Ketua Bidang Kesra PKS Jaksel, Erniwati mengatakan seharusnya tarif jalan tol makin lama justru makin turun mengingat pembangunan infrastrukturnya termasuk investasi jangka panjang. “Jalan tol kalau sudah dibangun, tarifnya bukan naik mestinya malah turun karena posisinya jangka panjang. Di negara lain tarifnya makin lama makin turun,” ujar Erniwati, Jakarta, Rabu (29/5).
Ia mengatakan hal itu menanggapi perubahan sistem pentarifan secara terbuka yang diberlakukan pada ruas Jakarta – Cikampek. Menurutnya, kebijakan penyesuaian tarif tol tersebut seharusnya melihat dari kepentingan secara luas, baik untuk masyarakat maupun dunia usaha. Erniwati mencontohkan dengan perubahan sistem transaksi dan pentarifan pengguna jalan tol asal Gerbang Tol Karawang Barat dan keluar di Gerbang Tol Karawang Timur yang sebelumnya dikenakan tarif tol sebesar Rp. 1.500, kini harus membayar tarif merata sebesar Rp. 12.000 sebagai dampak dari perubahan sistem transaksi tertutup menjadi sistem terbuka.
Belum lama ini, 23 Mei 2019 Jasa Marga mengumunmkan perubahan sistem transaksi jalan tol ruas Jakarta Cikampek. Kendaraan dari arah Jakarta ke Cikampek melakukan transaksi di akses keluar (of ramp pay) dan kendaraan dari arah Cikampek yang menuju Jakarta akan melakukan transaksi di akses masuk (on ramp pay) dengan membayar tarif tol merata sesuai dengan wilayah pentarifannya. Adapun empat wilayah pentarifan itu yakni wilayah 1 dengan tarif Rp. 1.500,- (Jakarta IC/Interchange- Pondok Gede Barat/Timur), Wilayah 2 dengan tarif Rp. 4.500,- (Jakarta IC – Cikarang Barat), Wilayah 3 dengan tarif Rp. 12.000,- (Jakarta IC – Karawang Timur) dan Wilayah 4 dengan tarif Rp. 15.000,- (Jakarta IC-Cikampek).
“Dampak kenaikan sangat dirasakan pada jarak dekat pasalnya tarif menjadi merata, baik jarak jauh maupun dekat disamakan, tarif jalan tol tidak lagi dihitung sesuai jarak, “ ujar Erniwati.
Penerapan sistem pentarifan secara terbuka yang membebani pengguna tol ini, ada potensi bertentangan dengan amanat UU No.38/2004 tentang Jalan. Pemberlakuan tarif sistem terbuka ini menyebabkan pengguna jalan dengan jarak dekat harus membayar tarif merata menjadi jarak jauh dekat sama yaitu sebesar Rp 12.000. “Rumus pentarifan seperti ini menyebabkan adanya kenaikan tarif tol yang melebihi ketentuan UU,” kata Erniwati, Rabu (29/5/2019).
Pasal 48 UU No 38/2004 dan penjelasannya sudah menetapkan formulasi evaluasi tarif tol baru yakni tarif lama ditambah inflasi (1+inflasi). Sementara itu, formulasi pentarifan dengan sistem terbuka yang saat ini diterapkan Jasa Marga Jakarta – Cikampek melebihi aturan tersebut, bahkan kenaikannya ada yang mencapai 10 kali lipat.
Selain laju inflasi, kenaikan tarif tol juga harus mempertimbangkan kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi. Di sisi lain, standar pelayanan minimum (SPM) jalan Tol Jakarta-Cikampek kerap tidak terpenuhi karena sering mengalami kemacetan parah.
“Masih belum jelas dasar untuk menyetujui kenaikan tol jarak pendek ini? Padahal, jarak pendek ini SPM-nya sering tidak terpenuhi. Selama kurun 20April sampai 20 Mei 2019, tercatat sudah tiga kali kemacetan parah terjadi bahkan hingga 20-an km,” ujar Erniwati.
Erniwati mengatakan, ada delapan indikator yang harus dipenuhi pengelola jalan tol, sebelum usulan kenaikan tarif yang diajukan disetujui. Indikator pertama yaitu kondisi jalan tol meliputi tingkat perkerasan jalan utama (tidak ada retak, lubang, rutting, tingkat kekesatan, dan ketidakrataan), drainase (tidak ada endapan dan penampang saluran), median (KERB, MCB, guard rail, dan wire rope), bahu jalan (tidak ada lubang, rutting dan retak), serta rounding. Kedua, dari sisi kecepatan yang harus dipenuhi minimal 40 kilometer per jam untuk tol dalam kota dan 60 kilometer per jam untuk tol luar kota. Sementara, dari sisi aksesibilitas yang harus dipenuhi yakni kecepatan transaksi rata-rata (GTO, gerbang terbuka dan tertutup), serta jumlah antrian rata-rata. Keempat, dari aspek mobilitas yang harus dipenuhi meliputi kecepatan penanganan hambatan lalu lintas (observasi patroli, informasi awal diterima, hingga kendaraan mogok), kecepatan penanganan patroli jalan raya dan kecepatan penanganan kendaraan derek. Berikutnya, keselamatan jalan tol juga menjadi aspek yang masuk dalam indikator, meliputi petunjuk jalan (rambu-rambu, reflektor, marka jalan, patok kilometer dan patok hektometer), fasilitas lainnya (PJU untuk tol dalam kota, anti silau, pagar rumija dan pagar pengaman), penanganan kecelakaan (korban dan kendaraan yang alami kecelakaan), pengamanan dan penegakkan hukum. Keenam yaitu unit pertolongan penyelamatan dan bantuan pelayanan, meliputi ambulans, kendaraan derek, polisi patroli jalan raya dan patroli operator. Lingkungan juga menjadi hal yang harus diperjatikan, mulai dari kebersihan, tanaman dan rumput. Indikator terakhir adalah tempat istirahat yang meliputi kondisi jalan, on/off ramp, toilet, parkir kendaraan, lampu penerangan, SPBU, bengkel umum serta tempat makan dan minum. Nilai minimum pemenuhan SPM dari masing-masing indikator adalah 87,5 persen, dengan asumsi seluruh substansi SPM terpenuhi kecuali substansi yang tidak berkaitan langsung dengan struktur dan keselamatan. “Jika nilainya kurang dari 87,5 persen, maka tarif tol direkomendasikan untuk ditunda selama 90 hari,” ujar Erniwati.
Senada dengan PKS, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga mengimbau PT Jasa Marga untuk tidak mempermainkan tarif ketika Gerbang Tol Cikarang Utama resmi tidak diberlakukan. Dengan penerapan tarif sistem terbuka di ruas Tol Jakarta – Cikampek ini setidaknya 30% pengguna tol jarak pendek akan terdampak dengan kenaikan tariff baru tersebut.
Memang Asosiasi Tol Indonesia (ATI) memberlakukan potongan tarif tol selama periode mudik, “Namun itu berlaku hanya enam hari dan itupun tidak berlaku saat musim puncak arus mudik dan balik dengan alasan supaya terjadi redistribusi traffic. Sehingga diskonnya berlaku mulai tanggal 27, 28, dan 29 Mei, dan balik mulai tanggal 10, 11, dan 12 Juni 2019. Intinya mari jangan bebani masyarakat jelang dan setelah lebaran,” ujar Erniwati.