Tag:

hidayat nur wahid

Hidayat Nur Wahid Sebut Persekusi Muncul Akibat Penegak Hukum Tak Adil

by admin 05/06/2017

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menilai munculnya tindakan persekusi atau perburuan manusia untuk dihakimi secara semena-mena akibat adanya ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum yang dianggap tidak adil.

“Persekusi tidak berdiri sendiri. Ada ketidakpercayaaan publik terhadap penegakan hukum sehingga melakukan main hakim sendiri,” ucap Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2017).

Hidayat mengungkapkan, munculnya persekusi ini akibat polisi dianggap tebang pilih dalam menangani kasus, terutama kasus ujaran kebencian (hate speech), fitnah, ataupun tindakan pencemaran nama baik terhadap ulama-ulama yang tak pernah diusut.

Hidayat merasa kepolisian selama ini selalu cepat dalam mengusut kasus-kasus yang menyeret ulama-ulama, seperti Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Ia pun meminta kepolisian dan aparat penegak hukum lainnnya adil dalam menegakkan hukum.

“Saya menolak persekusi. Saya menolak main hakim sendiri. Tapi, ibarat asap ada apinya diselesaikan,” pungkasnya.

Sumber : OkeZone/5 Juni 2017/Bayu Septianto

05/06/2017

Nasional

HNW: Jangan Hanya Keasyikan dengan Isu Radikalisme

by admin 05/06/2017

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan bahwa segala hal yang melanggar Pancasila maupun Undang-undang Dasar (UUD) NKRI 1945 memang harus dikoreksi. Namun menurutnya permasalahan di negeri ini tidak hanya isu radikalisme.

Hal itu disampaikan Hidayat usai acara Tabligh Akbar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Sabtu (3/6) lalu. “Yang ada di kampus tidak hanya radikalisme, bisa saja terjadi liberalisme, atheisme, komunisme, bahkan separatisme. Tapi kalau kemudian hanya keasyikan dengan isu radikalisme, sementara isu atheisme, dan liberalisme dibiarkan, ya akan semakin menyeruak itu perilaku-perilaku yang menghadirkan indonesia yang tidak pancasilais,” kata pria yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hidayat mempertanyakan di mana letak NKRI dan Persatuan Indonesia jika hanya mendengar radikalisme tetapi separatisme dibiarkan. “lebih bijak kalau presiden fokus menyelesaikan beragam permasalahan dan termasuk janji-janji politik beliau waktu jadi capres dulu,” ujarnya.

Menanggapi isu pemberantasan terorisme yang masuk kampus, Hidayat menganggap Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak perlu masuk kampus. “Karena ini dunia intelektual, maka penyelesaiannya juga harus dengan cara-cara intelektual jangan dengan cara-cara represi,” katanya.

Hidayat menilai permasalahan di Indonesia tidak hanya menyangkut soal radikalisme, masih banyak beberapa permasalahan yang juga harus dengan segera diselesaikan. “Permasalahan di Indonesia tidak hanya radikalisme, tapi ada atheisme, penegakan masalah hukum dan liberalisme yang sangat akut, termasuk separatisme yang juga harus menjadi perhatian serius bagi para penegak hukum kita,” kata Hidayat Nur Wahid.

Sumber : Republika/5 Juni 2017/Febrianto Adi Saputro

05/06/2017

Nasional

PKS Istiqomah Tak Kirim Wakil di Pansus Angket KPK

by admin 05/06/2017

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tetap istiqomah memutuskan tidak mengirimkan wakil dalam Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, PKS sejak awal mempermasalahkan proses pengambilan keputusan terkait pembentukan angket KPK. “Kami menolak pelemahan KPK melalui hak angket, PKS istiqomah tidak mengirimkan anggotanya, tapi PKS tetap mengkritisi KPK,” kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Meskipun Pimpinan DPR terdapat rencana pemilihan Ketua Angket KPK, Hidayat mengatakan pihaknya tidak akan mengawal pansus tersebut. Sebab, sejak awal tidak setuju dengan pembentukan angket KPK. “Kami tegaskan kami tidak bertanggunggjawab atas pengambilan keputusan yang bermasalah itu, kami tidak bertanggungjawab dengan selanjutnya, kami sudah sampaikan ke publik. Kami tidak mengawal-ngawal,” kata Wakil Ketua MPR itu.

Selain itu, Hidayat juga mengkritisi kinerja KPK. Ia meminta lembaga anti rasuah tersebut melakukan kinerjanya berdasarkan bukti dan fakta. Tidak bekerja berdasarkan pesanan atau tekanan politik. Hidayat menuturkan publik mempertanyakan keberanian dan profesionalitas KPK.

Publik, kata Hidayat, memgetahui KPK belum menangani sejumlah kasus besar seperti pembelian lahan oleh Pemprov DKI di Cengkareng serta kasus RS Sumber Waras.
“Pembelian aset tanah di Cengkareng nilainya bukan hanya Rp600 juta tapi lebih Rp600 miliar KPK jangan jadi sebagai alat membungkam orang yang kritis kepada pemerintah,” kata Hidayat.

