ‘diulang’ kembali dan masalah akan kembali ditarik ke Walikota. Akan diadakan pertemuan lanjutan yang mengundang warga, PDAM, BPN, Walikota dengan jajarannya termasuk camat, lurah dan satpol PP.

Hasil lainnya adalah bahwa SP 1 yang sudah beredar dinyatakan batal setelah rapat mediasi tersebut. Sehingga tidak ada penggusuran sampai ada kesepakatan warga dengan elite eksekutif. Kalau sebuah masalah sebenarnya bisa diselesaikan dengan musyawarah, silaturahim dan dialog yang adem, kenapa harus dipaksakan dengan kekerasan?

11/05/2016

Kiprah Anggota Dewan

Triwisaksana : CSR Swasta Jakarta Seharusnya Bisa Untuk Bantu Korban Penggusuran

by admin 30/04/2016

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat memanfaatkan bantuan dari pihak swasta berupa Corporate Social Responsibilty. Rupanya hal tersebut dikritik oleh sejumlah anggota dewan di DPRD DKI Jakarta karena dinilai tidak tepat sasaran.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana (Sani) menyayangkan program CSR yang diberikan dari pihak swasta dimanfaatkan oleh Gubernur DKI Jakarta untuk membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Sebab menurutnya pembangunan RPTRA dapat dibiayai melalui APBD DKI.

“Kenapa CSR itu mengarah pada sektor atau program yang bisa dibiayai APBD, kenapa tidak diperuntukan kepada sektor yang sulit dibiayai APBD yang juga bisa berpihak kepada masyarakat kecil,” kata Sani di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/4/2016).

Menurut Sani, CSR lebih tepat diperuntukan untuk warga yang terkena gusuran. Semisal dana dari swasta dapat membiayai sewa Rumah Susun Sederhana Sewa selama tiga tahun, mengingat Rusunawa yang diberikan pemprov DKI kepada warga yang terkena gusur hanya digratiskan tiga bulan pertama.

“Jadi Pemprov disarankan punya arah yang jelas, sehingga CSR yang ingin menyalurkan ke pemerintah bisa lebih tepat,” jelas Sani.

Selain itu menurut anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman menilai bantuan CSR yang saat ini dipergunakan oleh DKI lebih tepat disebut sumbangan.

“Kalau di DKI tidak bisa dikatakan CSR, lebih tepat disebut sebagai sumbangan,” kata Prabowo.

Sumber : Suara.Com/28 April 2016/Pebriansyah Ariefana & Dwi Bowo Raharjo

30/04/2016

Kiprah Anggota Dewan

Triwisaksana : Penggusuran Luar Batang, Pemprov DKI Tidak Punya Rencana Matang

by admin 13/04/2016

Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana ‘Bang Sani’ menilai Pemprov DKI tidak memiliki perencanaan matang dalam mengelola kawasan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara.

Hal itu disampaikan Triwisaksana saat mengadvokasi warga yang terkena gusuran di kawasan 3 Zona yang mencakup RT 011 RW 04 (Zona 1), RT 01 dan RT 012 RW 04 (Zona 2), serta RT 02 RW 04 dan RT 07 RW 01 (Zona 3), Selasa (12/4) di Masjid Keramat Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara.

“Masih banyak warga yang tinggal di perahu karena mereka tidak mendapat jatah rumah susun, sebagaimana yang dijanjikan pemerintah. Seharusnya diselesaikan dahulu perencanaannya secara matang,” jelasTriwisaksana yang didampingi oleh Anggota DPRD DKI Jakarta lainnya dari Fraksi PKS.

Dampaknya, kapasitas rumah susun di sekitar Pasar Ikan, tidak cukup untuk menampung relokasi warga yang berjumlah 4000 (empat ribu) lebih warga, hasil dari penggusuran oleh aparat tersebut.

“Padahal, pemerintah sudah mengatakan bahwa akan menyiapkan terlebih dahulu rumah susun sampai itu siap. Yang terjadi adalah mereka melakukan penggusuran itu terjadi secara mendadak,” geram Bang Sani.

Oleh karena itu, DPRD DKI siap untuk memfasilitasi penyelesaian masalah dengan mengundang para tokoh masyarakat juga pengurus Masjid Luar Batang.

“DPRD juga akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mendalami kasus ini. Mulai dari Walikota, Satpol PP, Lurah, dan Camat setempat, dan kemudian rencana penggusuran lain di luar Luar Batang,” tegas legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jakarta Selatan ini.

Diketahui, Pemprov DKI melakukan penggusuran secara paksa dan mendadak kepada ribuan warga Luar Batang dengan pengerahan aparat, Senin (11/4).

Dari ketiga zona tersebut, baru zona 1 dan 2 yang telah rata dengan tanah, yaitu kawasan RW 4 yakni RT 1, 2, 11, dan 12. “Jadi, RW 1, 2, 3 menolak jika penggusuran tersebut juga terkena ke wilayahnya,” tutup Bang Sani.

Sumber : PKSJakarta

13/04/2016

Kiprah Anggota Dewan

Ahmad Yani : Untuk Apa Penertiban Kalau Tidak Disertai Dengan Solusi?

by admin 18/01/2016

Ketika Pemkot Jakarta Selatan akan menertibkan rumah – rumah di sepanjang pinggir rel Rawajati pada tahun 2015 yang lalu, beberapa warga sempat mengadu ke Komisi A DPRD DKI Jakarta. Anggota legislatif Komisi A DPRD DKI asal PKS, Ahmad Yani termasuk salah satu yang menerimanya.

Kemudian Ahmad Yani beserta kawan – kawan DPRD nya akhirnya mengadvokasi aspirasi ini ke pemkot dan pemrpov DKI saat itu. Kemudian akhirnya proses penggusuran dan penertiban tersebut bisa ditunda sampai pemprov atau pemkot punya solusi setelah penggusuran yang jelas.

“Untuk apa dilakukan penertiban kalau tidak ada solusinya? Oleh sebab itu, dilakukan penertiban bila sudah ada solusinya. Makanya, Pemkot dalam melakukan penertiban untuk sekali turun itu harus disertai dengan solusi yang tepat,” tutur Bang Yani yang juga merupakan Tokoh Betawi aseli Mampang ini. “Jika belum ada solusinya, penertiban ini harus ditunda dulu. Pemkot berusaha menahan diri dulu, sambil memikirkan jalan terbaiknya,” tambah Bang Yani. Ini disampaikan Beliau saat bertatapan langsung dengan seluruh kader PKS se-Pancoran pada acara “Temu Kader PKS Pancoran” Minggu (17/1) di Aula Komplek DPR Rawajati. Wilayah kecamatan Pancoran meliputi kelurahan Rawajati, Kalibata, Durentiga, Pancoran, Cikoko dan Pengadegan.

Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang tidak selalu mengutamakan kebijakan untuk menggusur rakyat. Yang diutamakan adalah menggeser, bukan menggusur. Pemerintah juga harus menghadirkan solusi ketika ingin merealisasikan berbagai program pembangunan yang direncanakan. Solusi yang perlu dilakukan pemerintah, yaitu mencari tempat untuk merelokasi warga jika ingin menerapkan kebijakan pengalihan. Kalau akan menggeser, harus ada solusi. Dengan adanya kebijakan relokasi, masyarakat yang akan dipindahkan dari satu lokasi dapat menerima kebijakan pemerintah karena tidak mengalami kehilangan tempat.

18/01/2016