Tag:

undang – undang

PKS Jaksel Full Tim Hadiri Sosialisasi Kesbangpol Jakarta

by admin 19/11/2018

Undangan kepada PKS dari Kesbangpol DKI Jakarta, Drs Taufan Bakri dalam rangka Kegiatan Peningkatan Pemahaman UU Bidang Politik Angkatan XX Tahun 2018 direspon dengan mengirimkan seluruh perwakilan DPC dan DPRa seluruh Jaksel.

Kegiatan ini digelar satu hari, di Hotel Maharadja Tendean Jakarta Selatan, Kamis (15/11). Sebanyak 10 perwakilan DPC dan 65 perwakilan DPRa (kelurahan) PKS se-Jaksel hadir di acara tersebut. Kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman bagi setia anggota/kader partai politik dalam rangka menghadapi pemilu tahun 2019 yang akan dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia.

Sementara Ketua PKS Jaksel mengatakan bahwa dalam kehidupan politik yang saat ini masih cenderung identik dengan kepentingan pribadi, kelompok atau masyarakat. Secara luas harus bermuara pada kepentingan nasional. “Dengan pendidikan politik ini diharapkan upaya pencapaian kepentingan nasional dapat lebih cepat terwujud dengan cara-cara yang tanpa konflik,” ujar Al Mansur Hidayatullah.

Al Mansur berharap, jika pendidikan politik mapan tentunya mampu memberikan kontribusi positif dalam upaya menciptakan stabilitas politik di tengah dinamika politik yang cenderung mengalami pasang surut, yang berpengaruh besar terhadap lancarnya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang tentunya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

19/11/2018

Kegiatan

PKS Jaksel Bekali Kadernya dengan Pengetahuan UU Pemilu

by admin 01/10/2017

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta Selatan membekali kadernya dengan Undang-Undang Pemilu. Kegiatan yang dihadiri ratusan kader PKS Jaksel tersebut diadakan di Aula Gedung Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Tanjung Barat Jagakarsa pada Sabtu (30/9).

Menurut Ketua DPD PKS Jaksel, Al Mansur Hidayatullah mengatakan bahwa sosialisasi UU pemilu ini sangat penting bagi kader PKS Jaksel. “Kegiatan ini sangat penting, ini merupakan bagian dari pendidikan politik bagi kader – kader PKS dan kegiatan ini menjadi referensi dalam mencapai target politik PKS menghadapi pilkda 2018 dan juga pemilu 2019 nanti,” Kata Al Mansur.

Hal tersebut dikuatkan oleh Ketua Bidang Polhukam PKS Jaksel, Bung Adi Azfar. “Sosialisasi Undang-Undang Pemilu baru ini untuk memberi pemahaman tentang aturan main pemilu yang akan datang,” Kata Bung Adi Azfar. Ada beberapa isu strategis yang terdapat dalam undang-undang pemilu yang baru diantaranya pemilu legislatif dan presiden akan berlangsung dalam waktu yang sama.

Materi Sosialisasi Undang – Undang Pemilu ini, disampaikan oleh Agus Purnomo, atau lebih dikenal dengan nama Gus Poer. Lebih lanjut Gus Poer menegaskan bahwa kader PKS Jaksel harus betul-betul paham UU pemilu secara utuh bukan hanya pada beberapa isu saja. Akan tetapi ada beberapa aturan yang harus dipahami, seperti penentuan caleg, dapil, kampanye dan pelanggaran pemilu juga harus diketahui.

Ketua Polhukam PKs Jaksel, Bung Adi Azfar juga mengatakan bahwa PKS adalah partai pertama yang selalu melakukan sosialisasi Undang – Undang Pemilu kepada para kadernya, itu pertanda PKS serius untuk melangkah ke pemilu 2019.

01/10/2017

Nasional

PKS Siap Berapa pun Presentase Presidential Threshold di RUU Pemilu

by admin 17/06/2017

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku tak mempermasalahkan isu presidential threshold yang belakangan ini menjadi pembicaraan alot di RUU Pemilu.

“Secara prinsip PKS siap. Mau presidential threshold 20 persen siap, 0 persen siap, 4 persen siap. Kami siap saja,” kata Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (16/6/2017).

Menurutnya, jumlah tersebut bukan menjadi fokus utama yang dipermasalahkan PKS. Baik usulan pemerintah, maupun fraksi-fraksi lainnya, PKS tetap mendukung.

Justru sebaliknya, dengan waktu pemilu serentak yang semakin dekat ini, pemerintah bersama legislatif sudah seharusnya merampungkan RUU Pemilu dengan mengeyampingkan ego masing-masing.

Ia pun berharap, pembahasan yang sebelumnya ditargetkan rampung April 2017 kemarin ini tak kembali molor.