Sumber : TribunNews/5 Juni 2017/Ferdinand Waskita

05/06/2017

Nasional

HNW : Bangun Semangat Kebangkitan Nasional dari Pendidikan

by admin 20/05/2017

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, menilai membangun semangat kebangkitan nasional saat ini dimulai dari kepedulian terhadap dunia pendidikan guna menciptakan sumber daya manusia berkualitas.

“Penciptaan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas ini harus diimbangi dengan upaya membangun ekonomi bangsa yang mandiri,” kata Hidayat Nur Wahid ketika menjadi pembicara utama pada seminar nasional “Pendidikan Pilar Kekuatan Bangsa” dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Rabu (20/5).

Menurut pria yang akrab disapa HNW, membangun kebangkitan bangsa harus dilakukan bersama oleh seluruh elemen bangsa dengan komitmen nasionalisme.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menceritakan, sejarah Kebangkitan Nasional Indonesia dimulai dari lahirnya Gerakan Budi Utomo pada 20 Mei 1908 ketika seorang mahasiswa Stovia Jakarta menyadari pentingnya kualitas sumber daya manusia.

“Kesadaran ini yang kemudian semangat perjuangan bangsa Indonesia, dari perjuangan fisik menjadi perjuangan melalui jalur pendidikan dan intelektual,” katanya.

HNW menambahkan, sebelumnya kebangkitan nasional melalui jalur pendidikan telah dirintis oleh organisasi Jamiatul Khair pada 1901 dan melalui kebangkitan ekonomi dengan didirikannya Serikat Dagang Islam (SDI) oleh H Samanhudi pada 1904.

Menurutnya, kebangkitan nasional Indonesia merupakan kontribusi berkelanjutan mulai dari tahun 1908, kemudian Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, serta Pancasila dan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945.

“Kebangkitan nasional Indonesia adalah semangat kebersamaan, yang menghasilkan kesepakatan Proklamasi, Pancasila, dan UUD 1945. Kebersamaan ini perlu sampai saat ini dan kesempatan mendatang,” jelasnya.

HNW juga menjelaskan, kaum terdidik dan terpelajar berperan penting dalam membangun kebangkitan nasional, seperti Bung Karno, Muhammad Natsir, serta anggota BPUPKI yang telah menyepakati Pancasila dan UUD 1945.

“Saat ini, peran kaum terdidik, terpelajar, dan masyarakat kampus, perlu dimunculkan kembali seperti pada masa lalu. Kita perlu menghadirkan kembali kaum terdidik, terpelajar, dan masyarakat kampus, untuk kebangkitan kembali Indonesia,” ujarnya.

Hidayat menegaskan, menghadirkan kaum terdidik dan terpelajar bukan perkara mudah, karena perlu keterlibatan negara. Ia mencontohkan dalam kepentingan pendidikan, pasal 31 ayat 4 yang menyebutkan, negara memprioritaskan sekurang-kurangnya 20 persen dana APBN dan APBD, untuk pendidikan nasional.

Sumber : Republika/20 Mei 2017/Bayu Hermawan

20/05/2017

Nasional

Hidayat Nur Wahid: Generasi Muda Wajib Berpolitik

by admin 20/05/2017

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid Hidayat juga mengajak kaum terdidik atau para pemuda, untuk berkiprah dalam politik. Menurutnya, politik tidak kotor.

“Politik itu tidak kotor. Yang mengotori politik adalah sosok yang memiliki niatan buruk terjun ke dunia politik,” ujar Hidayat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/5/2017).

Hidayat mengatakan itu dalam seminar nasional bertema ‘Boleh gak sih berpolitik’, yang diselenggarakan BEM Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) Jakarta, di aula Uhamka, Jaksel, Sabtu (20/5).

Menurut Hidayat, politik merupakan pintu masuk untuk berkiprah di pemerintahan dan menjadi pejabat publik serta mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyejahterakan rakyat dengan prinsip keadilan.

Dengan berpolitik diharapkan para pemuda bisa memberikan sumbangsihnya untuk bangsa. Praktik politik itu pun bisa dilakukan di berbagai tempat, seperti jalur kampus.

“Intinya generasi muda berpolitik itu wajib. Atau bisa juga berpolitik di jalanan mengungkapkan ekspresi terkait dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat atau berpolitik di jalur formal di parlemen baik daerah dan pusat,” ujarnya.

Apalagi Hidayat menilai para pemuda seharusnya bangkit dan mengkoreksi kesalahpahaman soal politik. Dia mengatakan, pemikiran mengenai politik kotor akan selamanya membuat pemuda tidak akan berpolitik dan politik kotor itu akan terus memproduksi produk-produk kotor.

