Tag:

pemprov

PKS Jaksel : Program Mudik Gratis DKI, Membahagiakan Warga Tanpa Pandang SARA

by admin 12/06/2019

Tahun ini, untuk pertama kalinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibawah pemerintahan Gubernur Anies Baswedan menyelenggarakan mudik gratis bagi warga ber-KTP DKI Jakarta apapun suku, agama, dan rasnya ke berbagai daerah. Pemprov DKI kali ini juga memfasilitasi pengiriman motor para pemudik agar bisa digunakan di kampung halaman masing-masing untuk bersilaturahmi.

Inisiatif untuk memfasilitasi warga untuk pulang ke kampung halaman ini bukan hanya disambut antusias para pemudik tetapi juga diapresiasi berbagai pihak.

“Ini adalah bagian dari janji Anies sebagai Gubernur untuk membahagiakan warganya. Pulang ke kampung halaman saat lebaran sudah menjadi kebahagian luar biasa, apalagi ini difasilitasi dan gratis pemegang kekuasaan Ibu Kota negara. Yang kemarin milih Anies atau tidak semuanya bisa menikmati program ini, semua warga DKI tanpa pandang bulu, tanpa pandang SARA dapat menikmati program ini. Kami dari PKS Jaksel sangat mengapresiasi program mudik gratis sekaligus balik ke Jakarta yang juga difasilitasi gratis ini. Secara khusus kami di PKS Jaksel mengucapkan terima kasih atas inisiatif Gubernur Anies menyelenggarakan program yang pertama kali diadakan pemprov DKI ini,” ujar Ketua PKS Jaksel, H. Al Mansur Hidayatullah di sekretariat PKS Jaksel, Jalan Warung Buncit, Senin (10/6).

Menurut Al Mansur, mudik gratis menggunakan bus atau angkutan umum mempunyai banyak dimensi. Bukan hanya membudayakan naik kendaraan umum, membantu mengurai kemacetan, mudik bersama-sama juga dapat mempererat ukhuwah dan silaturahmi antarwarga Jakarta. “Sekali lagi, kami benar-benar bangga, Pemprov DKI pertama kali benar-benar hadir membahagiakan warganya saat mudik dan balik lebaran ini,” ujar Al Mansur.

“Angka kecelakan bisa ditekan, angka kriminalitas juga menurun, yang biasanya dijumpai hipnotis di terminal atau pencopetan dan sebagainya, dengan mudik gratis ini bisa turun,” tambah Al Mansur.

Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melepas 17.427 warga DKI Jakarta dalam kegiatan mudik gratis yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Silang Monas, Kamis (30/5/2019). Sebanyak 354 bus memberangkatkan puluhan ribu warga ber-KTP DKI menuju 10 wilayah kabupaten/kota. Selain memberangkatkan ribuan warga DKI menuju kampung halaman masing-masing, 754 sepeda motor milik warga yang mudik sudah lebih dulu diangkut sehari sebelumnya.

Mudik gratis yang pertama kali dari pemprov DKI ini tidak hanya untuk sekali jalan. Para pemudik yang diberangkatkan juga akan dipulangkan kembali ke Ibu Kota secara gratis. Untuk diketahui, harga sewa bus tidak sama dan tidak dipukul rata untuk semua tujuan. Besarannya berbeda-beda, sesuai kota tujuannya. Tentu, harga sewa ke Ciamis tidak sebesar harga sewa bus ke Yogyakarta, dan harga ke Yogyakarta tidak sama dengan harga ke Jombang, dan seterusnya.

Rincian biaya Anggaran untuk sewa bus: Rp 11,4875 miliar dengan jumlah bus: 594 bus (372 saat arus mudik dan 222 saat arus balik). Dengan demikian, harga sewa rata-rata: Rp 11,4875 miliar/594 bus = Rp 19,3 juta/bus Kapasitas bus: 54 orang. Maka, biaya rata-rata per orang: Rp 19,3 juta/54 orang = 358 ribu/orang. Jadi, jumlah anggaran sewa per bus bukan sebesar Rp 29 juta seperti yang tersebar hoax di media sosial, melainkan Rp 19,3 juta per bus. Sementara itu, biaya per orang bukan Rp 800.000 tetapi Rp 358.000 rupiah per orang. Di samping itu, kontrak dengan mitra operator baik bus maupun truk merupakan kontrak harga satuan. Artinya, pembayaran sesuai jumlah bus dan truk yang dipakai.

