Home Artikel Kolom
Category:

Kolom

Opini

Merajut Kebersamaan Melalui Doa dan Dzikir, Himbauan AL Mansyur Memasuki Masa Tenang

by admin

Di tengah hiruk-pikuk politik menjelang Pemilu, terdengar suara bijak AL Mansyur, Ketua DPD PKS Jakarta Selatan. Sebuah panggilan yang memotret ketenangan di masa tenang. Himbauan untuk memanjatkan doa dan dzikir untuk menciptakan momen ketenangan dan merangkul.

Pesan AL Mansyur ini melekat dalam hati yang mencari kedamaian di tengah kegaduhan politik. Dengan lembut, AL Mansyur membawa minat untuk terlibat dalam kegiatan spiritual, bukan sekadar keputusan politik. Minat tumbuh karena masyarakat diajak memandang Pemilu juga sebagai perjalanan rohaniah yang membutuhkan cahaya doa dan dzikir.

AL Mansyur menanamkan keinginan untuk meraih kemenangan. Doa dan dzikir bukan hanya alat, melainkan pintu menuju keinginan bersama. Keinginan untuk menjaga kerukunan, melihat Pemilu berjalan dengan lancar, serta mendapatkan pemimpin dan hasil yang diidam-idamkan. Sebuah keinginan yang melampaui batas politik.

AL Mansyur mengajak tindakan konkret melalui doa dan dzikir. Masyarakat diajak untuk bergabung dalam ritual keagamaan, menjadikan kebersamaan sebagai pilar utama. Tindakan ini bukan hanya sebagai wujud ikhtiar menuju Pemilu yang aman dan damai, tetapi juga sebagai perekat persatuan dalam keberagaman NKRI.

Pesan AL Mansyur membawa cahaya melalui doa dan dzikir, doa dan dzikir juga dapat menjadi kunci untuk membawa Pemilu damai pada 14 Februari mendatang. Melalui doa dan dzikir, masyarakat diajak untuk mengeksplorasi dimensi spiritual sebagai fondasi kemenangan yang lebih mendalam.

Dzikir dan doa tidak hanya sebagai upaya ritual, tetapi sebagai panduan menuju kesejukan jelang hari pencoblosan. PKS Jakarta Selatan berharap dzikir dan doa dapat menciptakan atmosfer yang tidak hanya damai, tetapi juga penuh berkah. Suasana yang membawa ketenangan dan keberkahan, menjadikan Pemilu sebagai pesta demokrasi yang sesungguhnya.

Dalam doa dan dzikir, terdapat panggilan untuk bersama-sama bermunajat. Merupakan tindakan yang bukan hanya manusiawi, tetapi juga spiritual. Memohon kepada Allah SWT agar hajat yang diinginkan dapat terkabul dan diridhoi. Sebuah tindakan yang membangun koneksi dengan Yang Maha Kuasa.

Doa dan dzikir juga diarahkan untuk menjaga kondusifitas pesta demokrasi pada 14 Februari. Himbauan untuk memohon kepada Allah SWT bukan hanya untuk meraih kemenangan, tetapi juga untuk menjaga agar proses pemungutan suara berlangsung dengan lancar dan aman. Sebuah langkah konkrit untuk mewujudkan Pemilu yang tertib.

Pesan AL Mansyur mengenai kebersamaan dan persatuan menjadi landasan untuk mencapai kemenangan. Bagaimana pesan ini dapat menggugah semangat dan merajut persatuan dalam perbedaan.

AL Mansyur membimbing pemahaman bahwa perbedaan pilihan adalah bagian yang tak terpisahkan dari pesta demokrasi. Keberagaman politik diakui sebagai keniscayaan, menciptakan minat untuk menghargai perbedaan sebagai kekayaan demokrasi.

Himbauan untuk merawat semangat kebersamaan dalam keberagaman menjadi panggilan untuk menjaga kebhinekaan NKRI. AL Mansyur tidak hanya menyerukan kebersamaan di dalam partai, tetapi juga dalam seluruh masyarakat. Sebuah pesan yang membuka pelukan luas untuk merayakan keanekaragaman sebagai kekuatan bangsa. “Jangan karena perbedaan kita terpecah belah,” tegas AL Mansyur. Pesan ini adalah panggilan tindakan konkret untuk menghindari perpecahan akibat perbedaan pilihan politik. Sebaliknya, pesan ini menjadi semangat untuk tetap bersatu dalam keragaman.

AL Mansyur menciptakan ruang untuk spiritualitas, kebersamaan, dan persatuan. Doa dan dzikir menjadi perekat untuk menyatukan perbedaan, menciptakan Pemilu yang damai, dan membangun NKRI yang lebih kuat. (ADM)

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Opini

AL Mansyur : Mari Melangkah Bersama PKS Membangun Masa Depan yang Lebih Baik

by admin

Ketua DPD PKS Jakarta selatan, AL Mansyur mengatakan bahwa saat ini, kita hidup dalam era di mana setiap pilihan politik memiliki dampak besar terhadap arah masa depan negara kita. Untuk itu, AL Mansyur mengajak warga Jakarta Selatan melibatkan diri secara aktif, terutama para pemilih pemula dan yang masih merasa ragu-ragu. Pada tanggal 14 Februari, saat kita merayakan cinta, ada peluang besar untuk memberikan cinta kepada tanah air kita dengan memberikan suara kita pada partai yang memiliki integritas, keberpihakan pada rakyat, dan visi konkret untuk perubahan positif. Dalam perjalanan ini, AL Mansyur mengajak kita menemukan jawaban bersama dengan memahami secara mendalam mengapa memilih dan mendukung PKS adalah langkah yang bijak.

AL Mansyur bertanya Apa yang membuat Anda tertarik pada pilihan politik? Apakah Anda mencari partai yang benar-benar mewakili suara rakyat? Inilah saatnya untuk mengeksplorasi PKS, sebuah partai yang telah membuktikan diri sebagai kekuatan yang konsisten dan berkomitmen untuk Indonesia yang lebih baik.

