Tag:

agus priyona

Pesan Bang Agus Memperingati Hari Binatang Sedunia 4 Oktober

by admin 04/10/2017

Ketua Bidang Buruh Petani dan Nelayan (BPN) PKS Jaksel, Bang Agus Priyona memberikan komentarnya terkait dengan Hari Binatang Sedunia 4 Oktober. Beliau berpesan agar pengelolaan kebun binatang bisa dilakukan lebih baik. Kasih sayang dan kepedulian terhadap binatang harus lebih ditingkatkan. “Perlakukan hewan di kebun binatang itu sejauh mungkin harus seperti di habitat aslinya, agar tidak banyak yang tertekan dan meninggal,” ujar Bang Agus, Rabu (4/10).

Deputi Direktur Scorpion Wildlife Trade Monitoring Group, Marison Guciano pada awal tahun 2017 pernah mengungkapkan bahwa 90 persen satwa di kebun binatang di Indonesia mengalami tekanan baik dalam fasilitas dan perlakuan yang diterima satwa di kebun binatang. Bentuk tekanan – tekanan yang diperoleh satwa di kebun binatang, misalkan saja dirantainya kakinya, dipukul dengan menggunakan besi, lingkungan kotor, banyaknya sampah, tidak ada makan dan minum dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga kebun binatang yang tidak memiliki dokter hewan di kebun binatangnya.

“Menurut kami, satwa – satwa di kebun binatang masih banyak yang mengalami penderitaan,” ujar Bang Agus. Bang Agus menilai kesejahteraan satwa di kebun binatang yang masih rendah dan tingginya tingkat stres. Para binatang harus tinggal di kandang yang berlapis semen sementara di habitat aslinya tidaklah demikian. Belum lagi ukuran kandang yang sempit. “Kami berharap Kebun Binatang Ragunan yang terletak di Jakarta Selatan ini, mari kita jaga kelesatariannya, kasih sayang, kepedulian, dan kesejateraan hewannya. Jangan sampai ada kejadian menyedihkan seperti yang dialami kebun binatang Surabaya maupun Bandung beberapa tahun silam,” tutup Bang Agus Priyona.

Sudah ada peraturan perundang – undangannya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 302 menyatakan “(1)Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan”. “(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.”

Ada Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Hewan dan juga Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Masyarakat turut memiliki tanggung jawab untuk mendampingi pemerintah dalam upaya menegakkan ketentuan-ketentuan perihal kesejahteraan hewan. Partisipasi masyarakat ini tentu menjadi krusial karena saat ini penegakkan hukum di bidang kesejahteraan hewan masih sangat minim.

“Sebagai seorang muslim, kami dibekali bahwa kami wajib menyayangi binatang dan dilarang menyiksa dan harus memberinya makan dan mnum, ada haditsnya itu,” ujar Bang Agus.

Islam tidak semata menganjurkan umatnya menyayangi binatang, tetapi juga memberi ancaman ataupun sanksi yang cukup tegas bagi yang menyiksa binatang. “Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah bersabda, “Seorang wanita diadzab karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati kelaparan. Maka dia masuk neraka karenanya. ‘Engkau tidak memberinya makan dan tidak pula engkau beri minum ketika engkau mengurungnya, dan tidak pula engkau membiarkannya agar dia makan binatang-binatang tanah.” (HR. Bukhari).

04/10/2017

Jakarta

Agus : Jakarta Periode Lalu, Kurang Perhatian Terhadap Perkembangan Pertanian Kota

by admin 24/09/2017

Agus Priyona – Ketua Bidang Pekerja Petani dan Nelayan (BPPN) PKS Jaksel

Lahan pertanian di Jakarta setiap waktu semakin mengalami penyempitan setiap tahun, luas lahan turun puluhan hektare dibanding tahun sebelumnya. Luas lahan yang ada pun dimiliki oleh perusahaan pengembang, sedangkan warga hanya memiliki sekitar 10 persen. Kondisi ini membuat para petani menjadi lesu akibat ketiadaan lahan untuk menanam.

Sementara selama 17 tahun atau sejak tahun 2000-an hingga 2017 ini, pertambahan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta tidak sampai satu persen. Pada 2000 RTH Jakarta itu baru 9 persen, dan sekarang 2017 9,98 persen. Angka ini masih jauh dari kebutuhan ideal RTH kota yang diwajibkan dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, yakni sebesar 30 persen dari total luas kota. RTH 30 persen tersebut rinciannya terdiri dari 20 persen RTH Publik dan 10 persen RTH Privat.

Kami juga melihat geliat warga Ibukota, terhadap pertanian kota semangkin meningkat. Hal ini, sebagaimana terlihat dengan semakin bertambahnya komunitas – komunitas petani kota, seperti yang ada di bawah binaan PKS Jaksel.