Kegiatan mudik gratis ini merupakan salah satu bentuk apresiasi Pemprov DKI kepada warga pendatang yang telah bekerja sepanjang tahun untuk membangun perekonomian di Jakarta.

“Perekonomian Jakarta bergerak maju karena banyak orang- orang daerah yang produktif bekerja di Jakarta, dan pada saat lebaran mereka kembali ke kampung halaman merajut silaturahmi dengan saudara keluarga dan warga sekampung sekaligus beristirahat untuk nantinya kembali beraktifitas di Jakarta. Patut dan seyogyanya Pemprov Ibu kota yang mempunyai anggaran besar dapat menyelenggarakannya,” tutup Al Mansur.

12/06/2019

Jakarta

Al Mansur : PAUD Jakarta itu Sudah Lama Prihatin, Wajar Pemprov Membantu

by admin 30/11/2017

Peningkatan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus didukung pemerintah baik lewat peningkatan anggaran ataupun standarisasi kurikulum. Mengingat pendidikan pada usia yang dini merupakan investasi yang besar dalam meningkatkan kualitas SDM di negeri ini. Menurut Al Mansur Hidayatullah, ketua DPD PKS Jaksel semakin banyak PAUD yang hadir di tengah masyarakat merupakan anugerah yang besar. Pada usia tersebut, anak-anak berada pada zaman keemasan dalam menyerap dan menerima nilai-nilai yang dari lingkungan. Al Mansur juga sangat menghargai niat tulus dari beberapa masyarakat yang sukarela menjadi pengajar PAUD. “Keikhlasan merupakan salah satu modal penting dalam mendidik peserta PAUD, selain kemampuan dan skill tentunya, ” paparnya Al Mansur.

Namun perlu juga dilakukan juga aktivitas peningkatan kualitas pengajar PAUD lewat workshop, kursus ataupun beasiswa. “Kalau pengajar PAUD lebih berkualitas, ilmu yang diberikan kepada anak – anak juga semakin mantap,” tandas Ketua DPD PKS Jaksel ini.

Saat ini PAUD – PAUD terkoordinasi dengan kelurahan, PAUD se-kelurahan juga sudah mempunyai forum yang bernama gugus PAUD kelurahan, gugus tersebut tergabung dalam wadah himpaudi kecamatan.

PAUD harus terus berjalan, namun kadang gurunya harus punya kesabaran berlebih, karena ini lebih dekat ke kegiatan sosial. Menurut Al Mansur, di beberapa tempat gaji guru PAUD sering diplesetkan menjadi “sajuta” alias sabar, jujur dan tawakal. Aslinya gaji yang mereka terima masih ada yang kisaran 125 ribu perbulan.

Harus diakui bahwa beberapa kondisi PAUD di Jakarta saat ini masih banyak yang dibawah kondisi layak, ini ironi ditengah – tengah penggejotan pembangunan infrastruktur metropolitan. Selama ini semboyan “masyarakat otaknya penuh, kantongnya penuh, dan tidak sakit,” sepertinya hanya menjadi pemanis bibir di media saja, sementara di lapangan sangatlah jauh panggang dari api. Sehingga cita – cita menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah anak seperti masih jauh.

Al Mansur mengatakan sudah sewajarnya jika pemerintah DKI Jakarta yang baru ini lebih perhatian terhadap kondisi PAUD. Pemprov harus lebih serius untuk menaikkan kualitas guru PAUD, melakukan kerja sama dengan kampus – kampus, atau juga bisa memberikan beasiswa bagi guru – guru PAUD yang berdedikasi.

Al Mansur juga sangat mendukung jika Pemerintah DKI Jakarta yang sekarang berencana memberikan hibah ke guru PAUD. Juga sudah sangat tepat jika akan meningkatkan gaji guru PAUD agar setara dengan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) atau upah minimum provinsi (UMP) di DKI.

Berdasarkan Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 14, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, atau informal. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Tujuan PAUD adalah membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut tampak jelas bahwa tujuan pendidikan anak usia dini adalah membantu mempersiapkan anak untuk memasuki pendidikan di sekolah dasar. Selain itu, pendidikan anak usia dini juga dapat membantu menanamkan karakter pada anak usia dini.