AL Mansyur akan memulai dengan fakta yang membangkitkan minat. Menurut statistik terbaru, PKS memiliki tingkat korupsi yang paling rendah di antara partai politik lainnya. Ini bukan hanya klaim, melainkan sebuah realitas yang mencerminkan integritas dan komitmen terhadap transparansi. PKS memahami bahwa kejujuran adalah pondasi yang harus ditanamkan dalam kepemimpinan. Tidak hanya itu, PKS juga telah menunjukkan respons sigap di tempat bencana. Dari banjir hingga gempa bumi, partai ini tidak hanya berkata-kata, tetapi turun tangan secara nyata untuk membantu masyarakat yang terdampak. Ini adalah bukti bahwa PKS adalah kekuatan yang bersedia berada di garis depan ketika rakyat membutuhkan bantuan.

AL Mansyur akan membantu mengekplore, apa yang membuat PKS berbeda dari partai lainnya? PKS memiliki kiprah yang tak terbantahkan dalam menentang kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Mereka dengan tegas menolak kenaikan BBM yang memberatkan, menentang biaya haji yang melonjak tinggi, serta menolak UU IKN dan Omnibus Law yang menuai banyak kontroversi. Bagi PKS, menolak kebijakan yang merugikan rakyat adalah panggilan batin. Mereka memandang kebijakan sebagai alat untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Dengan kata lain, PKS bukan hanya menjadi partai politik, tetapi juga penjaga keadilan yang tak kenal lelah.

Jadi, apa yang dapat Anda lakukan sebagai individu yang peduli akan nasib bangsa ini? Bagaimana Anda bisa berkontribusi pada perubahan yang positif? Jawabannya menurut AL Mansyur adalah dengan tindakan nyata. Pada tanggal 14 Februari, yang dipresepsikan sebagian orang tentang cinta dan kasih sayang, tandai kalender Anda sebagai hari untuk memberikan cinta kepada negeri ini dengan memberikan suaranya untuk PKS. Suara Anda adalah kekuatan yang dapat membentuk masa depan negara ini. Pilih PKS dan menjadi bagian dari gerakan untuk perubahan yang sesungguhnya. Ini bukan hanya sekadar memberikan suara; ini adalah langkah menuju pemerintahan yang lebih adil dan berpihak pada rakyat.

Sekarang, mari kita tinjau manfaat konkret dari memilih PKS. AL Mansyur menegaskan bahwa dalam kampanye gagasan, PKS membawa tiga konsep utama yang mencerminkan visi mereka untuk Indonesia yang lebih baik: Pangan Murah, Kerja Gampang, dan Sehat Mudah.

PKS memiliki strategi konkret untuk menjaga agar harga pangan tetap terjangkau. Dengan mendukung petani lokal, memperkuat rantai pasok pangan, dan mengurangi praktik monopoli, PKS berkomitmen untuk menciptakan ekosistem pangan yang sehat dan berkelanjutan. Ini bukan hanya janji, tetapi rencana aksi yang dapat diandalkan.

Bicara tentang lapangan pekerjaan, PKS memiliki rencana nyata untuk menciptakan peluang kerja yang lebih mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Mereka mendukung pelatihan keterampilan, memperkuat sektor industri kecil dan menengah, serta mendorong investasi yang berkelanjutan. Ini adalah solusi jangka panjang yang tidak hanya menciptakan pekerjaan, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang kuat.

Kesehatan adalah kekayaan sejati, dan PKS memahaminya. Dengan fokus pada pencegahan dan akses mudah ke layanan kesehatan, PKS akan bekerja untuk memastikan bahwa setiap warga Indonesia dapat menikmati kehidupan yang sehat. Dari peningkatan infrastruktur kesehatan hingga program pendidikan kesehatan, PKS memiliki visi menyeluruh untuk menjaga masyarakat Indonesia tetap sehat.

AL Mansyur mengatakan bahwa saat ini adalah saatnya untuk bertindak. Mari bersama-sama menjadikan 14 Februari sebagai hari di mana kita memberikan suara kita untuk perubahan. Sahabat bisa bagikan pengalaman dukungan ini kepada teman, keluarga, dan rekan-rekan sahabat. Obrolkan pilihan politik sahabat dan apa yang sahabat percayai sebagai langkah terbaik untuk Indonesia. Pada 14 Februari, saat sahabat berdiri di depan bilik suara, ingatlah bahwa suara sahabat adalah suara keadilan, kejujuran, dan perubahan positif. Pilih PKS dan ajak orang di sekitar sahabat untuk melakukan hal yang sama. Ini bukan hanya tentang memberikan suara; ini adalah tentang membentuk nasib bangsa ini ke depan. (ADM)

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Opini

Survei Partai Pilihan Gen Z, di Jakarta Selatan juga PKS Pilihannya

by admin

Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) baru-baru ini merilis hasil survei terkini mengenai elektabilitas partai politik di kalangan Generasi Z (Gen Z), yang merupakan kelompok penduduk berusia 17-23 tahun. Survei ini dilaksanakan pada rentang tanggal 16-21 Desember 2023 secara nasional di 34 provinsi di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa PKS (Partai Keadilan Sejahtera) berhasil mencapai tiga besar dengan perolehan 15% dukungan dari Gen Z.

Salah satu temuan menarik dari survei ini adalah bahwa trend ini juga terjadi di Jakarta Selatan, dimana kenaikan elektabilitas PKS di Jakarta Selatan, khususnya di kalangan anak muda, baik dari generasi milenial maupun Gen Z terus meningkat. Ada beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai penyebab kenaikan ini.

Pertama, PKS dinilai sebagai partai oposisi yang konsisten. Konsistensinya dalam berperan sebagai suara kritis terhadap pemerintahan saat ini mungkin menjadi magnet bagi generasi yang cenderung kritis terhadap isu-isu sosial dan politik. Dalam era informasi dan digitalisasi ini, ketelitian dan kejujuran partai politik dianggap sebagai nilai penting oleh Gen Z.

Kedua, logo PKS yang dinamis berwarna oranye, identik dengan jeruk segar, tampaknya memainkan peran penting. Asosiasi warna dan keceriaan logo dapat mempengaruhi persepsi positif terhadap partai tersebut. Logo yang menarik dan mudah diingat dapat menjadi aset berharga dalam mengkomunikasikan identitas partai kepada pemilih, terutama yang berasal dari kalangan muda.

Selain itu, keberpihakan PKS terhadap calon presiden Anies Baswedan tampaknya menjadi faktor yang signifikan. Anies Baswedan dianggap sangat dekat dengan kawula muda, dan dukungan PKS terhadapnya memperkuat citra partai sebagai pendukung tokoh yang dapat merangkul aspirasi dan nilai-nilai generasi muda. Hal ini mencerminkan pentingnya personalitas dan kedekatan figur dengan pemilih muda dalam dinamika politik saat ini.

