Tag:

swasta

Jakarta

Erniwati : RSUD Harus Bisa Menambah Jumlah NICU dan PICU Untuk Adik Bayi

by admin 13/09/2017

Ibu Erniwati, S.Sos – Ketua Bidang Kesra PKS Jaksel

Kehadiran Neonatal Intensive Care Unit (NICU) dan Paediatric Insentive Care Unit (PICU) sangat vital untuk sebuah rumah sakit. NICU sangat penting untuk menunjang perawatan bayi baru lahir sampai usia 30 hari yang membutuhkan perawatan intensif karena satu dan lain hal.

Beberapa hari yang lalu, masyarakat Jakarta dikejutkan dengan meninggalnya bayi Debora, karena terlambatnya proses mendapatkan rujukan perawatan PICU. Sebelumnya masih hangat dalam benak kita juga, kasus meninggalnya bayi kembar prematur Dera Nur Anggraeni di Jakarta pada tahun 2013 lalu. 8 hingga 10 rumah sakit tidak bisa menampung Dera karena tidak adanya fasilitas NICU.

Ibu Erniwati, Ketua Bidang Kesra PKS Jakarta Selatan sedikit memaparkan tentang penyebaran NICU yang ada di rumah sakit di Jakarta. Pada tahun 2013, Jakarta baru memiliki sekitar 143 unit ruang NICU, yang tersebar di Jakarta Pusat (45 unit), Jakarta Barat (33 unit), Jakarta Selatan (16), Jakarta Timur (35) dan 14 unit di Jakarta Timur. Diantaranya NICU tersebut tersebar di RS Harapan Kita 12 NICU, RS Harapan Bunda 4 NICU, RS Fatmawati 3 NICU, RSCM 10 NICU, dan RS Tarakan 12 NICU.

Dengan hanya 16 NICU untuk Jakarta Selatan, Ibu Erniwati mengatakan bahwa itu masih jauh untuk bisa mengcover seluruh Jakarta Selatan. Luas jakarta Selatan yang mempunyai luas 141,3 km persegi, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.206.732 dan jumlah kelahiran 28.000. 1 sampai 3 persen kelahiran di Jakarta membutuhkan NICU atau 1 dari 100 Bayi yang lahir di Jakarta Butuh NICU. “Rasa – rasanya dengan 143 NICU yang tersebar di beberapa rumah sakit swasta maupun milik pemerintah, jumlah tersebut tidak mencukupi. Perlu ada penambahan jumlah NICU di Rumah Sakit, khususnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang jelas – jelas sebagai mitra BPJS,” ujar Ibu Erniwati. Penambahan NICU, otomatis juga harus paralel diiringi penambahan dokter anak khusus dan perawat. Perangkat NICU ataupun PICU memang tidak murah, untuk satu NICU dibutuhkan investasi 5 sampai 7 miliar per unit.

Ibu Erniwati juga meminta agar tidak ada pembedaan untuk penggunaan alat-alat medis baik di ruang kelas III maupun kelas VIP. “Sebab, ada beberapa laporan bahwa bahwa NICU untuk kelas tiga sering kurang.” Dalam keadaan darurat, rumah sakit memang tidak diperbolehkan menolak pasien. Namun bagaimana jika rumah sakit yang dikunjungi tersebut tidak mempunyai fasilitas NICU, atau NICU yang mereka miliki sedang terpakai pasien bayi lainnya.

“Jika anggaran pendidikan di negeri ini saja sudah 20%, apakah juga bisa diperjuangkan untuk peningkatan APBN khusus untuk bidang kesehatan 6% – 7%. Hal ini agar pelayanan kesehatan nasional terutama untuk masyarakat menengah kebawah berjalan lebih baik lagi. Tolak ukur dari kemajuan sebuah bangsa adalah semakin meningkatnya pendidikan dan juga kesehatan rakyatnya,” tutup Ibu Erniwati S.Sos.