30/11/2017

Kiprah Anggota Dewan

Triwisaksana : Perencanaan Pemprov Buruk, Banyak Kegiatan Bagus di RAPBD-P DKI Terancam Dicoret

by admin 25/08/2017

Sejumlah kegiatan dalam kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan DKI 2017 banyak yang dicoret. Penyebabnya dikarenakan perencanaan yang tidak matang.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, pembahasan RAPBD Perubahan DKI 2017 masih dalam tahap penyesuaian KUA-PPAS. Hingga tahun kelima penyusunan anggaran periode kepemimpinan Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kini diteruskan Gubernur Djarot Saiful Hidayat, masih saja ditemukan banyaknya anggaran yang dicoret akibat buruknya perencanaan.

Salah satu contohnya, lanjut Triwisaksana, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta Perdagangan (KUKMP) yang mengusulkan anggaran senilai Rp8,7 miliar, dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) senilai Rp43,8 miliar, dan oleh Banggar dicoret.

“Sangat disayangkan masih banyak anggaran yang dimatikan saat pembahasan. Ini bukti buruknya perencanaan. Saya harap pada 2018 tidak terjadi lagi hal seperti ini,” kata Triwisaksana di DPRD DKI Jakarta pada Kamis, 24 Agustus 2017 kemarin.

Pria yang akrab disapa Sani itu menjelaskan, kegiatan yang dicoret dalam satu perangkat daerah itu bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Alasannya karena secara umum kegiatan tersebut tidak mungkin terealisasi sampai dengan akhir tahun 2017 yang hanya menyisakan waktu sekitar tiga bulan apabila target penyelesaian pembahasan selesai September mendatang.

Seharusnya, perangkat daerah sudah mengetahui hal tersebut sebelum pembahasan dimulai. Sehingga alokasi anggaran kegiatan yang dicoret bisa dialokasikan kepada kegiatan di perangkat daerah lain. “Sangat disayangkan karena anggaran tidak dipakai. Lebih baik dimasukkan ke kegiatan lain. Kami harap pekan depan pembahasan KUA-PPAS sudah selesai dan akhir September sudah bisa digunakan,” ungkapnya.

Selain itu, Sani mengaku, DPRD juga menyoroti program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada Oktober-Desember mendatang. Di mana, Dinas UMKMP harus sudah menyiapkan beberapa program, khususnya persiapan program One Kecamatan One Centre Of Entrepreneurship (OK Oce).

“Infrastruktur di kecamatan itu harus disiapkan baik dari aspek fisik ruangan, Sumber Daya Manusia (SDM), kemudian juga aplikasi, jaringan, pembiayaannya, itulah persiapan nanti untuk pelaksanaan lebih maksimal,” ucapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menuturkan, banyak hal yang diubah dalam pembahasan RAPBD-Perubahan 2017. Perubahan tersebut terjadi karena adanya kesalahan penulisan pada hal-hal kecil dalam RAPBD 2017.

Nantinya, anggaran dalam kegiatan yang dicoret akan dialokasikan terhadap pembangunan prioritas, salah satunya fasilitas penunjang Asian Games 2018. “LRT, velodrome, dan equestrian itu kan tugas nasional untuk menyukseskan pesta olahraga Asian Games. Itu yang menjadi prioritas,” ucapnya.

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga tidak heran masih adanya kegiatan yang dicoret dalam pembahasan anggaran di tahun terakhir. Hal itu akibat tidak adanya suasana kondusif dalam birokrasi Pemprov DKI.

Terlebih, pejabat DKI mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) tanpa perlu merapihkan rencan kegiatan dan pelaksanaannya. Tidak adanya jaminan hukum dan kerap disalahkan depan umum oleh pimpinan ketika melakukan kesalahan mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) takut menjalankan kegiatan.

“Banyaknya program menggunakan dana perusahaan swasta juga menambah buruknya perencanaan perangkat daerah. Jadi mending asal saja, toh TKD tetap dapat,” ucapnya.