Di tingkat lokal, khususnya di Jakarta Selatan, PKS menciptakan daya tarik tambahan dengan menyediakan berbagai agenda dan kegiatan untuk anak muda. Keaktifan PKS Jakarta Selatan dalam mengorganisir dan memfasilitasi agenda-agenda ini, baik melalui PKS Muda maupun organisasi sayap kepemudaan lainnya, menjadi investasi penting dalam membangun hubungan positif dengan pemilih muda.

Secara keseluruhan, kenaikan elektabilitas PKS di kalangan Gen Z, khususnya di Jakarta Selatan, menunjukkan adanya keberhasilan strategi politik yang terencana dengan baik. Partai ini berhasil memanfaatkan konsistensinya sebagai partai oposisi, citra positif dari logo yang menarik, dukungan terhadap figur populer, dan keterlibatan aktif di tingkat lokal. Apakah tren ini akan berlanjut atau tidak, tetap menjadi tanda tanya yang menarik dalam dinamika politik Indonesia yang terus berubah. (ADM)

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Opini

AL Mansyur: Menang atau Kalah Kita Tetap Dukung Timnas Indonesia

by admin

Piala Asia bukan hanya tentang sepak bola; itu adalah panggung kebanggaan dan semangat persatuan bagi bangsa Indonesia. Meski timnas mungkin membawa kemenangan atau kalah, tetap mendukung mereka adalah sebuah komitmen untuk membangun solidaritas dan kebersamaan dalam mengejar prestasi di kancah sepak bola internasional.

Ketua DPD PKS Jakarta Selatan, Al Mansyur, dengan tegas menyatakan bahwa apapun hasilnya, kita sebagai warga negara Indonesia harus tetap memberikan dukungan penuh untuk timnas sepakbola. Ini bukan hanya sekadar dukungan untuk kemenangan, tetapi juga dukungan moral untuk menghadapi setiap rintangan dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh para pahlawan timnas di lapangan.

Sejarah timnas Indonesia di dunia sepak bola internasional telah mengukir jejak yang tak terhapuskan. Generasi-generasi sebelumnya telah berjuang keras agar Indonesia dihormati dan diperhitungkan di panggung dunia sepak bola. Logo Garuda yang tersemat di dada para pemain adalah simbol kebanggaan, melambangkan semangat juang dan martabat bangsa.

Pada saat ini, dari Sabang hingga Merauke, panggilan untuk bersatu mendukung timnas tentu terdengar. Kalah dalam sebuah pertandingan adalah bagian dari proses perjuangan, dan menang adalah hasil dari disiplin dan kerja keras. Kita perlu menyadari bahwa perjalanan panjang menuju kejayaan tidak selalu datar, tetapi penuh liku-liku dan tantangan.

Walaupun timnas ternyata harus mengalami kekalahan dari lawan – lawannya, warga Indonesia tetap mempertahankan apresiasi terhadap perjuangan mereka. Performa timnas yang pantang menyerah bukan hanya sekadar kebanggaan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda yang bermimpi mengikuti jejak mereka.

Dalam sepak bola, tidak ada jaminan kemenangan karena hasil pertandingan tidak dapat diprediksi. Kita perlu menghargai usaha keras para pemain yang telah berjuang dengan semangat tinggi untuk melawan segala keterbatasan. Kehadiran kita sebagai pendukung haruslah memberikan energi positif dan semangat, bukan sebaliknya.

Kalah atau menang adalah bagian dari pertandingan, dan sebagai bangsa yang beradab, kita harus belajar untuk bersikap sportif. Janganlah ada perbuatan menyudutkan atau mem-bully para pemain yang sudah berjuang keras di lapangan. Mereka adalah representasi dari semangat kebersamaan dan tekad untuk membanggakan bangsa.

Euforia cinta terhadap timnas harus terus dijaga, tidak hanya ketika mereka meraih kemenangan tetapi juga ketika menghadapi kegagalan. Proses perjuangan, kerja keras, dan pengorbanan harus dihargai lebih dari sekadar hasil akhir. Ini adalah pelajaran berharga yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa keberhasilan tidak datang tanpa proses.

Optimisme adalah kunci untuk melangkah maju. Semangat juang para pemain yang melawan keterbatasan harus menjadi modal sosial bagi bangsa ini untuk terus optimistis dan berprestasi di masa depan. Menang bukanlah kebetulan, tetapi hasil dari kerja keras dan dedikasi. Dengan sikap positif dan optimisme, kita bersama-sama dapat menjadi pendorong kejayaan timnas Indonesia di panggung sepak bola internasional. (ADM)

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Opini

AL Mansyur Optimis Cak Imin Bakal Seru Jalani Debat Cawapres Nanti Malam

by admin

Pertarungan gagasan calon wakil presiden dari koalisi perubahan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, dan lawannya dalam debat cawapres nanti malam diprediksi bakal menjadi momentum seru dalam meraih dukungan publik. Ketua DPD PKS Jakarta Selatan, AL Mansyur, dengan penuh optimisme menyatakan keyakinannya bahwa Cak Imin akan menjalani debat dengan penuh semangat dan kematangan.

Seiring dengan pernyataan AL Mansyur, banyak yang menyadari bahwa beberapa hari terakhir ini Cak Imin tampak lebih fokus pada persiapan debat daripada mengikuti kampanye akbar. Menurut informasi yang diterima, Cak Imin memilih untuk lebih banyak beristirahat dan belajar, menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi tantangan debat nanti malam.

AL Mansyur menanggapi skeptisisme dari sebagian publik yang meragukan penampilan Cak Imin di debat nanti malam. Dalam tanggapannya, AL Mansyur menegaskan bahwa Cak Imin sudah siap dan telah mempersiapkan diri secara maksimal. “Gus Imin saya lihat sudah siap dan sudah belajar, lihat nanti malam, debatnya insyaAllah seru,” ucap AL Mansyur.

Lebih lanjut, AL Mansyur membantah pandangan negatif terhadap kemampuan Cak Imin di atas panggung debat. Ia meyakinkan bahwa tema debat malam nanti akan menggambarkan kiprah dan keahlian Cak Imin. “InsyaAllah bagus untuk debat nanti malam, tema-temanya dekat dengan kiprah dan kerja Gus Imin,” tambah AL Mansyur.