“Kalau ternyata tidak bisa dihadirkan kesepahaman dan voting, akan jadi hal biasa saja dan itu bakal jadi solusi yang akan menghadirkan undang-undang yang juga tetap baik. Mudah-mudahan tidak molor lagi,” tandasnya.

Sumber : Kriminalitas.Com/16 Juni 2017/Dinda Chairina and Diki Trianto

17/06/2017

Nasional

Pemerintah Kontra Produktif Jika Ngotot Presidential Treshold 20%

by admin 17/06/2017

Wacana pemerintah menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu lantaran tidak ingin Presidential Treshold (PT) di bawah 20% dinilai kontra produktif.

“Saya menyesalkan adanya wacana untuk menarik diri, itu pasti akan kontra produktif dan justru akan menampilkan posisi pemerintah yang tidak bagus di masyarakat yang menginginkan RUU tentang pemilu itu segera diselesaikan,” tegas Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/6).

PT adalah syarat minimal parpol atau gabungan parpol untuk bisa mengusulkan capres-cawapres. Ketentuan sebelumnya, parpol atau gabungan parpol harus mempunyai kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR, atau 25% dari suara sah nasional.

Menurut HNW, sikap pemerintah ini akan berimbas pada jalannya Pileg dan Pilpres yang sudah di depan mata.

“Kalau pemerintah menarik diri akan muncul kekosongan hukum, mau pakai apa pemilu 2019, yang serentak itu dengan waktu yang sangat mepet? Selama ini DPR yang selalu dituduh menghambat, ketika pemerintah sikapnya seperti ini itu justru mewujudkan bahwa bukan DPR yang menghambat,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Ada beberapa pertimbangan yang disampaikan pemerintah, melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kenapa tetap bertahan pada PT di 20%. Pertama, jumlah PT sama dengan pengaturan dalam UU lama, UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres yang prinsipnya sama dengan aturan atau uji materi yang pernah diajukan ke MK tidak membatalkan pasal tentang presidential treshold.

Kedua, PT mendorong peningkatan kualitas capres dan cawapres.

Ketiga, PT memastikan bahwa presiden atau wapres yang terpilih telah memiliki dukungan minuman parpol atau gabungan di parlemen, sehingga presidential treshold memperkuat sistem pemerintahan presidensil.

“Pemerintah memahami karena ini menyangkut strategi partai, menyangkut keberadaan parpol, menyangkut nasib parpol, menyangkut penambahan kursi dan sebagainya di pileg dan pilpres,” ujar Tjahjo, Rabu, (14/6).

Sumber : GatraNews/16 Juni 2017/Wem Fernandez

17/06/2017

Nasional

Hidayat Nur Wahid : Alhamdulillah, Parpol Islam Bersatu

by admin 21/03/2016

Geliat dan suara Sosialisasi Empat Pilar MPR bergema dimana-mana. Sosialisasi dilakukan untuk berbagai elemen masyarakat dan berbagai momen. Salah satunya adalah momen Talkshow Parenting dengan tema “Tentukan Sikap Kita Hadapi Penyimpangan Seksual (LGBT)”, yang diselenggarakan Rumah Keluarga Perduli dan Yayasan Dakwatuna Perduli di Graha SMK 57, Jakarta, Minggu (20/3 ).

Talkshow ini dihadiri ratusan orang tua sebagai peserta dengan narasumber dari kalangan psikolog keluarga. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid didaulat untuk membuka acara ini sekaligus menjadi pembicara kunci.

Menurut Hidayat Nur Wahid, bahwa sejak ramai masalag lesbian, gay, biseksual dan transjender (LGBT) diperbincangkan berbagai kalangan, kesadaran masyarakat soal bahaya pengaruh LGBT meningkat. Bahkan kesadaran masyarakat itu berimbas dengan dilarangnya tayangan televisi menampilkan gaya kebanci-bancian.

“Namun, dengan berbagai penolakan dari masyarakat kaum dan pendukung LGBT, upaya mereka dalam menyebarkan pengaruh LGBT tidak pernah berhenti, ini yang harus diwaspadai,” katanya.

Contohnya, lanjut Hidayat, belum lama ini tersiar kabar digagalkannya rencana perkawinam antara laki-laki dengan laki-laki oleh polisi. Ada juga di daerah Jawa, oknum PNS ditangkap melakulan tindakan asusila dengan pasangan homoseksualnya dan masih banyak di daerah-daerah lainnya.

“Fenomena ini saya sampaikan kepada presiden bahwa pengaruh negatif LGBT sudah sampai ke daerah-daerah terpencil, bagaimana dengan di kota-kota besar pengaruhnya tentu lebih dahsyat. Alhamdulillah Presiden menyetujui agar soal LGBT ini diselesaikan sesegera mungkin,” ujarnya.