Sumber : SindoNews/25 Agustus 2017/Bima Setiyadi

25/08/2017

Jakarta

Al Mansur : Bemo Jangan Dihapuskan, Tetapi Manfaatkan Untuk Daya Tarik Wisata Jakarta

by admin 18/06/2017

Beredar informasi bahwa belum lama ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah mengeluarkan surat dilarangnya bemo beroperasi sebagai angkutan umum di Jakarta, apakah itu artinya keberadaan bemo tidak lama lagi akan terhapus dari wajah Jakarta?

Menyikapi kebijakan penghapusan bemo, Ketua PKS Jaksel, Al Mansur Hidayatullah mengatakan seharusnya pemprov jangan hanya bisa menghapus, tetapi juga harus bisa memberi solusi alternatif. “Jika ada pelarangan atau penghapusan bemo, maka pemerintah seharusnya memberikan solusi alternatifnya agar penghasilan pengemudi tetap terjaga dan tidak timbul pengangguran baru,” ujarnya, Ahad (18/6).

Bemo yang merupakan kependekan dari becak motor, sebuah kendaraan roda tiga yang diperkirakan muncul sejak tahun 1960-an di Jakarta. Bemo memiliki akar sejarah dalam transportasi di Jakarta. Bemo pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 1960 sebagai angkutan umum oleh Bung Karno pada saat penyelenggaraan Ganefo.

Sebenarnya sejak 1996 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan undang-undang soal keberadaan bemo, yang dihapus dari ibukota. Ketika angkutan umum modern sudah bebas lalu lalang di jalanan ibu kota, bemo tetap masih bertahan dan bisa ditemui. Saat ini keberadaan bemo sudah sangat langka. Namun, masih ada wilayah di Jakarta Selatan yang masih mengoperasikan bemo sebagai kendaraan umum sehari-hari, yakni di daerah Manggarai.

Bemo dapat memuat 7 penumpang dalam sekali jalan. Tidak seperti bajaj yang hanya memuat maksimal 3 orang, atau angkutan umum yang bisa memuat 11 orang. Bemo berada di tengah keduanya. Tarifnya pun sangat murah, 3–4 ribu rupiah per orangnya.

Dengan ukuran yang ramping, bemo tidak kalah dengan bajaj sehingga bisa melewati pinggir-pinggir jalan dan tidak perlu bermacet-macetan bersama mobil. Memang tidak seramping motor, namun untuk jarak dekat bemo jadi yang tercepat dan termurah.

Pada saat itu, tahun 1960-an bemo merupakan salah satu alat transportasi yang ikut menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Masuknya bemo saat itu membuat jalanan Ibu Kota menjadi ramai.
Supir bemo mayoritas adalah masyarakat bawah, yang merupakan komunitas warga manggarai dan sekitarnya. Menjadi supir bemo merupakan mata pencaharian bagi mereka yang mayoritas adalah pria hampir atau sudah lanjut usia. Sehari mereka bisa mendapatkan penghasilan bersih sekitar 50-75 ribu rupiah. Hingga 2008, masih ada sekitar 500-an pengemudi bemo Jakarta yang masih menggantungkan hidupnya di sana.

“Apalagi bemo adalah salah satu warisan almarhum Bung Karno, Beliau pernah berpesan kepada Bangsa Indonesia untuk menjaga barang antik bernama Bemo. Jadi bemo itu termasuk bagian dari sejarah juga,” tambah Al Mansur yang juga warga asli Betawi ini.

Al Mansur juga mengatakan bahwa masih banyak alternatif solusi daripada menghapuskan bemo. “Keberadaan bemo harusnya bukan dihapuskan tetapi diatur dan dimanage untuk membantu kegiatan pariwisata Jakarta. Potensi seperti itu, bisa dilihat di Bangkok yang masih mengizinkan kendaraan sejenis bajaj dan bemo (tuk – tuk) untuk beroperasi.”

Untuk menunjang wisata dan mengurangi efek polusi lingkungan, pembaharuan bemo juga bisa dilakukan, misalnya mengusulkan prototipe bemo listrik maupun bemo dengan baterai yang lebih ramah lingkungan. “Tetapi untuk perubahan ke bemo listrik ataupun bemo baterai, mereka harus diberi kemudahan saat mencoba mengajukan Kredit Usaha Kecil (KUK) ke Bank DKI misalnya,” tutupnya.

