Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mendesak pengembang Green Pramuka City untuk mematuhi undang-undang rumah susun dengan tak menerapkan kebijakan sepihak yang menimbulkan keresahan penghuni.
Hidayat mengatakan hal itu dalam surat yang ditujukannya kepada pimpinan PT Duta Paramindo Sejahtera, pengembang Green Pramuka City. Wakil Ketua MPR RI itu mengunjungi rumah susun tersebut pada pagi ini untuk mendengarkan aspirasi warga yang tergabung dalam Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Green Pramuka.
Dalam kunjungannya, Hidayat mendengarkan keluhan warga yang menyampaikan pelbagai masalah terkait dengan penerapan kebijakan sepihak. Hal itu berkaitan dengan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang tak transparan, Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), kebijakan parkir komersial dan lain-lain.
Dia bahkan menuturkan pengelolaan iuran yang tak transparan maupun PBB yang tak sesuai aturan merupakan potensi korupsi, dan dapat dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hidayat mengatakan kepada warga pelaporan itu juga harus disertai bukti yang kuat.
Hidayat, dalam surat yang dibacakannya secara langsung, mendesak PT Duta Paramindo untuk tunduk dan patuh terhadap UU No.20/2011 tentang Rumah Susun.
“Sebab berdasarkan fakta yang saya peroleh, terdapat indikasi saudara selama ini justru telah melakukan tindakan dan mengambil kebijakan…yang telah menimbulkan keresahan masyarakat pemilik,” katanya di tengah-tengah pertemuan dengan para penghuni, Sabtu (14/5/2016).
Melalui surat itu, dia juga meminta pengembang tersebut mengakhiri dalam tempo secepat-cepatnya pengelolaan rumah susun Green Pramuka, karena sudah melewati batas waktu yang ditentukan UU Rumah Susun yakni setahun. PT Duta Paramindo menunjuk PT Mitra Investasi Perdana sebagai pengelola selaku Badan Pengelola rumah susun itu.
“Selanjutnya, pengelolaan Green Pramuka City, merujuk Pasal 74 dan Pasal 75 UU Rusun dan Putusan Mahkamah Konsitusi, menjadi kewajiban Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, yang telah dibentuk warga,” kata Hidayat.
PT Mitra Investasi Perdana melalui suratnya tertanggal 29 April 2016, meminta penghuni rumah susun itu untuk membayar PBB tahun 2015 dan 2016 masing-masing adalah Rp1,45 juta (tipe 21 meter persegi) dan Rp2,42 juta (tipe 33 meter persegi). Namun warga mengkritik kebijakan itu karena pembayaran dilakukan ke pihak swasta, bukan ke kantor pajak, dan tak pernah mendapatkan faktur pajak atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
Salah seorang warga, Hotman Nainggolan, menyampaikan keluhannya di depan politisi PKS itu bahwa pungutan PBB tersebut jauh dari rasa keadilan. “PBB ini jauh dari rasa keadilan, kemungkinan ini ada korupsi. PBB dan IPL adalah hal yang mendesak untuk diselesaikan,” paparnya.
Sumber : properti.bisnis.com/ 14 Mei 2016/Anugerah Perkasa & Andhika Anggoro Wening