Optimisme AL Mansyur tidak hanya terfokus pada keseruan debat itu sendiri, tetapi juga pada dampaknya terhadap pandangan masyarakat. Menurutnya, debat nanti malam akan menjadi kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk merasakan bahwa gagasan yang dibawa oleh paslon AMIN adalah gagasan yang mampu membawa perubahan positif.

Kegiatan debat bukan hanya sekadar ajang pertarungan retorika, melainkan juga sebagai wadah untuk membuka ruang diskusi. Hal ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat kepiawaian dan pengendalian emosi masing-masing calon. AL Mansyur menjelaskan, “Karena nanti pas bertugas, akan menghadapi situasi yang macam-macam, ada yang menyenangkan dan pasti situasi tidak membuat nyaman, dan rakyat punya kesempatan untuk menyaksikan itu.”

Debat cawapres kali ini menjadi momen penting, bukan hanya karena merupakan debat kedua, tetapi juga yang terakhir bagi para cawapres. Mereka akan beradu ide dan gagasan sesuai dengan tema debat yang telah ditentukan. Tema-tema seperti pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa, debat ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas kepada rakyat mengenai visi dan misi masing-masing paslon.

Dengan harapan sajian debat yang seru dan bermanfaat bagi pemilih, publik menanti untuk melihat bagaimana Cak Imin menyampaikan gagasan serta merespon tantangan-tantangan yang dihadapkan dalam arena debat nanti malam. (ADM)

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Opini

AL Mansyur Sampaikan Selamat Bertugas untuk Kapolres Jakarta Selatan yang Baru

by admin

Ketua DPD PKS Jakarta Selatan, AL Mansyur Hidayatullah, mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Kombes Ade Rahmat Idnal, yang baru saja ditunjuk sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Kepada Kombes Ade Ary Syam Indradi yang naik menjadi Kabid Humas Polda Metro, kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan sebelumnya.

Kepemimpinan Kombes Ade Rahmat Idnal tentu diharapkan dapat melanjutkan tonggak keberhasilan yang telah dirintis oleh pendahulunya. Ketua DPD PKS Jakarta Selatan menegaskan komitmen untuk mendukung upaya Kombes Ade Rahmat Idnal dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta Selatan.

Selain itu, AL Mansyur Hidayatullah menyoroti pentingnya menciptakan suasana yang kondusif menjelang pemilihan umum (Pemilu) mendatang. Sebagai tokoh masyarakat dan pemimpin partai politik, AL Mansyur berkomitmen untuk turut serta dalam upaya menciptakan pemilu yang damai dan bermartabat. Pemilu yang bersih, adil, dan transparan adalah landasan penting bagi kestabilan politik dan kedamaian masyarakat.

Ketua DPD PKS Jakarta Selatan juga menyatakan kesiapannya untuk menjadi pelopor dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. Kerjasama yang erat antara partai politik, masyarakat, dan aparat kepolisian diharapkan dapat menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keamanan di Jakarta Selatan. AL Mansyur Hidayatullah meyakini bahwa melalui sinergi yang baik, berbagai tantangan dan potensi konflik dapat diatasi dengan bijak, membawa keuntungan bersama bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, AL Mansyur menegaskan bahwa PKS Jakarta Selatan siap berkolaborasi dengan jajaran aparat keamanan untuk menghadapi berbagai dinamika yang mungkin timbul. Kepedulian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi prioritas utama, dan PKS Jakarta Selatan bersedia bersinergi dengan pihak kepolisian dalam menghadapi berbagai permasalahan yang mungkin muncul di wilayah tersebut.

Sebagai penutup, Ketua DPD PKS Jakarta Selatan menyampaikan harapannya agar kepemimpinan Kombes Ade Rahmat Idnal dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Jakarta Selatan. Semoga sinergi yang baik antara PKS dan kepolisian dapat menjadi contoh nyata kerja sama yang berhasil untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Jakarta Selatan. Sukses selalu, Kombes Ade Rahmat Idnal, dalam tugas mulia Anda. (ADM)

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Opini

AL Mansyur : Tuduhan Rutin Wahabi Jelang Pemilu dan Naiknya Suara PKS Setiap Pemilu

by admin

Dalam dinamika politik Indonesia, terutama menjelang pemilihan umum, tuduhan, cacian, dan hoaks kadang dijadikan senjata ampuh untuk mengguncang citra partai politik tertentu. Salah satu partai yang seringkali menjadi sasaran tuduhan adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang sering disandingkan dengan istilah “Wahabi.” Meskipun demikian, menarik untuk diamati bahwa meski berbagai tuduhan negatif tersebut telah mewarnai sejarah PKS, partai ini terus mengalami kenaikan suara setiap pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin cerdas, paham, dan tidak terprovokasi oleh upaya adu domba.

Sejak lama, PKS telah dihadapkan pada serangan verbal yang merendahkan, seperti tuduhan sebagai partai “Wahabi.” Wahabi adalah istilah yang sering dikaitkan dengan interpretasi Islam yang konservatif dan literalis. Tuduhan semacam ini, bersama dengan cacian dan hinaan lainnya, sering kali muncul menjelang pemilu sebagai upaya untuk merusak citra partai dan menggerus dukungan publik.

Meskipun sering menghadapi tuduhan yang tidak berdasar, pemilih PKS tetap setia pada partai mereka. Ini menggambarkan kedewasaan dan kecerdasan masyarakat dalam memahami permainan politik yang terkadang kotor. Masyarakat telah memahami bahwa isu-isu negatif yang dilemparkan pada PKS bukanlah cerminan substansi dan kualitas partai tersebut.

Lebih dari itu, masyarakat Indonesia juga semakin menyadari pentingnya persatuan dan ukhuwah dalam membangun bangsa. Pada tingkat dasar, masyarakat memahami bahwa terprovokasi oleh tuduhan tanpa dasar dan serangan yang tidak konstruktif hanya akan merugikan kesatuan dan stabilitas bangsa.

Kenaikan suara PKS pada setiap pemilu adalah cerminan dari kecerdasan politik masyarakat. Mereka tidak terjebak dalam perang kata-kata dan tuduhan tanpa dasar. Sebaliknya, pemilih PKS memilih untuk melihat substansi program, visi, dan misi partai tersebut. Pemilih yang cerdas mampu membedakan antara retorika politik yang bersifat destruktif dan pemikiran yang konstruktif untuk kemajuan bangsa.

Partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam membangun demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Melalui kecerdasan politik masyarakat, partai-partai dapat diuji dan dipilih berdasarkan kualitas dan kontribusi mereka untuk kemajuan bangsa.

Dalam konteks ini, AL Mansyur sebagai Ketua DPD PKS Jakarta Selatan memberikan himbauan yang sangat relevan. AL Mansyur menghimbau kepada anggota, simpatisan, relawan dan juga warga untuk tetap menjaga suasana aman dan damai jelang pemilu serta menolak terprovokasi oleh hoaks dan fitnahan. “Fokus pada agenda perubahan bersama pasangan AMIN merupakan langkah yang konstruktif dan sesuai dengan semangat persatuan dan ukhuwah yang dikedepankan oleh PKS,” ujar AL Mansyur.

AL mansyur menegaskan bahwa saat ini masyarakat semakin memahami pentingnya memilih berdasarkan substansi dan bukan melihat dengan tuduhan tanpa dasar. Oleh karena itu, dalam merespons tuduhan dan serangan politik, masyarakat semakin menyadari bahwa persatuan dan ukhuwah adalah kunci untuk menjaga kestabilan dan kemajuan bangsa.

Kenaikan suara PKS pada setiap pemilu, meskipun dihadapkan pada tuduhan dan hoaks, memberikan gambaran bahwa masyarakat Indonesia semakin cerdas dan paham dalam memilih pemimpin. Masyarakat tidak terprovokasi oleh upaya adu domba dan fitnahan yang coba menciptakan polarisasi di tengah-tengah masyarakat yang sedang menghadapi pesta demokrasi.

Himbauan untuk menjaga suasana aman dan damai oleh AL Mansyur mencerminkan komitmen PKS dalam membangun politik yang beradab, menjauh dari kekerasan retorika, dan memperkuat ukhuwah sebagai dasar persatuan dalam perbedaan. Semoga, dengan kesadaran ini, pemilu di masa depan dapat menjadi ajang untuk memperkuat demokrasi dan membawa perubahan positif bagi Indonesia. (ADM)

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Opini

AL Mansyur : Kalau Iklan Videotron Anies – Muhaimin Diturunin, Kita Pasang Lagi Lebih Kreatif

by admin

Dalam pesta demokrasi yang semakin dinamis, iklan menjadi salah satu senjata bagi setiap tim pemenangan untuk mencapai hati dan pikiran pemilih. Kejadian menarik terjadi ketika iklan videotron Anies – Muhaimin menimbulkan ketakutan di beberapa pihak, kemudian dilanjutkan dengan disetopnya tayangan video iklan tersebut. Kejadian ini direspons dengan sikap tegas dan kreatif oleh Ketua DPD PKS Jakarta Selatan, AL Mansyur sekaligus Ketua Tim Pemenangan AMIN di tingkat Jakarta Selatan.

Kejadian menurunkan iklan videotron Anies – Muhaimin oleh beberapa pihak menjadi berita viral di media yang menyita perhatian masyarakat. Namun, respons dari Tim Pemenangan AMIN terhadap kejadian tersebut menjadi sorotan positif yang mencerminkan sikap keteguhan dan kreativitas dalam menghadapi tantangan kampanye.

Ketua DPD PKS Jakarta Selatan, AL Mansyur dengan mantap menyatakan, “Kalau diturunin ya kita pasang lagi, turunin lagi kita pasang lagi. Kalau tidak boleh di suatu tempat kita pindah ke tempat lain, kalau videotron gak bisa kita cari media kreatif yang lain. Masih banyak jalan menuju menang.” Pernyataan ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan keyakinan bahwa setiap kendala dapat diatasi dengan solusi yang inovatif.

Pentingnya kreativitas dalam menghadapi dinamika kampanye politik tidak hanya terbatas pada keberhasilan penggunaan media iklan tertentu, tetapi juga pada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan menemukan pendekatan yang menarik perhatian pemilih. Tim Pemenangan AMIN, dengan tegas, menunjukkan bahwa kegagalan atau hambatan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan bagian dari perjalanan menuju kemenangan.

Lebih lanjut, dalam menghadapi klaim menang, AL Mansyur menyatakan, “Kalau yang katanya sudah klaim menang satu putaran, kenapa harus risih, dan kenapa harus reseh?” Pernyataan ini mencerminkan sikap sportif dan kesiapan untuk menerima hasil apapun dari proses demokrasi, sambil menegaskan bahwa dalam persaingan politik, seharusnya tidak ada tempat untuk sikap meresahkan atau merisihkan pihak lain.

Viralnya peristiwa ini tidak hanya menciptakan perbincangan di kalangan politisi dan masyarakat Jakarta Selatan, tetapi juga memperoleh perhatian di tingkat nasional. Respons positif dan sikap yang adaptif dari Tim Pemenangan AMIN menunjukkan bahwa dalam menghadapi ketakutan dan kendala, keberanian untuk tetap maju dan mencari solusi kreatif adalah kunci untuk memenangkan hati pemilih.

Dengan demikian, peristiwa ini bukan hanya merupakan bagian dari proses kampanye politik, tetapi juga pelajaran berharga tentang ketahanan, kreativitas, dan sikap sportif yang harus diterapkan dalam upaya menciptakan pesta demokrasi yang sehat dan bermartabat.(ADM)

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Opini

AL Mansyur : Solusi Efektif Mengatasi Tawuran di JakSel Melalui Penyaluran dan Pemberdayaan Dunia Kerja

by admin

Tawuran di kalangan remaja menjadi salah satu permasalahan sosial yang meresahkan di berbagai kota besar, termasuk Jakarta Selatan. Fenomena ini tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga menciptakan ketegangan di tengah-tengah masyarakat. Dalam mengatasi permasalahan ini, Ketua DPD PKS Jakarta Selatan, AL Mansyur menjelaskan bahwa ada sebuah gagasan dari PKS yang dikenal sebagai program “Kampanye Gagasan” yang dapat menjadi inspirasi solutif. AL Mansyur mengatakan bahwa salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah dengan memberikan penyaluran dan akses yang lebih mudah ke dunia kerja bagi para remaja. Dengan cara ini, diharapkan mereka dapat menemukan kesibukan positif dan fokus pada pekerjaan, sehingga pikiran untuk terlibat dalam tawuran dapat diminimalisir.

