Wacana pemerintah menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu lantaran tidak ingin Presidential Treshold (PT) di bawah 20% dinilai kontra produktif.
“Saya menyesalkan adanya wacana untuk menarik diri, itu pasti akan kontra produktif dan justru akan menampilkan posisi pemerintah yang tidak bagus di masyarakat yang menginginkan RUU tentang pemilu itu segera diselesaikan,” tegas Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/6).
PT adalah syarat minimal parpol atau gabungan parpol untuk bisa mengusulkan capres-cawapres. Ketentuan sebelumnya, parpol atau gabungan parpol harus mempunyai kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR, atau 25% dari suara sah nasional.
Menurut HNW, sikap pemerintah ini akan berimbas pada jalannya Pileg dan Pilpres yang sudah di depan mata.
“Kalau pemerintah menarik diri akan muncul kekosongan hukum, mau pakai apa pemilu 2019, yang serentak itu dengan waktu yang sangat mepet? Selama ini DPR yang selalu dituduh menghambat, ketika pemerintah sikapnya seperti ini itu justru mewujudkan bahwa bukan DPR yang menghambat,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Ada beberapa pertimbangan yang disampaikan pemerintah, melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kenapa tetap bertahan pada PT di 20%. Pertama, jumlah PT sama dengan pengaturan dalam UU lama, UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres yang prinsipnya sama dengan aturan atau uji materi yang pernah diajukan ke MK tidak membatalkan pasal tentang presidential treshold.
Kedua, PT mendorong peningkatan kualitas capres dan cawapres.
Ketiga, PT memastikan bahwa presiden atau wapres yang terpilih telah memiliki dukungan minuman parpol atau gabungan di parlemen, sehingga presidential treshold memperkuat sistem pemerintahan presidensil.
“Pemerintah memahami karena ini menyangkut strategi partai, menyangkut keberadaan parpol, menyangkut nasib parpol, menyangkut penambahan kursi dan sebagainya di pileg dan pilpres,” ujar Tjahjo, Rabu, (14/6).