Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan membatasi penggunaan sepeda motor di beberapa jalan protokol, diantaranya Jalan Sudirman. Hal ini yang kemudian banyak warga, khususnya yang biasa menggunakan kendaraan roda dua menjadi resah.
Infonya pembatasan sepeda bermotor di Jalan Sudirman merupakan lanjutan pembatasan sepeda motor melintas di Jalan Thamrin sebagai upaya untuk mengurai kemacetan kronis di ibu kota. Setelah melalui uji coba selama sebulan, kebijakan ini akan diefektifkan pada Oktober mendatang.
Berdasarkan data dari Polda Metro Jaya, jumlah kendaraan di Jakarta memang telah bertambah lebih dari 1 juta unit dalam rentang waktu dua tahun. Dari jumlah tersebut, jenis kendaraan yang mendominasi jalanan Jakarta adalah sepeda motor dan mobil pribadi. Mapolda Metro Jaya pernah mengungkapkan bahwa jumlah kendaraan baru di Jakarta bisa mencapai 5.500 sampai 6.000 unit, hal itu didasarkan pada data Samsat mengeluarkan STNK. Setiap hari pertumbuhan kendaraan roda empat mencapai 1.600 unit, sedangkan roda dua 4.000 sampai 4.500 unit. Sepeda motor mengalami pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir yaitu 9,14 persen. Sementara pertumbuhan jalan hanya 0,01 persen. Inilah salah satu alasan, mengapa Pemprov DKI Jakarta ngebet banget melaksanakan pembatasan sepeda motor di Jalan Protokol. Selain itu, berdasar hasil studi yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dan konsultannya bahwa angka kecelakaan bisa berkurang sebesar 1,12 persen atau rata-rata 6.573 kecelakaan per tahun dengan menerapkan pembatasan sepeda motor.
Akan tetapi kebjakan ini mulai ramai mendapat penentangan dari warga. Pemprov dan Dinas Perhubungan DKI seperti sedang kejar tayang, ingin cepat – cepat menerapkan pelarangan sepeda motor melintas jalan protokol Jakarta. “Harusnya pemprov menyiapkan alternatif transportasi publiknya dulu baru kemudian membuat kebijakan pelarangan,” ujar Al Mansur, Ketua PKS Jaksel, Jumat (8/9). Menurut Al Mansur, penerapan larangan sepeda motor harusnya bisa ditunda dulu sampai seluruh infrastruktur pendukung kebijakan tersebut selesai dibangun atau diperbaiki. “Karena kalau belum siap sarana dan prasarana penunjang kebijakan tersebut, Kami khawatir kebijakan pembatasan roda dua yang diterapkan justru membuat sebagaian pengendara motor justru akan beralih ke mobil pribadi lagi,” ujar Al Mansur
“Sebagian warga yang mencari rejeki via ojeg online juga pastinya akan terganggu penghasilannya,” tambah Al Mansur. Padahal selama ini ojeg online dijadikan sarana angkutan alternatif para karyawan yang berkantor di sekitaran jalan – jalan protokol. Akhirnya kebijakan ini justru berpotensi membuat membengkaknya biaya transportasi dan memperlama perjalanan waktu ke kantor maupun pulang ke rumah.
Al Mansur menyarankan agar pemprov dan dinas terkait menunda dulu saja kebijakan ini sampai semua sarana dan prasara pendukungnya siap dulu. Pembangunan fly over dan under pass sedang marak di berbagai perempatan – perempatan di Jakarta, MRT dan LRT juga sedang dalam pembangunan, “Kenapa harus buru – buru, seperti kejar tayang?,” ujar Al Mansur.
Sementara, layanan angkutan umum juga belum maksimal untuk membuat warga tertarik menggunakannya. Transjakarta, belum memiliki jadwal pasti seperti kereta dan jumlah armadanya juga belum terlalu banyak. Jalur khusus sepeda motor di jalan protokoljuga sepertinya belum dicoba diterapkan. Penerapan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) juga masih belum jelas kabarnya. Al mansur kembali menambahkan, “Selama transportasi publik belum terintegrasi dengan baik, kenyamanan serta ketepatannya juga masih dipertanyakan maka pembatasan sepeda motor hanya akan memindahkan kemacetan dari jalan protokol ke jalan – jalan di sekitar jalan protokol, akhirnya kita akan dipertemukan lagi dengan kemacetan di Jakarta jilid yang lain.”