Penyaluran para remaja ke dunia kerja dapat menjadi kunci untuk mengalihkan perhatian mereka dari aktivitas tawuran. Ketika mereka memiliki kesibukan yang positif, seperti pekerjaan atau magang, mereka cenderung lebih fokus pada tugas-tugas mereka dan kurang tertarik untuk terlibat dalam konflik jalanan. Ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk membentuk hubungan sosial yang konstruktif di tempat kerja daripada terjerumus dalam lingkaran kekerasan.

Mengakses dunia kerja tidak hanya tentang mengalihkan perhatian, tetapi juga tentang memberdayakan ekonomi masyarakat. Program penyaluran seperti yang diusulkan oleh PKS dapat membuka pintu bagi remaja untuk memperoleh keterampilan dan pengalaman kerja yang dapat membantu mereka dalam membangun karier di masa depan. Dengan memiliki pekerjaan atau keterampilan yang bernilai, mereka dapat merasakan dampak positif secara ekonomi, yang dapat menciptakan stabilitas dan keamanan dalam hidup mereka.

Salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan tawuran adalah ketidakstabilan ekonomi dan tingginya tingkat pengangguran di kalangan remaja. Dengan membuka akses lebih mudah ke dunia kerja, program ini tidak hanya memberikan solusi jangka pendek untuk mengatasi tawuran tetapi juga berkontribusi pada pengurangan angka pengangguran di wilayah tersebut. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan kondusif untuk perkembangan positif.

Melalui partisipasi dalam dunia kerja, remaja tidak hanya memperoleh keterampilan teknis tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan profesional. Mereka belajar bekerja dalam tim, berkomunikasi dengan efektif, dan memahami tanggung jawab. Keterampilan-keterampilan ini tidak hanya bermanfaat dalam konteks pekerjaan tetapi juga dapat membantu dalam membangun hubungan yang positif di masyarakat, mengurangi kemungkinan terlibat dalam tawuran.

Keberhasilan program penyaluran seperti yang diusulkan oleh PKS memerlukan partisipasi aktif dari pemerintah, Swasta dan masyarakat setempat. Pembentukan kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan perusahaan dapat menciptakan ekosistem yang mendukung implementasi program ini. Selain itu, dukungan dan pengawasan dari masyarakat juga penting untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal.

Terakhir AL Mansyur kembali menegaskan bahwa mengatasi tawuran di Jakarta Selatan memerlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan. Salah satu solusi yang menarik adalah melalui penyaluran dan akses dunia kerja yang lebih mudah, seperti yang diusulkan oleh program Kampanye Gagasan dari PKS. Dengan memberikan kesempatan kepada para remaja untuk terlibat dalam dunia kerja, kita tidak hanya mengalihkan perhatian mereka dari aktivitas tawuran tetapi juga memberdayakan mereka secara ekonomi dan sosial. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, stabil, dan produktif bagi generasi muda di Jakarta Selatan. (ADM)

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Opini

AL Mansyur : Tindakan Mendesak Pemerintah Mengatasi Tantangan Banjir di Jakarta Selatan

by admin

Banjir di Jakarta Selatan telah menjadi masalah laten yang memerlukan perhatian serius dan tindakan mendalam dari pemerintah. Meskipun langkah-langkah telah diambil, namun masih ada beberapa aspek kunci yang perlu diperbaiki agar upaya mitigasi dan penanggulangan banjir dapat berjalan lebih efektif. Ketua DPD PKS Jakarta Selatan, AL Mansyur Hidayatullah mengungkapkan enam hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah Kota Jakarta Selatan.

1. Perbaikan Infrastruktur Drainase dan Saluran Air: Salah satu langkah paling krusial adalah perbaikan infrastruktur drainase dan saluran air. Jakarta Selatan memerlukan sistem yang lebih kuat dan luas untuk menampung volume air saat curah hujan tinggi, ini yang lebih sering menyebabkan banjir. Pemerintah harus berani berinvestasi dalam perbaikan dan perluasan infrastruktur ini untuk mengurangi risiko banjir.

2. Penataan Ruang Kota yang Berkelanjutan: Penataan ruang kota yang berkelanjutan perlu menjadi landasan dalam mengatasi banjir. Pengendalian dan regulasi pembangunan yang pro rakyat,pro dunia usaha dan pro lingkungan harus diimplementasikan. Penyelarasan dengan rencana tata ruang yang mempertimbangkan risiko banjir dapat membantu mengurangi dampak negatif pada lingkungan.

3. Pengelolaan Limbah dan Sampah yang Efektif: Sistem pengelolaan limbah dan sampah yang lebih efektif adalah langkah penting dalam mengatasi banjir. Penumpukan sampah dapat menyebabkan saluran air tersumbat, memperburuk situasi banjir. Kampanye edukasi masyarakat dan peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah akan membantu mengurangi risiko ini.

4. Pemanfaatan Teknologi : Pemanfaatan teknologi, seperti sistem peringatan dini dan sensor banjir, dapat meningkatkan kemampuan respons terhadap potensi bencana. Investasi dalam teknologi ini akan memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk merespons lebih cepat dan efektif terhadap ancaman banjir.

5. Keterlibatan Masyarakat dan Pendidikan Lingkungan: Keterlibatan aktif masyarakat adalah kunci keberhasilan mitigasi banjir. Program edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan, serta partisipasi dalam pemeliharaan saluran air, akan menciptakan kesadaran yang diperlukan untuk mengurangi risiko banjir.

6. Kerjasama dengan Pihak Swasta: Pemerintah perlu menjalin kerjasama yang lebih erat dengan pihak swasta. Ini melibatkan investasi bersama dalam pembangunan infrastruktur dan teknologi yang dibutuhkan untuk mengatasi banjir. Keterlibatan sektor swasta dapat membantu mempercepat proyek-proyek kunci yang diperlukan.

Lebih lanjut AL Mansyur menegaskan bahwa dengan menggabungkan langkah-langkah ini, pemerintah Kota Jakarta Selatan dapat menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk mengatasi masalah banjir. Pentingnya tindakan segera dan koordinasi yang efektif antara semua pihak terlibat tidak bisa diabaikan, karena dampak banjir tidak hanya berdampak pada infrastruktur, tetapi juga pada kehidupan sehari-hari masyarakat. (ADM)

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Hukum

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

by admin

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

MACAM-MACAM HARTA DALAM PERKAWINAN

MENURUT UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Di dalam  pasal 35 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

(1)    Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama.

