Komisi I DPR RI didatangi Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Rudiantara untuk secara khusus membahas masalah kejahatan siber dan juga kelompok sindikat penebar kebencian (saracen).

“Kami baru saja rapat dengan Pak Menkominfo, tadi disampaikan masalah saracen itu” ujar anggota Komisi I asal fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid usai rapat di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (28/8).

Hidayat menyebut Komisi I dan Menkominfo sepakat bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat kejahatan siber.

“Cyber crime ini sangat mengerikan. Terkait terorisme, radikalisme, SARA, hoax dan sebagainya, bahkan yang terkait prostitusi dan pornografi,” jelasnya.

Ia menuturkan bahwa Menkominfo memiliki rancangan pembentukan badan khusus untuk melakukan kontrol terhdap dunia siber yang semakin melenceng.

“Tadi kita membicarakan pembentukan badan siber dan sandi negara (BSSN) untuk mengelola ini semuanya, yang menkominfo sampaikan akan terbentuk pada bulan Mei,” kata Hidayat.

Namun, Hidayat menekankan kepada Menkominfo supaya pembentukan BSSN tersebut dipercepat. Karena kejahatan siber sudah semakin ekstrim dan harus segera diberantas.

“Saya sampaikan ini dipercepat saja pembentukan BSSN, segera ungkap tuntas siapapun yang menggunakan media sosial dengan cara yang salah,” tegas Wakil Ketua Dewan Syuro PKS itu.

Sumber : RMOL.Com/28 Agustus 2017Ahmad Kiflan Fakik

Terungkapnya kelompok Saracen menjadi ancaman serius. Pemerintah pun diimbau segera mempercepat penyelesaian Badan Siber Nasional (Basinas).

‎Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, adanya ancaman ujaran kebencian dan juga masalah suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) harus mendapatkan perhatian serius bagi pemerintah. Seperti mempercepat penyelesaian Basinas.

“Jadi memang pembentukannya perlu dipercepat, karena masalah terkait cyber crime mengerikan,” ujar Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/8).

Menurut Anggota Komisi I DPR ini, percepatan pembentukan Basisnas ini karena kejahatan siber sangat luas dampaknya ke masyarakat. Apalagi teroris, radikalisme, SARA, hoax dan pornografi bisa masuk.

“Jadi siapa pun yang menggunakan media sosial dengan cara salah seperti menyebar fitnah, pornografi dan isu SARA bisa dibongkar,” katanya.

‎Selain itu, nantinya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan tidak membeda-bedakan. Jadi jangan hanya kelompok-kelompok yang anti terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja yang disasar.‎ “Karena kelompok di luar pemerintah juga banyak mendapatkan bullying dan menjadi korban hoax,” pungkasnya.‎

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim sebelumnya menangkap tiga orang pengelola grup Saracen yang diduga menyebarkan ujaran kebencian. Ketiganya, berinisial JAS (32), MFT (43), dan SRN (32).

Tiga orang itu ditangkap di tiga lokasi berbeda, yakni Jakarta Utara, Cianjur, Jawa Barat, dan Pekanbaru, Riau dalam rentang waktu 21 Juli hingga 7 Agustus.

Mereka dijerat dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kepala Subdirektorat 1 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Komisaris Besar Irwan Anwar menyampaikan, sindikat pengelola grup Saracen memasang tarif puluhan juta bagi pihak-pihak yang ingin memesan konten ujaran kebencian dan bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Sumber : JawaPos.Com/28 Agustus 2017/Fadhil Al Birra

saracen

Hidayat Nur Wahid: Indonesia Darurat Kejahatan Siber

HNW : Kelompok Saracen Harus Jadi Perhatian Serius Pemerintah