Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana atau yang lebih akrab disapa Bang Sani memaparkan update informasi parlementaria di hadapan tiga ratusan peserta rapat koordinasi wilayah (rakorwil) PKS DKI Jakarta. Beliau menyoroti tentang masih rendahnya penyerapan anggaran belanja daerah (APBD) dari pemprov DKI. Tahun 2015 kemarin penyerapan DKI adalah hanya mencapai 60 persen, tahun sebelumnya 2015 penyerapan anggaran hanya 50 persen. Padahal total anggaran DKI Jakarta sangatlah besar, tahun 2014 total anggaran DKI Jakarta senilai Rp 72,6 triliun kemudian naik tahun 2015 menjadi Rp 73,08 triliun.
Ini mengindikasikan bahwa anggaran tersebut hanya digunakan untuk belanja rutin saja, seperti pembayaran anggaran telepon, air, listrik dan internet. Penyerapan APBD sangat erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur. Bila penyerapan anggaran rendah, artinya pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta belum berjalan maksimal. Bila pembangunan infrastruktur tidak berjalan, maka kegiatan ekonomi di Jakarta tidak akan tumbuh. Karena, pertumbuhan ekonomi sangat tergantung dari pembangunan infrasktruktur yang dilakukan Pemprov DKI. Kalau roda ekonomi di Jakarta tidak bertumbuh, terus bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat akan bertumbuh?
Beberapa poin yang menyebabkan rendahnya daya serapan APBD DKI Jakarta ini, diantaranya karena beberapa hal. Pertama, perencanaan yang kurang akurat oleh pemprov DKI. Kedua, lemahnya pembinaan, pengendalian dan pengawasan oleh Gubernur DKI. Ketiga, kepemimpinan dan karakter kepala daerah yang kurang mampu mendorong atau memotivasi perangkat daerah sebagai pelaksana pembangunan. Keempat, kurang mematuhi perundang-undangan. Kelima, kelemahan aparatur dalam menterjemahkan instruksi yang diberikan Gubernur dalam melaksanakan program yang sudah ditetapkan.
Akibat penyerapan anggaran APBD yang rendah ini, maka masyarakat Jakarta lah yang paling merugi karena pembangunan infrastruktur untuk mereka tidak berjalan.