18/06/2017

Kegiatan

Hidayatullah : Pemprov DKI Harus Lakukan Kerjasama Penghijauan Hutan di Kawasan Bogor

by admin 13/05/2017

Dialog Hari Hutan Indonesia 13 Mei, bersama Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup DPD PKS Jaksel, Hidayatullah (Bang Dayat).

Banjir yang melanda Jakarta selalu membuat sebagian aktivitas di Ibu Kota lumpuh total. Menurut Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPD PKS Jaksel, Hidayatullah hal ini disebabkan rusaknya hutan-hutan di kawasan hulu seperti Bogor sehingga tidak bisa menahan air. Akibatnya, seluruh air dari Bogor mengalir semua ke Jakarta.

“Banjir Jakarta salah satunya disebabkan karena kiriman dari hulu (Bogor), hutan-hutan sebagain sudah berkurang menjadi kawasan vila elit, dan ini wajib diperbaiki,” jelas Hidayatullah.

Oleh karena itu, Hidayatullah menjelaskan, pemprov DKI Jakarta harus fokus terhadap perbaikan hutan di Bogor, bisa dialokasikan anggaran khusus untuk memperbaiki satu hutan di kawasan hulu. “Jangan setengah-setengah, segera fokus perbaiki hutan di kawasan Bogor. Jangan lagi hanya mementingkan unsur ekonominya tanpa memikirkan dampak kerusakan lingkungan yang terjadi. Kalau fungsi hutan bisa dikembalikan, maka fungsi lingkungan dapat terjaga dengan baik,” tandasnya.

Pemerintah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib bekerjasama dengan pemerintah provinsi Jawa Barat, khususnya kabupaten Bogor untuk menertibkan vila-vila ilegal di wilayah Puncak, serta menyediakan anggaran untuk reboisasi disana.

Ada ribuan hektar lahan di Bogor yang sudah gundul, sebagian ada yang jadi vila, ada yang jadi perkebunan, dan lain sebagainya. Karena gundul maka Bogor sudah tidak dapat menahan air lagi untuk Jakarta. Debit air yang masuk ke sungai sudah tidak terkontrol sehingga air larinya ke Jakarta semua. “Jadi yang ribuan hektar hutan gundul itu wajib dihutankan kembali, bukan hanya dihijaukan tetapi dihutankan, maka air-air hujan akan bisa di tahan dulu di hutan Bogor. Jika debit air yang keluar ke sungai terkontrol, insyaAllah Jakarta tidak banjir,” kata Hidayatullah.

“Program reboisasi itu sangat penting, dalam Islam menanam pohon itu sangat dianjurkan, sabda Nabi SAW seandainya kiamat sudah ada didepan mata, dan kita masih memegang biji pohon, maka tanamlah biji tersebut,” pungkas Hidayatullah

13/05/2017

Kiprah Anggota Dewan

Parlementaria Rakorwil PKS Jakarta : Penyerapan APBD DKI Masih Terus Rendah

by admin 31/01/2016

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana atau yang lebih akrab disapa Bang Sani memaparkan update informasi parlementaria di hadapan tiga ratusan peserta rapat koordinasi wilayah (rakorwil) PKS DKI Jakarta. Beliau menyoroti tentang masih rendahnya penyerapan anggaran belanja daerah (APBD) dari pemprov DKI. Tahun 2015 kemarin penyerapan DKI adalah hanya mencapai 60 persen, tahun sebelumnya 2015 penyerapan anggaran hanya 50 persen. Padahal total anggaran DKI Jakarta sangatlah besar, tahun 2014 total anggaran DKI Jakarta senilai Rp 72,6 triliun kemudian naik tahun 2015 menjadi Rp 73,08 triliun.

Ini mengindikasikan bahwa anggaran tersebut hanya digunakan untuk belanja rutin saja, seperti pembayaran anggaran telepon, air, listrik dan internet. Penyerapan APBD sangat erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur. Bila penyerapan anggaran rendah, artinya pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta belum berjalan maksimal. Bila pembangunan infrastruktur tidak berjalan, maka kegiatan ekonomi di Jakarta tidak akan tumbuh. Karena, pertumbuhan ekonomi sangat tergantung dari pembangunan infrasktruktur yang dilakukan Pemprov DKI. Kalau roda ekonomi di Jakarta tidak bertumbuh, terus bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat akan bertumbuh?

