Tag:

UU pemilu

PKS Jaksel Bekali Kadernya dengan Pengetahuan UU Pemilu

by admin 01/10/2017

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta Selatan membekali kadernya dengan Undang-Undang Pemilu. Kegiatan yang dihadiri ratusan kader PKS Jaksel tersebut diadakan di Aula Gedung Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Tanjung Barat Jagakarsa pada Sabtu (30/9).

Menurut Ketua DPD PKS Jaksel, Al Mansur Hidayatullah mengatakan bahwa sosialisasi UU pemilu ini sangat penting bagi kader PKS Jaksel. “Kegiatan ini sangat penting, ini merupakan bagian dari pendidikan politik bagi kader – kader PKS dan kegiatan ini menjadi referensi dalam mencapai target politik PKS menghadapi pilkda 2018 dan juga pemilu 2019 nanti,” Kata Al Mansur.

Hal tersebut dikuatkan oleh Ketua Bidang Polhukam PKS Jaksel, Bung Adi Azfar. “Sosialisasi Undang-Undang Pemilu baru ini untuk memberi pemahaman tentang aturan main pemilu yang akan datang,” Kata Bung Adi Azfar. Ada beberapa isu strategis yang terdapat dalam undang-undang pemilu yang baru diantaranya pemilu legislatif dan presiden akan berlangsung dalam waktu yang sama.

Materi Sosialisasi Undang – Undang Pemilu ini, disampaikan oleh Agus Purnomo, atau lebih dikenal dengan nama Gus Poer. Lebih lanjut Gus Poer menegaskan bahwa kader PKS Jaksel harus betul-betul paham UU pemilu secara utuh bukan hanya pada beberapa isu saja. Akan tetapi ada beberapa aturan yang harus dipahami, seperti penentuan caleg, dapil, kampanye dan pelanggaran pemilu juga harus diketahui.

Ketua Polhukam PKs Jaksel, Bung Adi Azfar juga mengatakan bahwa PKS adalah partai pertama yang selalu melakukan sosialisasi Undang – Undang Pemilu kepada para kadernya, itu pertanda PKS serius untuk melangkah ke pemilu 2019.

01/10/2017

Nasional

Soal UU Pemilu, Hidayat Nur Wahid: Akan Banyak yang Ajukan Judicial Review

by admin 25/07/2017

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang diputus dini hari tadi diprediksi akan berbuntut panjang. Gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) menanti setelah RUU ini dicatat di lembaran negara oleh pemerintah.

Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyatakan, aturan perundang-undangan ini belum selesai. Masih ada upaya hukum di MK yang harus diikuti DPR dan Pemerintah sebagai pihak pembuat undang-undang.

“Tentu pertama kita belum selesai tentang undang-undang Pemilu yang tadi malam disahkan, karena akan banyak yang mengajukan judicial review. Kami harap judicial review-nya menang,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Sebelumnya, pembahasan RUU Pemilu yang dimulai Kamis 20 Juli 2017 siang, sempat diwarnai aksi walk out empat fraksi yang menolak votingpresidential threshold, yakni Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat. Paripurna yang berlangsung alot tersebut akhirnya memutuskan paket A sebagai ketentuan lima isu krusial.

Paket A ini yakni terdiri atas presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20-25%, parliamentary threshold 4%, sistem Pemilu terbuka, alokasi kursi per dapil 3-10 dan metode konversi suara sainte lague murni.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra langsung merespons keputusan DPR soal ambang batas pencalonan presiden 20-25%. Ia berencana mengajukan permohonan uji materil ke MK begitu RUU ini dicatat di lembaran negara.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, sebenarnya tidak hanya empat fraksi di DPR yang tak sepakat dengan ketentuan presidential threshold. Ketentuan ini menurutnya telah mencederai hak konstitusional banyak orang, sehingga rencana upaya uji materil menjadi wajar dilakukan.

Fahri mengatakan, ketentuan presidential threshold akan terganjal pada proses hukum di MK kelak. Terlebih, selain pasal soal ambang batas, ada 600 pasal lain yang disepakati secara aklamasi dalam paripurna kemarin.

“Jadi substansi politik ini debatable, substansi konstitusional menurut saya ini akan sulit dijawab, sulit dibela di Mahkamah Konstitusi,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy menyatakan siap menghadapi permohonan uji materil di MK oleh elemen masyarakat. Lukman menjelaskan, paling tidak ada dua pasal yang potensial digugat, yakni soal ambang batas pencalonan presiden dan terkait partai-partai politik lama yang tidak perlu diverifikasi faktual.

“Pansus dengan penuh kesadaran akan siap menghadapi gugatan oleh masyarakat terhadap dua pasal ini,” kata Lukman.

Sumber : OkeZone/21 Juli 2017/Reni Lestari

25/07/2017

Nasional

PKS Siap Berapa pun Presentase Presidential Threshold di RUU Pemilu

by admin 17/06/2017

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku tak mempermasalahkan isu presidential threshold yang belakangan ini menjadi pembicaraan alot di RUU Pemilu.

“Secara prinsip PKS siap. Mau presidential threshold 20 persen siap, 0 persen siap, 4 persen siap. Kami siap saja,” kata Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (16/6/2017).

Menurutnya, jumlah tersebut bukan menjadi fokus utama yang dipermasalahkan PKS. Baik usulan pemerintah, maupun fraksi-fraksi lainnya, PKS tetap mendukung.

Justru sebaliknya, dengan waktu pemilu serentak yang semakin dekat ini, pemerintah bersama legislatif sudah seharusnya merampungkan RUU Pemilu dengan mengeyampingkan ego masing-masing.

Ia pun berharap, pembahasan yang sebelumnya ditargetkan rampung April 2017 kemarin ini tak kembali molor.

“Kalau ternyata tidak bisa dihadirkan kesepahaman dan voting, akan jadi hal biasa saja dan itu bakal jadi solusi yang akan menghadirkan undang-undang yang juga tetap baik. Mudah-mudahan tidak molor lagi,” tandasnya.

Sumber : Kriminalitas.Com/16 Juni 2017/Dinda Chairina and Diki Trianto

17/06/2017