“Maka siap-siaplah bangsa ini akan terus terjadi korupsi, penyelewengan amanah jabatan, kerusakan lingkungan, dekadensi moral dan lainnya. Apakah kita terima itu, ya pasti tidak,” imbuhnya.

Dia mendorong pemuda membalikkan keadaan dengan menjadikan politik itu bersih. Hal ini akan membuat produk politik yang dihasilkan bersih pula. Salah satu caranya melalui agama.

“Agama akan membersihkan kekotoran politik. Jika itu terjadi maka politik akan bersih dan akan melahirkan produk politik yang bersih. Ingat bangsa ini merdeka karena kebersihan dan ketulusan para pejuangnya,” kata politisi PKS ini.

Serukan Kebersamaan

Hidayat mengingatkan pentingnya persatuan seluruh elemen bangsa dalam peringatan hari Kebangkitan Nasional. Menurutnya kebangkitan nasional lahir dari kebersamaan.

“Kebangkitan nasional Indonesia adalah kebersamaan. Kebersamaan yang menghasilkan kesepakatan Proklamasi, Pancasila, dan UUD 1945. Kebersamaan ini perlu diapresiasi,” ujarnya dalam seminar bertemakan ‘Pendidikan Pilar Kekuatan Bangsa’ di Kampus Bina Sarana Informatika (BSI) Kalimalang, Jakarta Timur, Sabtu (20/5/2017).

Hidayat mengatakan, kebangkitan nasional tak lepas dari peran kaum terdidik. “Kita perlu menghadirkan kembali kaum terdidik, terpelajar, dan masyarakat kampus untuk kebangkitan kembali Indonesia,” kata Hidayat.

Namun Hidayat mengakui menghadirkan kaum terdidik dan terpelajar bukan perkara mudah. Menurutnya negara perlu dilibatkan.

“Contohnya dalam kepentingan pendidikan, pasal 31 ayat 4 yang menyebutkan negara memprioritaskan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan nasional,” imbuhnya.

Kemudian Indonesia juga memerlukan pendidikan yang memperkuat sila pertama Pancasila. Dengan begitu, manusia Indonesia bisa unggul sekaligus memiliki moralitas yang tinggi sehingga memberi harapan yang lebih baik.

Sumber : DetikNews/20 Mei 2017/Mustiana Lestari

20/05/2017

Nasional

HNW: Aturan Pakaian di BIN Jangan Kesankan Anti Kelompok Tertentu

by admin 19/05/2017

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid ikut berkomentar terkait adanya aturan selebaran terkait berpakaian yang dikeluarkan oleh Badan Intelejen Negara (BIN). Aturan itu melarang seluruh pegawai untuk tidak berjenggot, rambut panjang, dan bercelana cingkrang.

Menurut Hidayat, aturan untuk internal ini, bila hanya sebatas menyeragamkan sebenarnya sah-sah saja. Selama tidak menyalahi aturan yang lebih atas, yakni Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Hidayat, akan menjadi pertanyaan publik apabila aturan itu melanggar UUD 45, atau prinsip keyakinan tertentu. “Jadi menggambarkan kesan BIN anti terhadap kelompok tertentu,” kata Hidayat kepada wartawan di komplek Parlemen Senayan, Kamis (18/5).

Jangan sampai aturan ini dikesankan menuduh kelompok tertentu karena penampilan tertentu. Seperti yang mempunyai jenggot atau menggunakan celana cingkrang itu dianggap radikal, misalnya.

Hidayat mengatakan, juga menjadi pertanyaan, apakah tugas intelejen itu hanya di kantor. Sebab, ada juga mereka yang bertugas di lapangan yang biasanya menyamar. Ia mempertanyakan, apakah dengan kebijakan itu tidak ada lagi yang nyamar menggunakan jenggot atau celana cingkrang.

“Alangkah bagusnya pihak Badan Intelejen Negara memberikan penjelasan, kenapa celana cingkrang dan jenggot tidak diperbolehkan di lingkungan BIN. Apa alasannya, apakah karena image radikalisme atau apa?” katanya.

Hidayat mengimbau penjelasan soal ini bisa dijelaskan secara baik oleh BIN sehingga kemudian memunculkan dugaan dan kecurigaan baru dari kelompok Islam lain.

Sumber : Republika/18 Mei 2017/Amri Amrullah & Ilham

19/05/2017

Nasional

HNW : PKS Sudah Mulai Jaring Capres untuk 2019

by admin 19/05/2017

Partai Keadilan Sejahtera sudah mulai melakukan penjaringan internal calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Penjaringan dilakukan melalui pemilu internal yang diikuti oleh pengurus dan kader PKS di seluruh daerah.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengakui bahwa penjaringan telah berjalan.

“PKS sebagaimana tradisinya, melakukan tugas untuk memberdayakan kader dan simpatisannya. Salah satunya, melibatkan mereka dalam pemilihan calon anggota Dewan, calon gubernur, termasuk calon presiden. Itu sudah tradisi kami. Itu memang sudah berjalan,” kata Hidayat, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/5/2017).