Pengaruh kejahatan LGBT, menurut Hidayat, ini sama merusaknya dengan kejahatan narkoba. Sehingga disamping ada darurat narkoba, ada juga darurat LGBT.

Masalah negatifnya LGBT, lanjut Hidayat, sebenernya sudah sepakat semua agama, berbagai elemen masyarakt bahkan menyatakan bahwa LGBT adalah sesat dan menyimpang dan penyakit. Tinggal negara berperan dengan mengeluarkan UU keras terhadap LGBT.

“Alhamdulillah banyak parpol Islam seperti PKS, PAN, PKB, PPP satu suara mendukung dikeluarkannya UU tentang larangan LGBT,” imbuhnya.

Indonesia juga sangat tegas berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, itu ada dalam sila pertama Pancasila, lalu ada UU Pasal 29 ayat 1 yakni negata berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam setiap agama yang ada di Indonesia terugama agama Islam tidak ada yang namanya LGBT, semua diciptakan berpasangan laki-laki dan wanita.

Menurut Hidayat, penyeimpangan LGBT itu sangat jelas. Kita sebagai umat Islam harus menegakkan amar maruf nahi munkar. Tapi dalam pelaksanaan amar maruf harus maruf dan mencegah kemunkaran seperti LGBT tidak boleh dengan cara kekerasan.

“Agama kita tidak membolehkan itu,” tegasnya.

Sumber : JPNN/20 Maret 2016/Adv & Fri

21/03/2016

Nasional

Hidayat Nur Wahid Minta Pemerintah Tegas Soal LGBT

by admin 28/02/2016

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, meminta pemerintah bersikap tegas soal LGBT karena dia sejauh ini belum ada undang-undang yang jelas-jelas melarang dan memberi ancaman sanksi pelaku homoseksual.

Pernyataan itu dia sampaikan ketika menjadi pembicara pada acara sosialisasi Empat Pilar MPR di hadapan peserta Musyawarah Kerja Nasional Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia, di Bandung, Sabtu (27/02/2016) seperti dikutip Antara.

Dia mengatakan, perhatian polisi terhadap aksi terorisme dan penyalahgunaan narkoba sebaiknya jangan membuat pemerintah melupakan kejahatan LGBT.

Apalagi, kata, setelah dua orang oknum guru ditangkap di Jawa Timur saat tengah berhubungan sesama jenis dalam keadaan masih memakai baju seragam PNS.

“Karena itu LGBT harus diperhatikan secara sungguh-sungguh. Jangan sampai dibiarkan meluas sehingga menjadi penyakit sosial yang semakin besar”, kata Wahid.

Sumber : Hidayatullah/28 Februari 2016/Muh. Abdus Syakur

28/02/2016

Nasional

Hidayat Nur Wahid: PKS Tidak Setuju Revisi UU Untuk Memperlemah KPK

by admin 11/02/2016

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjukan sikap berbeda saat menyampaikan pandangan fraksi bersama Badan Legislasi pada Rabu (10/2) malam. Dalam rapat tersebut, PKS setuju revisi UU KPK dilanjutkan ke tahap Panitia Kerja.

Namun, Wakil Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menegaskan, pihaknya tidak mendukung revisi UU KPK kalau syarat-syarat yang diajukan tidak sesuai. Ia mengatakan, PKS sejak awal ingin revisi UU No. 30 Tahun 2002 itu menjadi usulan pemerintah.

Namun pada akhirnya, rancangan UU tersebut berubah menjadi usulan DPR. Apalagi, antara KPK, Menkumah, dan Presiden masing-masing menunjukan sikap yang berbeda.

”Kalau dari pemerintah semestinya satu suara, jangan KPK mengatakan diperlemah, Menkumham memperkuat, Presiden wait and see, dan akan menarik kalau ternyata memperlemah,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/2).

Hidayat mengakui, dari awal dirinya sudah curiga dari RUU yang semula inisiatif pemerintah, didorong menjadi inisiatif DPR. Ia khawatir ini hanya skenario untuk menjerumuskan DPR, ketika pembahasan sudah jauh, tapi masyarakat menolak, presiden mengundurkan diri dari pembahasan.

Dampaknya, popularitas DPR menurun sementara popularitas presiden semakin meroket. ”Kalau KPK menolak dan pemerintah seperti ini, maka PKS menolak karena yang kami syaratkan tidak terpenuhi,” kata Hidayat.

Hidayat juga menyayangkan seluruh media yang menyebutkan hanya ada satu partai yang menolak dan sembilan partai setuju. Sebab, PKS tidak merasa sepenuhnya setuju dengan tersebut, karena masih melihat apakah revisi ini menguatkan atau justru memperlemah.

”Kita tidak balik badan, karena sejak awal posisi kita tidak seperti itu. Kita jelas hanya setuju kalau itu memperkuat,” katanya.

Sumber : Republika

11/02/2016