Di negara kecil seperti Singapura, Sky Greens sukses menerapkan pertanian vertikal. Aquaponik dalam ruangan, telah dikembangkan di Chicago, Amerika Serikat dan produksinya diklaim mencapai 15 kali lebih banyak dibandingkan pertanian tradisional. Di Tokyo Jepang terdapat bangunan kantor yang disebut dengan Pasona, mereka merenovasi bangunan 9 lantai dan menghiasi dengan ‘kesuburan’ dan dinding hijau. Tidak hanya terbatas pada hijaunya eksterior bangunan, penghijauan juga dilakukan di dalam bangunan. Terdapat fasilitas pertanian perkotaan yang menempati sekitar 20% dari seluruh ruang kantor, meliputi 200 jenis buah-buahan, sayuran dan padi. Para pekerja kantor secara bergiliran membantu menjaga dan memanen hasil pertanian. Sebagian besar hasil pertanian nantinya akan disajikan di kantin kantor.

Sedangkan Jakarta, urban farming baru pada tahan menginisiasi kegiatan tersebut. Namun, belum ada grand design untuk menyatukan upaya pengembangan urban farming di Ibu Kota. Belum ada peraturan daerah yang ‘memaksa’ gedung dan bangunan menyediakan sebagian lahannya untuk urban farming. Grand design pertanian kota penting, agar terbentuk kerangka acuan dalam pengembangan urban farming. Cita – citanya, kebutuhan pangan warga Jakarta bisa disuplai oleh petani kota, dengan hasil yang lebih segar, sehat, dan tentu ramah lingkungan.

24 September 2017, Selamat Hari Petani Nasional

24/09/2017

Kegiatan

PKS Jaksel Terus Berjuang Agar Buruh Mendapatkan Kesetaraan dan Keadilan

by admin 01/05/2017

Hari Buruh adalah momentum bagi kita semua untuk memberikan penghormatan dan penghargaan jasa buruh bagi bangsa Indonesia. Dalam memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2017, Ketua Bidang Pekerja Petani dan Nelayan (PPN) DPD PKS Jaksel, Bang Agus Priyona mengatakan bahwa berkhidmat untuk buruh meliputi tiga hal. “Pertama, memberikan Pelayanan bagi para buruh, kedua yakni memberikan pemberdayaan bagi buruh, dan ketiga adalah memberikan advokasi atau pembelaan buruh dalam ranah hukum, ” ujar Bang Agus Priyona.

Sementara Ketua DPD PKS Jaksel, Al Mansur Hidayatullah mengemukakan bahwa ditataran peraturan dan perundang – undangan, PKS juga berusaha memperjuangkan perda dan praturan perundangan agar menjadi payung hukum yang lebih kokoh bagi buruh. “Kita harus bisa bekerja di negeri sendiri. Bekerjaan di luar negeri merupakan merupakan pilihan bukan keterpaksaan, ” tambah Al Mansur Hidayatullah.

Masih banyak kita mendengar dan melihat masalah ibadah yang dialami banyak buruh kita. Seperti waktu untuk sholat yang terbatas, jilbab yang tidak diperbolehkan, aktivitas sosial keagamaan yang dipersulit dan lain sebagainya. Selain itu juga masih menjadi maslah klasik tentang kondisi buruh migran kita di luar negeri, seperti kendala bahasa, skill yang belum banyak, kontrak mandiri, juga terkait masih banyaknya calo dan pemalakan buruh migran yang pulang ke Indonesia, termasuk pemotongan upah secara sepihak oleh perusahaan penyedia TKI.

Sejauh ini, menurut ketua Bidang Pekerja DPD PKS Jaksel, Bang Agus Priyona, PKS terus mendukung gerakan kaum buruh memperjuangkan hak-hak pekerja. Dalam kesempatan ini, Agus Priyona menyatakan bahwa, “Buruh merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat gelombang ketiga, yakni ada kelas pekerja, the working class.”

Senada dengan Bang Agus, Ketua PKS Jaksel, Ustadz Al Mansur menambahkan bahwa, “PKS terus dan selalu memperjuangkan dan menuntaskan isu-isu yang selama ini krusial yang di rasakan kawan-kawan buruh seperti solusi dari upah murah, solusi terhadap kontrak dan outsourching, asuransi kesehatan dan akan mengawal terus perkembangannya.”

Selain itu, Ketua DPD PKS Jaksel juga mendesak pemerintah untuk segera dapat menstabilkan harga-harga bahan pokok yang naik, tidak menaikan tarif listrik maupun BBM. “Kita berharap semoga buruh bisa mendapatkan hak-hak dan keadilannya sehingga dapat meningkatkan efektifitas kinerjanya. Perlu ada kehadiran negara untuk memastikan bahwa terciptanya hubungan industrial yang kondusif bagi kesejahteraan buruh,” Sambung Al Mansur.

Dengan adanya kesejahteraan yang mencukupi terebut, akan mendorong produktivitas buruh yang tinggi. Karena buruh akan merasa dihargai dan bekerja secara giat dan gembira. “Perlu dibangun hubungan yang mutual, bukan konfliktual, antara buruh dan pihak perusahaan. Pemerintah, harus sensitif dalam mengeluarkan kebijakan, terutama yang berdampak langsung pada buruh, seperti kenaikan harga,” ujar Bang Agus Priyiona, Ketua Bidang Pekerja PKS Jaksel.

01/05/2017