Hidayat mengatakan, nama-nama yang paling banyak dipilih oleh kader PKS di seluruh Indonesia saat ini sudah diserahkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.

Selanjutnya, nama-nama tersebut akan diserahkan ke Majelis Syuro PKS.

“Majelis Syuro lah yang akan mengumumkan ke publik calon presiden dari PKS, atau calon wakil presiden dari PKS,” ujar Hidayat.

Hidayat mengatakan, nama-nama yang dipilih bukan saja berasal dari internal PKS, tetapi juga eksternal.

Namun, ia enggan membocorkan siapa saja nama-nama yang saat ini paling banyak dipilih oleh para pengurus dan kader PKS.

“Kalau begitu saya namanya membocorkan. Saya tidak ingin bocorkan. Seluruh keputusan itu, sekarang belum finalisasi karena akan disampaikan ke Majelis Syuro. Majelis Syuro yang akan memutuskan,” kata Hidayat.

Ia belum mengetahui hingga kapan penjaringan internal ini akan dilakukan.

PKS saat ini masih menunggu revisi Undang-Undang Pemilu yang tengah dibahas oleh DPR dan pemerintah.

“Apakah (presidential threshold) 0 persen sehingga semua partai bisa mencalonkan, atau 20 persen sehingga harus koalisi. Itu akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil,” kata Hidayat.

Sumber : Kompas/18 Mei 2017/Ihsanuddin & Inggried Dwi Wedhaswary

19/05/2017

Nasional

Hidayat Nur Wahid: Tak Ada Alasan Sebut Islam Indonesia Radikal

by admin 19/05/2017

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menepis isu munculnya radikalisme dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta lalu. Menurut Hidayat, isu tersebut sangat menyesatkan dan tak pernah ada.

Isu tersebut, lanjut Hidayat, hanya untuk mendiskreditkan umat Islam, semata-mata demi kepentingan politik sesaat saja.

Hidayat menambahkan, hubungan antara umat Islam dengan Indonesia sudah berjalan harmonis sejak lama. Umat Islam bahkan banyak melakukan pengorbanan demi tetap teguhnya NKRI.

Salah satunya dibuktikan dengan lahirnya revolusi jihad yang dikobarkan KH. Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama.

“Dalam Revolusi Jihad, itu salah satunya dikatakan orang yang mati dalam membela bangsa dan negara maka kematiannya masuk dalam kategori jihad,” kata Hidayat dalam keterangan tertulis saat melakukan sosialisai Empat Pilar MPR di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Sabtu (15/3/2017).

Hidayat mengungkapkan, sejak Revolusi Jihad itulah banyak santri yang berbondong-bondong ikut berjuang melawan Belanda yang hendak menjajah Indonesia lagi. Puncaknya terjadi pada 10 November yang dikenal dengan Hari Pahlawan. Pada hari itu, ribuan santri dan masyarakat Surabaya turut menjadi korban dalam pertempuran melawan Belanda.

“Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Islam Indonesia itu radikal. Namun sebaliknya, tidak benar juga kalau ada umat Islam yang hendak melawan dan merusak Indonesia. Karena sejak dulu, antara Islam dan Indonesia sudah saling berhubungan dan tidak terpisahkan,” tutup Hidayat.

Sumber : OKeZone/14 Mei 2017/Bayu Septianto

19/05/2017

Kegiatan

Warga Pancoran Ngaji Kebhinekaan Bersama Ustadz Hidayat Nur Wahid

by admin 13/05/2017

Islam jelas mengakui kebhinekaan, kebhinekaan dalam hal keyakinan, etnik, bahasa, dan lain sebagainya, kebhinekaan adalah realitas yang tidak mungkin ditolak. Masalahnya, saat ini kebhinekaan sering diklaim dimiliki oleh kelompok tertentu saja.

Akhir – akhir ini muncul anggapan bahwa menghormati kebhinekaan itu hanya diartikan sebagai sikap merayakan perbedaan, tapi kurang mengindahkan hak setiap warga memeluk dan menjalankan ajaran agama dan keyakinannya, sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebhinekaan akhir-akhir ini direduksi maknanya menjadi semata-mata melindungi hak minoritas tanpa menghormati hak mayoritas. Parade kebinekaan dimaknai sebagai parade perbedaan tanpa penghormatan terhadap tegaknya hukum dan keadilan.

Kebhinekaan diklaim – klaim sepihak, menganggap yang lain tidak atau kurang bhineka, kurang Pancasila atau kurang Indonesia. Jika ada pemikiran yang mencoba membenturkan antara Islam, kebinekaan, dan NKRI, pemikiran itu harus diluruskan karena berbahaya dan ahistoris. Islam, kebinekaan, dan NKRI adalah satu kesatuan tak terpisahkan.

