Kasus bullying yang terjadi pada 14 Juli lalu, sangat memprihatinkan dunia pendidikan khususnya di ibukota. Solusi yang tepat adalah ditangani secara serius dan persuasif, dilakukan pendekatan dan komunikasi sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikkan, diurai masalahnya secara bersama, karena masalah itu sudah barang tentu tidaklah berdiri sendiri. Demikian disampaikan Anggota Komisi Pendidikan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Rifkoh Abriani.
Lebih lanjut Rifkoh mengatakan, sanksi mengeluarkan anak dan menghapuskan Kartu Jakarta Pintar (KJP) itu bukanlah sanksi yang tepat juga. Pertama, anak tersebut akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan haknya dari pemerintah. Kedua, anak tersebut akan kehilangan waktu pada fasenya untuk mendapatkan pendidikkan yang baik.
“Ketiga, keputusan itu tidak mendidik bahkan cenderung mebuat anak semakin nakal dan tidak terkontrol nantinya,” papar politisi perempuan PKS dari daerah pemilihan Jakarta Selatan ini, Rabu (19/7/2017), di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat.
Rifkoh melanjutkan, usia mereka masih sangat muda, masalah yang mereka hadapi sangat mungkin banyak peran orang dewasa, sehingga prilaku bullying itu dapat dilakukan diusia anak semuda itu. Dirinya berharap pihak sekolah seharusnya membuat tim, semacam tim ramah anak didik, yang memberikan perhatian dan penanganan khusus terhadap kasus-kasus anak seperti ini, dilakukan juga pendekatan kepada pihak orangtua murid dan seterusnya.
Prinsipnya, Rifkoh melanjutkan, mengecam keras adanya tindakan bullying dan apapun namanya, didunia pendidikan, terlebih di usia anak-anak, namun dirinya menolak pengambilan keputusan dengan mengeluarkan anak tersebut dari sekolah dan pencabutan KJP. “Itu namanya menyelesaikan masalah dengan menambah masalah baru lainnya yang bahkan lebih komplek,” pungkasnya.