Anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid tidak memahami siapa yang menghembuskan isu bahwa PKS akan bergabung dalam pemerintahan.
Dirinya kembali menegaskan komitmen PKS, untuk berada dalam Koalisi Merah Putih dan tidak ada keinginan PKS berbagung dalam KIH yang mendukung pemerintahan Jokowi-JK.
“Kami tidak mengikuti jejak PAN untuk bergabung dalam pemerintahan. Komitmen kami seperti yang sudah ditegaskan oleh Presiden PKS, Sohibul Iman, kami adalah oposisi loyal yang artinya kami berada di luar pemerintahan namun akan mendukung apapun langkah pemerintah yang pro rakyat,” ujar Hidayat ketika dihubungi wartawan, Minggu (28/12).
Dia menegaskan bahwa pertemuan antara Sohibul dengan Jokowi adalah pertemuan biasa, yang sebelum-sebelumnya juga sudah dilakukan oleh pimpinan KMP lainnya seperti Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Hatta Radjasa.
“Pertemuan itu karena sebelumnya Presiden Jokowi yang sejatinya hadir dalam rakernas PKS, namun berhalangan dan baru bisa dilakukan di istana beberapa waktu lalu itu. Kenapa PKS bertemu presiden kok jadi ramai? Padahal kami adalah anggota KMP terakhir yang bertemu presiden. Sebelumnya Prabowo, Aburizal dan bahkan Hatta Radjasa sebelum pilpres sempat bertemu Jokowi juga kok. Kami tidak pernah mempermasalahkan hal itu,” tegasnya.
Sejatinya menurut Hidayat, semua anggota KMP bebas melakukan pertemuan apapun, asalkan semua itu dikomunikasikan ke sesama anggota lainnya dan terbuka alasan dilakukannya pertemuan.
“Sepanjang itu dilakukan, saya rasa anggota KMP bebas bertemu siapapun,” ujar Mantan Presiden PKS ini lagi.
Terkait dengan isu pergantian pimpinan atau kocok ulang, Hidayat menegaskan bahwa kocok ulang adalah keinginan PDIP sejak lama. Wacana kocok ulang itu sendiri kembali menguat ketika PAN kemudian bergabung dalam KIH yang dipimpin oleh PDIP.
“PDIP kembali menghembuskan isu itu kan sejak lama, dan kembali menguat ketika PAN bergabung dalam KIH. Kalau secara hitung-hitungan kan dengan tambahan PAN di KIH, mereka bisa merubah UU MD3 yang memungkinkan perubahan,” tegasnya lagi.
Namun dirinya mengingatkan DPR sebagai pembuat UU seyogyanya menjalankan UU yang dibuatnya sendiri. “Jadi kocok ulang ini karena keinginan PDIP ditambah munculnya isu Donald Trump dan Freeport yang doronngannya menjadi semakin kuat. Tapi kan tidak bisa mengganti pimpinan DPR karena UU MD3 sudah mengaturnya. Jadi seyogyanya sebagai pembuat UU, DPR harus jadi pihak yang melaksanakannya paling depan,” tegasnya.
Dia mencontohkan, ketika Wakil Ketua DPR dari PKS pada periode lalu, Anis Matta menjadi presiden PKS dan kemudian mundur. Saat itu ketika Anis mundur tidak ada kocok ulang dan tidak ada keributan. Posisi Anis yang kosong, diganti oleh kader PKS juga, Sohibul Iman karena itu menjadi kewenangan PKS.
“Sekarang kan yang mundur Golkar, kenapa harus ada kocok ulang? Yah menjadi kewenangan Partai Golkar untuk mengganti Setya Novanto yang mundur. Kalau kocok ulang tidak ada aturannya dalam UU. Posisi Novanto sudah ada penggantinya. Jadi yang lain tidak perlu diganti, toh ketika Anis mundur juga, pimpinan lain tidak diganti,” tandasnya
Sumber : Fajar