Wakil Ketua MPR RI yang juga anggota DPR RI Fraksi PKS Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan tokoh masyarakat kecamatan Pancoran di Gd. SDIT Insan Mandiri Jakarta, Kamis sore (11/05). RDP dalam agenda reses kali ini bertemakan: “Bhinneka Tunggal Ika sebagai Perekat Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara untuk Memperkuat Wawasan Nusantara”.

Para hadirin yang terdiri dari kader PKS dan tokoh masyarakat di kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tampak menyimak dengan serius paparan dari Ust. Hidayat Nur Wahid.

Anggota DPR RI dari Dapil DKI JAKARTA II yang menyukai pelajaran sejarah ini tampak bersemangat memaparkan peran-peran strategis PKS dalam dakwah melalui parlemen semenjak masih bernama Partai Keadilan (PK) hingga saat ini. Beliau juga menceritakan beberapa peristiwa menarik dalam sejarah NKRI yang mungkin sebahagian hadirin juga baru mengetahuinya saat ini. Sejarah membuktikan bahwa umat Islam sangat sayang dan cinta kepada Indonesia, disana ada KH Wahid Hasyim, Kasman Singodimejo, Abdul Kahar Muzakkir dan lainnya yang berjuang ikhlas untuk kemajuan dan persatuan Indonesia.

Acara RDP yang dimulai ba’da shalat ashar juga diisi dengan sesi tanya jawab dan diakhiri menjelang maghrib dengan buka puasa dan sesi foto bersama. Sesi dengar pendapat ini dihadiri lebih dari dua ratus peserta.

13/05/2017

Nasional

Soal Seruan Panduan Ceramah Menag Lukman, Ini Kata Wakil Ketua Majelis Syura PKS

by admin 01/05/2017

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid mengomentari tentang panduan Kementerian Agama terkait ceramah di rumah ibadah. Menurut Hidayat, khatib masjid sebenarnya sudah tahu isi ceramah yang baik dan patut disampaikan.

“Sesungguhnya imbauan menghadirkan ceramah yang konstruktif, beragama, yang membawa kepada kerahmatan, pencerahan itu suatu hal yang sangat dimengerti karena agama untuk menghadirkan solusi dan mendorong pada kebajikan semuanya,” kata Hidayat, di rumah makan padang Sari Bundo, Jl Panglima Polim, Jakarta Selatan, Minggu (30/4/2017).

Adanya panduan soal ceramah, dikatakan Hidayat, jangan sampai membatasi isi ceramah dan mengarah seperti zaman orde baru. Jika itu dilakukan maka akan melanggar prinsip demokrasi.

“Tetapi kalau kemudian mengarah seperti jaman orba atau screening dan sertifikasi ini akan menghadirkan hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang disepakati dalam demokrasi dan agama itu sendiri,” ujarnya.

Hidayat mengatakan, wajar saja jika ada isi ceramah yang mengkritik kebijakan pemerintah. Dia berharap ada dialog dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin terkait panduan ceramah di rumah ibadah.
PKS
“Misalnya ada suatu ketidakadilan, ada penggusuran yang tidak sesuai dengan aturan hukum masa kita dukung. Ya tidak, jadi agama itu dalam dirinya bukan hanya menganjurkan kebaikan tapi juga mencegah terjadinya kejahatan. Saya harap Pak Menteri bisa mendialogkan ini dengan lebih bijak lagi dan seluruh stakeholder dan komunitas umat agama yang sangat berkepentingan di Indonesia,” imbuhnya.

Sumber : Detik.Com/1 Mei 2017/Yulida Medistiara

01/05/2017

Nasional

Permintaan Hidayat Nur Wahid pada Dai untuk Atasi Kabar Hoax

by admin 29/04/2017

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid resah akan adanya kabar hoax di era kemajuan teknologi saat ini. Dia meminta para dai untuk turun tangan mengatasinya.

“Dampak buruk globalisasi dan modernisasi yang sangat berdampak luas adalah teknologi dan media informasi atau media sosial. Berita-berita dan kabar-kabar hoax terus mengisi ruang-ruang kita hingga ke kamar tidur melalui gadget modern termasuk stigma radikalisme yang diarahkan ke Islam secara keseluruhan,” ujar Hidayat dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/4/2017).

Hidayat mengatakan itu di hadapan para dai peserta Dialog Interaktif Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) Sumatera BaraT dalam rangka memperingati Isra’ dan Mi’raj Nabi Muhammad SAW dengan tema ‘Dakwah dan Tantangan Global’, di Hotel Bumi Minang, kota Padang, Sumatera Barat, hari ini.

Diutarakan Hidayat, begitulah kehidupan. Rasulullah pun dahulu mengalami pula dampak globalisasi. Apalagi di era Rasululah dulu ada dua kekuatan besar yakni Persia dan Romawi. Kekuatan-kekuatan besar tersebut berupaya melakukan penetrasi pengaruhnya kepada dakwah Rasulullah tapi tidak sekalipun menggoyahkan Rasulullah.