(2)   Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan tersebut , bahwa di dalam perkawinan terdapat Harta Bersama dan Harta Pribadi

  • Harta Bersama/Harta Gono Gini

Harta Bersama (Harta Gono Gini) adalah harta yang diperoleh suami dan/atau isteri sepanjang perkawinan, kecuali harta yang berasal dari warisan atau hadiah.

Jadi siapapun yang memperoleh harta tersebut, dari manapun perolehannya, sebab apapun perolehannya (kecuali warisan atau hadiah), jika perolehan tersebut terjadi sepanjang perkawinan maka harta tersebut menjadi harta bersama suami isteri.

Perbuatan hukum atas Harta Bersama :

Pasal 36 (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Jadi apabila suami atau isteri hendak melakukan perbuatan hukum atas harta bersama maka pihak suami atau isteri harus memperoleh persetujuan dari pihak lainnya.

Pasal 36 ayat 1 UU Perkawinan tidak membedakan apakah harta tersebut merupakan harta bergerak atau harta tidak bergerak.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa ketentuan ini tidak   berlaku terhadap harta bergerak, karena terhadap harta bergerak berlaku  Pasal 1977 KUH Perdata, yaitu penguasaan berlaku sebagai alas hak yang sempurna (volkomen titel). Dengan demikian, orang yang menguasai benda itu sama dengan pemiliknya. siapa yang menguasai harta bergerak dianggap sebagai pemiliknya.

Dosen dan Notaris/PPAT Alwesius , SH, MKn, tidak sependapat dengan pendapat tersebut, menurutnya bahwa  asas tersebut berlaku terhadap harta bergerak pada umumnya (merupakan ketentuan umum), sedangkan terkait dengan harta bergerak yang terdapat di dalam perkawinan tunduk pada ketentuan hukum harta benda perkawinan (merupakan ketentuan khusus).

Alwesius SH,MKn menyatakan bahwa Ketentuan hukum harta benda perkawinan yang diatur didalam pasal 35 UU Perkawinan berlaku untuk semua harta, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak.

Dalam hal terdapat harta bergerak, misalnya saham,  yang akan dipindahtangankan atau dijadikan jaminan utang ,maka harus terlebih dahulu menentukan apakah harta tersebut merupakan harta pribadi suami atau isteri,  atau merupakan harta bersama (harta gono gini) suami dan isteri. Jika termasuk harta bersama maka untuk melakukan perbuatan hukum pemindahan hak atau penjaminan harus ada persetujuan dari pihak lainnya, baik dengan hadir dihadapan Notaris maupun dengan memberikan persetujuan tertulis.

  • Harta Pribadi

Harta Pribadi terdiri dari Harta Bawaan yaitu harta yang dibawa masing-masing suami isteri kedalam perkawinan, dan harta yang diperoleh suami atau isteri dari warisan atau hadiah, termasuk didalamnya harta yang berasal dari hibah.

Perbuatan hukum atas Harta Pribadi :

  • Pasal 36 (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Seorang suami yang memegang harta tertentu yang merupakan harta bergerak tidak serta merta dapat menyatakan bahwa harta tersebut merupakan harta pribadinya, dan bukan merupakan harta bersama (harta gono gini). Ia harus membuktikan bahwa harta tersebut adalah merupakan harta pribadinya, apalagi jika harta tersebut diperoleh sepanjang perkawinan dengan isterinya. Hal yang sama juga berlaku bagi pihak isteri.

Sekalipun harta bergerak tersebut diperoleh suami atau isteri dari warisan atau hibah. Pihak suami atau isteri yang memperoleh harta tersebut harus membuktikan  bahwa harta tersebut merupakan harta miliknya dan merupakan harta pribadinya.

Suami atau isteri tidak dapat menyatakan harta tersebut sebagai miliknya hanya berdasarkan asas yang terkandung di dalam Pasal 1977 KUH Perdata .

Hal ini bisa dilihat dari adanya ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 166 KUH Perdata :

Adanya barang-barang bergerak yang diperoleh masing-masing pihak dan suami isteri dengan pewarisan, hibah wasiat atau hibah biasa selama perkawinan harus diperlihatkan dengan surat pertelaan.

Yaitu mewajibkan pihak suami atau isteri yang memperoleh harta bergerak dari warisan atau hibah   sepanjang perkawinan untuk membuktikan  perolehan tersebut dalam suatu surat pertelaan. Apabila surat tersebut tidak ada maka pihak suami tidak dapat mengambil harta bergerak tersebut sebagai miliknya, sedangkan pihak isteri dapat menggunakan bukti dengan menggunakan saksi-saksi.

MACAM-MACAM HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur dalam Bab XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, dari Pasal 85 hingga Pasal 97.

  • Harta Harta Bersama/Harta Gono Gini

Pasal 85 KHI :

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 91 KHI :

(1)  Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

(2)  Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.

(3)  Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

(4)  Harta  bersama  dapat  dijadikan  sebagai  barang  jaminan  oleh  salah  satu  pihak  atas  persetujuan pihak lainnya

Pasal 92 KHI :

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

  • Harta Pribadi

Pasal 86 KHI :

(1)  Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

(2)  Harta isteri tetap  menjadi  hak isteri  dan dikuasi penuh olehnya, demikian  juga harta suami  tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87 KHI :

  • Harta  bawaan masing-masing  suami dan  isteri  dan harta  yang diperoleh masing-masing  sebagai hadiah  atau  warisan  adalah  dibawah  penguasaan  masing-masing,  sepanjang  para  pihak  tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
  • Suami  dan  isteri  mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk melakukan perbuatan  hukum  atas  harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dikenal pula mengenai hutang bersama, bahwa hutang bersama yang diatur dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa tidak semua hutang istri atau suami dapat dikategorikan sebagai hutang bersama.

Pasal 93 KHI :

  • Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
  • Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
  • Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
  • Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

Sekarang banyak terjadi di masyarakat, istri/suami telah mempunyai hutang (misalnya : Kredit Pemilikan Rumah) sebelum perkawinan.