13/09/2017

Kiprah Anggota Dewan

Triwisaksana : CSR Swasta Jakarta Seharusnya Bisa Untuk Bantu Korban Penggusuran

by admin 30/04/2016

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat memanfaatkan bantuan dari pihak swasta berupa Corporate Social Responsibilty. Rupanya hal tersebut dikritik oleh sejumlah anggota dewan di DPRD DKI Jakarta karena dinilai tidak tepat sasaran.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana (Sani) menyayangkan program CSR yang diberikan dari pihak swasta dimanfaatkan oleh Gubernur DKI Jakarta untuk membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Sebab menurutnya pembangunan RPTRA dapat dibiayai melalui APBD DKI.

“Kenapa CSR itu mengarah pada sektor atau program yang bisa dibiayai APBD, kenapa tidak diperuntukan kepada sektor yang sulit dibiayai APBD yang juga bisa berpihak kepada masyarakat kecil,” kata Sani di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/4/2016).

Menurut Sani, CSR lebih tepat diperuntukan untuk warga yang terkena gusuran. Semisal dana dari swasta dapat membiayai sewa Rumah Susun Sederhana Sewa selama tiga tahun, mengingat Rusunawa yang diberikan pemprov DKI kepada warga yang terkena gusur hanya digratiskan tiga bulan pertama.

“Jadi Pemprov disarankan punya arah yang jelas, sehingga CSR yang ingin menyalurkan ke pemerintah bisa lebih tepat,” jelas Sani.

Selain itu menurut anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman menilai bantuan CSR yang saat ini dipergunakan oleh DKI lebih tepat disebut sumbangan.

“Kalau di DKI tidak bisa dikatakan CSR, lebih tepat disebut sebagai sumbangan,” kata Prabowo.

Sumber : Suara.Com/28 April 2016/Pebriansyah Ariefana & Dwi Bowo Raharjo

30/04/2016

Kiprah Anggota Dewan

Triwisaksana : Reklamasi Jangan Hanya Untungkan Swasta Tetapi Juga Nelayan Setempat

by admin 28/04/2016

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana setuju dengan keputusan Presiden Jokowi agar proyek reklamasi atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dikendalikan sepenuhnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sani, sapaan akrab Triwisaksana mengatakan paling penting dalam proyek reklamasi mengedepankan nelayan. Karenanya keputusan Jokowi agar pembangunan reklamasi 17 pulau mengedepankan kepentingan masyarakat atau nelayan setempat dinilai tepat. Sani menyatakan hal itu juga yang menjadi silang pendapat antara pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta.

Pasalnya reklamasi di Teluk Jakarta hanya menguntungkan pihak swasta, namun mengabaikan segmentasi nelayan. “Itu pro-kontra yang sempat terjadi di DPRD saat pembahasan. Khususnya bahwa ada segmentasi terabaikan dan itu adalah nelayan. Karena substansial reklamasi itu dilaksanakan swasta bukan pemerintah,” ujar Sani di Gedung DPRD DKI Jakarta Pusat, Rabu (27/4/2016).

Pada kenyataannya, reklamasi Teluk Jakarta lebih banyak dikelola pengembang. Karena itu, ucap Sani, akan lebih baik bila Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengembangkan proyek reklamasi. “Pihak swasta tidak peduli terhadap lingkungan. Karena izin prinsip dipegang swasta. Diberikan pemerintah kepada swasta, sehingga begitu pelaksanaan mengabaikan segmentasi nelayan karena mereka mengedepankan keuntungan,” kata Politikus PKS tersebut.

Karenanya keputusan Presiden Jokowi yang meminta agar proyek reklamasi dikendalikan sepenuhnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dinilai keputusan tepat. “Saya kira sikap dari Pak Presiden tepat,” tutup Sani.

Sumber : TribunNews/27 April 2016/ Dennis Destryawan & Adi Suhendi

28/04/2016