“Perilaku Rasulullah wajib dijadikan teladan kita dalam menghadapai tantangan global. Para dai harus sadar akan hal ini dan terus berdakwah untuk mengeliminir bahkan menghilangkan stigma radikal kepada Islam,” katanya.

Dikatakan Hidayat, patut disyukuri di era globalisasi ini, rakyat Indonesia menghadapi era keterbukaan. Kuatnya informasi tapi sekaligus kuatnya hak-hak individual. Salah satu pelaksanaan hak-hak tersebut bisa menghasilkan sesuatu yang tidak terduga. Contohnya, seorang Presiden Austria yang terpilih melalui mekanisme terbuka yang melawan arus besar di Eropa dan Amerika yakni kelompok-kelompok yang anti imigran dan anti Islam yang ingin melindungi penduduk asli.

“Bahkan dalam pemilihan PM Belanda, Partai Geert Wilders yang terkenal menjual anti Islam dan anti imigran kalah. Artinya, gerakan-gerakan anti Islam, anti imigran dan lainnya sudah mulai terpinggirkan,” imbuhnya.

Di Indonesia, soal perbedaan sebenarnya sudah selesai dan telah dijelaskan secara gamblang pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila.

“Para aktivis dakwah, para dai-dai mesti memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat Indonesia dan dunia. Dakwah itu bukan memaksa orang masuk Islam. Dakwah itu juga bukan dalam rangka menjustifikasi kejahatan. Dakwah itu adalah untuk membuka jalan, silakan Anda mau menerima atau tidak tapi inilah suara Islam, dengarkan suara Islam,” ucap Hidayat.

Sumber : Detik.Com/29 April 2017/Niken Widya Yunita

29/04/2017

Nasional

Hidayat Nur Wahid: Da’i harus Mampu Jawab Tantangan Global

by admin 29/04/2017

Di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang tidak bisa dibendung, para pendakwah atau Da’i diminta terus siap hadapi tantangan perubahan zaman tersebut.

Hal inilah yang ditekankan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di hadapan para da’i peserta Dialog interaktif Ikatan Da’i Indonesia (Ikadi) Sumatera Barat, Sabtu (29/4).

Menurut Hidayat, globalisasi dan modernisasi tidak bisa ditolak, keduanya memiliki dampak baik dan buruk. Karena itu salah satu caranya adalah harus dihadapi dengan berbagai antisipasi yang akan terjadi.

“Berita-berita dan kabar-kabar hoax terus mengisi ruang-ruang kita hingga ke kamar tidur melalui gadget modern termasuk stigma radikalise yang diarahkan ke Islam secara keseluruhan.,” katanya dalam peringatan Isra’ dan Mi’raj Nabi Muhammad SAW bertema ‘Dakwah dan Tantangan Global’, di kota Padang, Sumatera Barat.

Hidayat menilai Rasulullah pun dahulu mengalami pula dampak globalisasi, apalagi di era Rasululah dulu ada dua kekuatan besar Persia dan Romawi. Kekuatan-kekuatan besar tersebut berupaya melakukan penetrasi pengaruhnya kepada dakwah Rasulullah tapi tidak sekalipun menggoyahkan Rasulullah.

“Perilaku Rasulullah wajib dijadikan teladan kita dalam menghadapai tantangan global. Para da’i harus sadar akan hal ini dan terus berdakwah untuk mengeliminir bahkan menghilangkan stigma radikal kepada Islam,” ujarnya.

Hidayat mengatakan, patut disyukuri di era globalisasi ini, rakyat Indonesia menghadapi era keterbukaan. Tak hanya kuat informasi tapi sekaligus hak-hak individual.

Salah satu pelaksanaan hak-hak tersebut bisa menghasilkan sesuatu yang tidak terduga. Contohnya, seorang Presiden Austria terpilih melalui mekanisme terbuka meski melawan arus besar di Eropa dan Amerika yakni kelompok-kelompok anti imigran atau anti-Islam.

“Bahkan dalam pemililan PM Belanda, partai Geerts Wilders yang terkenal menjual anti-Islam dan antiimigran kalah. Artinya, gerakan-gerakan anti-Islam, antiimigran dan lainnya sudah mulai terpinggirkan,” imbuhnya.

Sumber : Republika/29 April 2017/Amri Amrullah & Teguh Firmansyah

29/04/2017

Nasional

Di depan Tokoh Lintas Agama, HNW Sebut Islam Selalu Membela Bangsa

by admin 25/02/2017

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menceritakan sejarah Islam di depan tokoh agama. Menurut Hidayat, umat Islam tidak diam terhadap masalah bangsa. Hidayat menceritakan itu dalam diskusi bertema ‘Islam di Indonesia’ di Jaya Suprana School of Performing Arts, Mall of Indonesia, Jakarta, Kamis, (23/2/2017) malam. Acara dipandu langsung oleh Jaya Suprana. Acara dihadiri oleh rohaniawan Franz Magnis Suseno dan beberapa tokoh Tionghoa itu.

