Selama 2016 – 2017 ini, kita merasakan bahwa bangsa Indonesia seperti sedang mengalami disharmoni sosial, terutama stigma pada aksi-aksi umat Islam yang di katakan sebagai anti-kebhinnekaan, anti-Pancasila, serta anti-NKRI. Ditambah lagi kriminalisasi terhadap para ulama yang akhirnya menimbulkan perasaan ketidakadilan kolektif di kalangan umat Islam.
“Ke depan di tahun politik 2018 – 2019 harapannya agar kebijakan-kebijakan pemerintah serta aparat dapat semakin berkeadilan terhadap ulama dan umat Islam,” ujar Ustadz Al Mansur.
“Penolakan atas kehadiran Ulama merupakan bentuk persekusi. Apapun alasannya tindakan tersebut tidak dibenarkan, karena melanggar hak asasi dan termasuk bentuk persekusi yang dilarang oleh undang-undang,” jelas Al Mansur.
Kalau terus dipakai cara – cara lama seperti yang dipakai orde lama maupun orde baru untuk memprovokasi sentimen umat maka tensi politik nasional bisa terus memanas dan bisa membakar. “Kami sangat khawatir hal ini menjadi preseden buruk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dapat menimbulkan kesalahpahaman dan dapat mengganggu harmoni kehidupan umat beragama di Indonesia,” ungkap Al Mansur.
PKS Jaksel juga mengimbau kepada masyarakat luas, utamanya umat Islam, untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang bernada SARA dan mengadu domba antar umat beragama. PKS mengajak kepada semua pemimpin umat beragama untuk bergandengan tangan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila.