Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan rakyat dapat mencegah praktik korupsi secara aktif dengan cara memilih pemimpin yang amanah dan berintegritas tinggi.
“Dalam konstitusi Indonesia mengamanahkan kedaulatan Indonesia berada di tangan rakyat. Karena itu, rakyat Indonesia dapat menjadi bagian dari pemutus lingkaran praktik korupsi,” kata Hidayat Nur Wahid pada forum Konvensi Antikorupsi II dan Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan tema “Integritas dan Produktivitas Kaum Muda untuk Keadilan Sosial\” di Auditorium Pusat Dakwah Muhammadiyah di Jakarta, Sabtu (10/6).
Diskusi tersebut, juga menghadirkan pembicara lainnya yakni Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mustafa Kamal, serta Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. Menurut Hidayat Nur Wahid, dalam konteks sosialisasi Empat Pilar MPR RI, UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanahkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, sehingga rakyat yang berdaulat sepatutnya dapat menjadi bagian dari arus utama anti-korupsi, jika rakyat menyadari kedaulatannya.
“Rakyat yang berdaulat, sepatutnya dapat melakukan koreksi dengan memilih pemimpin amanah dan berintegritas tinggi, baik di tingkat pusat dan daerah, yakni pemimpin yang komit untuk membangun bangsa dan negara bukan memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri,” katanya.
Menurut HNW, memilih pemimpin yang amanah dan berintegritas tinggi melalui pilkada yang transparan, jujur, dan berkualitas. Ia mencontohkan, pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Gunung Kidul DI Yogyakarta serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
Di Gunung Kidul terpilih tokoh Muhammadiyah yang miskin menjadi kepala daerah, kemudian di DKI Jakarta terpilih pemimpin yang sederhana. “Padahal, pada dua pilkada tersebut diwarnai praktik politik uang,” katanya.
Menurut dia, rakyat sepatutnya dapat menjadi bagian dari pemutus lingkaran praktik korupsi. Kalau praktik korupsi itu terkait dengan kekuasaan, kata dia, maka ternyata kekuasaan itu dapat dikoreksi. Pada kesempatan tersebut, Hidayat juga memuji program Pemuda Muhammadiyah yakni Madrasah Anti Korupsi.
Jika masyarakat teredukasi untuk tidak korupsi dan berpihak pada mereka yang anti-korupsi, kata dia, maka rakyat tidak mungkin memilih pemimpin yang korup. “Fatsun politik mengatakan Anda siapa maka itulah yang menjadi pemimpin Anda. Kalau Anda antikorupsi, kalau mayoritas rakyat Indonesia antikorupsi, maka Anda dan rakyat Indonesia akan memilih pemimpin yang anti korupsi,” katanya.