Hidayat mengatakan, ummat Islam di Indonesia mempunyai peran yang sangat besar. Dicontohkannya Sultan IX Yogjakarta sebagai sultan dari kesultanan Islam telah memberikan tanah-tanah yang ada pada bangsa ini di awal kemerdekaan. “Gelar dia (Sultan IX Yogyakarta) adalah Abdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sanga ing Ngayogyakarta Hadiningrat,” ujar Hidayat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/2/2017).

Apa yang dilakukan Sultan IX itu juga dilakukan oleh Kesultanan Riau. Sultan Syarif Kasim memberikan tanah-tanahnya untuk Indonesia ketika negara ini berdiri. Sultan Syarif Kasim bahkan memberi wasiat agar keluarganya tidak menuntut soal tanah-tanah yang sudah diberikan kepada Indonesia. Kesultanan Islam yang memberi kontribusi kepada Indonesia juga disumbangkan oleh Kesultanan Pontianak. Pada masa kesultanan di bawah Sultan Hamid II, sang sultan merancang lambang negara Garuda Pancasila. “Hal demikian menunjukkan menyatunya Islam dengan Indonesia,” kata Hidayat.

Lebih lanjut dikatakan, dalam masa-masa persiapan Indonesia merdeka, banyak tokoh-tokoh Islam yang menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Dalam masa itu, tokoh-tokoh Islam yang berlatar belakang dari NU, Muhammadiyah, Aceh, dan lainnya, rela menghilangkan tujuh kata dari Piagam Jakarta. “Islam terus berdialog hingga mencari titik tengah untuk tetap menjadi Indonesia,” tegasnya.

Pada masa mempertahankan Indonesia merdeka, peran umat Islam tetap terdepan. Ia menceritakan bagaimana kisah peristiwa pertempuran 10 November 1945 terjadi. Pertempuran mempertahankan Kota Surabaya itu bisa berlangsung secara heroik sebab ada peran dari ulama KH Hasyim Asy’ari. Pendiri NU itu mengeluarkan ‘Fatwa Jihad’ yang berisi mempertahankan kemerdekaan bagi umat Islam wajib hukumnya. “Banyak tokoh Islam yang cinta Indonesia sehingga terjadi peristiwa heroik itu,” kata pria yang pernah nyantri di Gontor ini. Ketika terjadi pada masa darurat, umat Islam yang berada di Sumatera pun mendirikan pemerintahan sementara.

Dari beberapa peristiwa di atas, Hidayat menunjukkan umat dan tokoh Islam peduli pada masalah bangsa. Mereka tidak tinggal diam ketika bangsa ini menghadapi masalah. “Coba bayangkan kalau umat Islam diam atau tidak melakukan apa-apa. Meski memiliki peran besar namun umat Islam tidak mau menang sendiri,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Hidayat mengatakan, agama Islam masuk ke Indonesia secara damai. Islam yang masuk ke Indonesia adalah Islam yang moderat dan toleran. Hal ini bisa terjadi karena penyebar Islam yang datang ke Indonesia datang dari berbagai wilayah. Sebagai agama yang toleran maka agama ini bisa berkembang tanpa peperangan. “Islam berkembang dengan dakwah. Agama Islam tidak anti budaya lokal,” tutur dia.

Dengan demikian Islam mampu beradaptasi dengan nilai-nilai lokal. Disebutnya, para wali menciptakan wayang sebagai alat untuk menyebarkan dakwah. “Masjid-masjid di Indonesia pun banyak yang bercorak budaya lokal bukan budaya dari Timur Tengah,” ucapnya. Sebagai agama mayoritas maka agama ini dipeluk oleh Presiden, Wakil Presiden, Panglima TNI, Kapolri, Menkopolkam, dan lain sebagainya. Organisasi terbesar, NU dan Muhammadiyah, juga organisasi yang bernafas Islam. “Dengan demikian tak benar kalau Islam disebut sebagai agama radikal,” katanya.

Diakuinya, memang ada pihak-pihak tertentu yang terjebak pada perilaku radikal dan fundamental. Namun perilaku itu justru merugikan umat Islam. “Kita yang menjadi korban dari perilaku itu,” ucap politisi PKS ini.

Sumber : DetikCom/24 Februari 2017/Niken Widya Yunita

25/02/2017

Nasional

Soal Dana Yayasan, Hidayat: Polisi Terkesan Mencari Kesalahan

by admin 25/02/2017

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid menilai pihak berwajib nampak terkesan mencari kesalahan dalam kasus Ketua Yayasan Keadilan Untuk Semua (KUS).

“Nampak sekali kesan dicari-cari, dan ditarget. Pasal-pasal yang disangkakan pun baru belakang ditambah seolah-olah baru ketemu. Itu semua terkait dengan dana infaq untuk kegiatan sosial Islam termasuk kegiatan aksi bela Islam dan Alquran, 411 maupun 212, yang sesuai dengan aturan hukum dan keinginan polisi,” jelas alumni Pondok Pesantren Gontor, saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (23/2).

Hidayat menambahkan, pada aksi 212 sejak awal sampai akhir Kapolri ada dipanggung bersama Presiden, Wapres, MenkoPolkam, Panglima TNI juga hadir. Bahkan presiden orasi dan sampaikan terima kasih berulang-ulang.

Namun Kriminalisasi terjadi dan kian terlihat ketika kasus pengumpulan dana publik yang digunakan untuk aksi menjadi perhatian polisi. Sebaliknya, kondisi berbeda terjadi pada dana yang dihimpun oleh relawan Teman Ahok. Padahal, angkanya jauh lebih banyak dari infaq yang dipermasalahkan oleh pihak berwajib.

Baca juga, TPPU Yayasan Keadilan untuk Semua Disebut Mengada-ada.

“Tapi ternyata Bareskrim maupun pimpinan Polisi tidak menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut. Apalagi memprosesnya secara hukum, dan diberi status tersangka,” tambahnya.

Terlepas dari apakah Adnin A berlabel ulama atau bukan tapi perilaku ketidakadilan hukum dan penargetan seperti kasus ini sangat tak membantu menghadirkan kepercayaan umat dan publik pada proses penegakan hukum.

Kasus kriminalisasi sebelumnya juga dilakukan Polri terhada warga yang membawa bendera merah putih dengan tulisan Laailaha illallah. Tapi tak menahan yang bawa bendera merah putih dengan tulisan “Bismillahirrahmanirriahim, bebaskan Ahok”.

Beruntung, benurutnya, karena protes dan masukan dari banyak pihak, akhirnya polri tak lanjutkan penahanan. Dia berharap, kasus Adnin Armas ini juga tidak dilanjutkan. Begitu juga kasus Bachtiar Nasir dan yang lainnya.

“Saya harap tak dilanjutkan dan segera dihentikan dan tak diulangi lagi, bila polisi masih ingin dipercaya publik sebagai institusi yang kredibel sebagai penegak hukum,” tutupnya.

Sumber : Republika/23 feb 2017/Ali Mansur & Teguh Firmansyah

25/02/2017

Nasional

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid Dukung Nasionalisasi Freeport

by admin 25/02/2017

Wak hnw il Ketua MPR Dr Hidayat Nur Wahid secara prinsip mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk menasionalisasi Freeport. Nasionalisasi itu menjadi kewajiban negara sesuai perintah dari UUD dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. “Secara prinsip saya dukung pemerintah untuk menasionalisasi Freeport,” kata Hidayat Nur Wahid.

Pernyataan itu diungkapkan Hidayat Nur Wahid kepada wartawan usai berbicara dalam Sosialisasi dan Edukasi Empat Pilar MPR kerjasama MPR dan Himmah NW (Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan) di Aula Siti Rauhun Zainuddin Abdul M Universitas Hamzanwadi, Selong, Nusa Tenggara Barat, Kamis (23/2/2017).

Dalam keterangannya yang disampaikan kepada redaksiTribunnews, Hidayat mengatakan sudah seharusnya pemerintah melakukan nasionalisasi Freeport. “Sudah sejak lama kita menyuarakan nasionalisasi bukan hanya Freeport saja tapi juga kontrak karya-kontrak karya lainnya yang merugikan Indonesia apakah Natuna atau lainnya,” ujar dia.

Hidayat juga mendukung sikap tegas yang diambil pemerintah terhadap Freeport. “Itu bagian daripada mempertahankan kedaulatan ekonomi Indonesia. Memang harus dilakukan Indonesia dan kita mendukungnya,” imbuhnya.

Hidayat menyerahkan kepada pemerintah untuk mengambil langkah dan caranya. “Tentu caranya silakan kepada pemerintah karena nasionalisasi terkait masalah hukum, ekonomi, lobi. Silakan pemerintah melakukan itu. Secara prinsip saya mendukung kebijakan pemerintah untuk menasionalisasi Freeport dalam tanda kutip penguasaan saham terbesar dimiliki Indonesia karena memang seharusnya demikian,” kata politisi PKS itu.

“Freeport sudah terlalu lama mendapatkan keuntungan dari Papua atau Timika dan sudah seharusnya lah mengembalikan keuntungan itu kepada rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia. Dan itu adalah kewajiban yang dilakukan oleh negara sebagai perintah dari UUD dan Pembukaan UUD,” kata dia.

Sumber : TribunNews/24 feb 2017/Dewi Agustina

25/02/2017

Newer Posts

Older Posts