Beberapa poin yang menyebabkan rendahnya daya serapan APBD DKI Jakarta ini, diantaranya karena beberapa hal. Pertama, perencanaan yang kurang akurat oleh pemprov DKI. Kedua, lemahnya pembinaan, pengendalian dan pengawasan oleh Gubernur DKI. Ketiga, kepemimpinan dan karakter kepala daerah yang kurang mampu mendorong atau memotivasi perangkat daerah sebagai pelaksana pembangunan. Keempat, kurang mematuhi perundang-undangan. Kelima, kelemahan aparatur dalam menterjemahkan instruksi yang diberikan Gubernur dalam melaksanakan program yang sudah ditetapkan.

Akibat penyerapan anggaran APBD yang rendah ini, maka masyarakat Jakarta lah yang paling merugi karena pembangunan infrastruktur untuk mereka tidak berjalan.

31/01/2016

Jakarta

Triwisaksana : Tahun Politik 2016, Semoga Kinerja Pemprov DKI dan DPRD Tidak Terganggu

by admin 06/01/2016

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menegaskan agenda tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI yang dimulai April 2016 tidak akan mengganggu kinerja dewan.

Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berani menjamin para anggota dewan bekerja profesional tanpa intervensi partai.

“Tahun politik ini semoga tidak mengganggu kinerja Pemprov DKI dan DPRD,” kata pria yang akrab disapa Sani itu, saat dihubungi, Senin (4/1/2016).

Di samping itu, ia berharap pada 2016, banyak peraturan daerah (Perda) yang disahkan oleh DPRD DKI. Sebab, selama 2015, Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD hanya mengesahkan 4 perda dari 17 rancangan peraturan daerah.

Ia menargetkan pertengahan tahun ini, seluruh tugas DPRD sudah rampung. “Jadi pas pendaftaran calon Gubernur itu, DPRD hanya menyelesaikan APBD 2017 saja,” kata Sani.

Sumber : Kompas

06/01/2016

Kiprah Anggota Dewan

Aleg DPRD DKI: Pemprov DKI Mohon Segera Dirikan JPO di Lokasi Rawan Kecelakaan

by admin 27/12/2015

Merespon musibah kecelakaan terhadap penyeberang jalan di wilayah Warung Buncit Jakarta Selatan pada Kamis (19/11/2015) sore, anggota DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mendirikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di lokasi yang sering dipakai warga untuk penyeberangan.

Menurut anggota DPRD dari Fraksi PKS dari daerah pemilihan Jakarta Selatan VIII tersebut, di wilayah itu sering terjadi kecelakaan, bukan hanya kali ini saja, tapi sudah berkali-kali. “Di lokasi tersebut ada kampus LIPIA yang berseberangan dengan pemukiman warga dan Mal Pejaten Village, di mana jumlah warga yang menyeberang cukup banyak,” jelas pria yang akrab disapa Bang Yani, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jum’at (20/11/2015).

Yani melanjutkan, selain di Warung Buncit, di wilayah Mampang juga terjadi, masyarakat sangat membutuhkan akses JPO, terlebih di tempat tersebut sering terjadi kecelakaan, baik dengan kendaraan pribadi dan angkutan umum, seperti Metromini, Kopaja serta Transjakarta.

“Kami sudah sampaikan ke pihak yang berwenang, karena sudah ke sekian kalinya menelan korban jiwa, kami sampaikan ke Walikota Jakarta Selatan, kemudian Dinas Perhubungan, yang katanya akan dilaksanakan, namun sampai hari ini belum berdiri JPO-nya,” ujar Yani kecewa.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta tersebut menambahkan, Pemprov DKI sudah seharusnya memberikan perlindungan, keamanan dan kenyamanan kepada warganya. Karena masalah keselamatan jiwa ini penting. Pemprov DKI tidak perlu menilai JPO harus berjarak 500 meter baru ada JPO lagi, harus dilihat kepentingannya dan efektivitasnya, jangan JPO diletakan jauh dari akses warga melintas.

“Warga telah mengadu berkali-kali, Pemprov DKI harusnya peka dan tanggap, jangan tuli. Pemerintah harus mewujudkan JPO di lokasi tersebut, segera! Atau korban jiwa akan terus semakin bertambah,” tegas Yani mengakhiri.

Sumber : Dakwatuna

27/12/2015