Ada pendapat menyatakan bahwa jika mereka membuat perjanjian pisah harta , maka segala hutang-hutang yang dimiliki istri/suami sebelum perkawinan maka hanya menjadi tanggung jawab masing-masing suami/istri

Sedangkan jika suami istri tidak membuat perjanjian pisah harta, dan selama perkawinan membayar cicilan rumah itu bersama, nantinya akan menjadi harta bersama karena dibayarkannya selama perkawinan.

Sedangkan dalam perkawinan poligami harta bersama diatur dalam pasal 94 KHI.

Pasal 94 KHI :

(I) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

(2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat

Wallahu a’lam bishawab

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ida Susilowati, SH , MKn.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
HukumOpini

Menyembuhkan “Penyakit Kronis” di Tubuh Polri

by admin

Menyembuhkan “Penyakit Kronis” di Tubuh Polri

Oleh Rivai Hutapea

Tanggal 1 November 2022, tepat satu bulan peristiwa Kanjuruhan terjadi.  Namun, kesedihan akibat tragedi yang menyayat-nyayat hati tersebut, terus berlanjut. Adalah Farzah Dwi Kurniawan, salah seorang korban yang usai kejadian dilarikan ke Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang untuk mendapatkan perawatan intensif. Ia sempat bertahan beberapa pekan. Namun, takdir ternyata berkata lain. Mahasiswa Universitas Malang (UMM) itu harus menghembuskan napas terakhirnya pada hari Ahad tanggal  23 Oktober 2022, menyusul 134 korban lainnya. “Yang mati dan cacat serta sekarang kritis, dipastikan itu terjadi karena desak-desakan setelah ada gas air mata yang ditembakkan Polisi, itu penyebabnya,” ujar Ketua TGIPF Mahfud MD. Tragis, memang.

Tragedi ini menambah coreng moreng wajah institusi kepolisian. Betapa tidak, sebelum kasus ini “meledak”, wajah kepolisian telah terlebih dahulu tercoreng akibat kasus pembunuhan sadis Brigadir Yosua di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Akibat kasus ini, tak hanya dicopot dari  Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo juga dipecat dari kepolisian. Sambo dan empat tersangka lainnya, yaitu Putri Candrawathi, Bharada E, Ricky Rizal atau Bripka RR, dan Kuat Ma’ruf dijerat pasal Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Belum lagi tuntas kasus Kanjuruhan, wajah kepolisian kembali “tertampar” dengan kasus narkoba yang menyeret-nyeret nama Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Teddy disebut-disebut sebagai master mind pengendali dalam peredaran narkoba. Sekitar 5 kilogram sabu menjadi barang bukti yang digelapkan.

Hattrick kasus ini tak ayal membuat reputasi kepolisian di mata publik, terjungkal balik. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada polisi yang awalnya tinggi, bahkan sangat tinggi, seketika, anjlok. Bahkan, kepercayaan publik kepada polisi saat ini, berada di titik nadir. Karenanya, tidak berlebihan bila dikatakan Polri berada dalam kondisi mengkhawatikan alias SOS. Sontak saja, banyak pihak bersuara lantang dan mendesak agar Polri segera berbenah diri. Sebagian mengusulkan agar Polri mengubah sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal di lingkungannya. Yang lainnya mengusulkan agar Kapolri menggandeng tokoh masyarakat. Ada juga yang mewanti-wanti agar oknum Polri melepaskan diri dari bisnis haram narkoba, judi dan suap.

Sah-sah saja pembenahan dilakukan, bahkan “hukum”nya sudah jatuh “wajib”. Pertanyaannya adalah apakah dengan pembenahan tersebut, polisi atau oknum polisi dijamin tidak lagi melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang? Dengan mengubah sistem pengawasan internal, apakah yakin “syahwat” polisi tidak tergiur nyemplung ke bisnis haram narkoba, judi, korupsi, suap dan gaya hedonis? Dengan kata lain, apakah semua pembenahan di atas tepat sasaran, menyentuh akar persoalan yang melilit Polri belakangan ini sehingga citra Polri dapat kembali pulih?

Boleh jadi penulis salah. Tapi, bukan pula pesimis, apalagi skeptis. Usulan pembenahan polisi selama ini, masih terkesan lip service.  Tambal sulam. Menutup yang satu, tapi “bocor” di tempat lainnya. Jika hal ini yang terjadi, maka Polri akan terus menerus terlilit persoalan. Kasus Polisi yang melanggar hukum, tindakan sewenang-wenang dan lainnya, akan terus terjadi dan silih berganti.  Lantas, kapan reformasi dan perbaikan Polri akan terwujud. Pembenahan Polri bak menyabet golok di udara. Mubazir dan sia-sia belaka.

Hal ini terjadi dikarenakan pembenahan di tubuh Polri belum menyentuh ke akar persoalannya.  Karena itu, penulis kok tidak yakin reformasi total yang digembar-gemborkan tersebut, benar-benar menjadi problem solver yang jitu mengatasi problem akut yang terjadi di tubuh Polri saat ini. Bila pembenahan Polri hanya berhenti pada mengubah sistem pengawasan internal, belumlah cukup kuat untuk mereinkarnasi watak “sangar” kepolisian menjadi “santun dan beradab”.

Bagaimana solusinya? Pertanyaan ini patut untuk dijawab sebagai bagian dari pembenahan dan kecintaan kita kepada Polri. Diakui atau tidak, Polri merupakan institusi negara yang kita butuhkan bagi keberlangsungan negeri ini ke depan. Menurut penulis, selain reformasi internal sebagaimana disebutkan di atas, pembenahan Polri wajib menyentuh akar rumput persoalannya, yaitu soal posisi dan kewenangannya di pemerintahan.

Sebagaimana mafhum, pada masa Orde Baru, TNI dan Polri terintegrasi di Angkatan Bersenjata Indonesia (ABRI). Saat itu, posisi Polri setara dengan tiga angkatan lainnya, yaitu angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. Di samping ABRI ada juga Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) yang biasanya dijabat oleh tentara. Kondisinya berubah pasca reformasi di mana Polri dipisahkan dari TNI, bahkan Dephankam diubah menjadi Departemen Pertahanan, belakangan berubah menjadi Kementerian Pertahanan, yang bertugas melakukan fungsi koordinasi dengan TNI saja.

Sejak saat itu, Polri berubah menjadi institusi mandiri nan jumawa. Berbagai peraturan perundangan turut andil melegitimasi, sekaligus memberikan karpet merah kewenangan besar Polri. Pasal 30 ayat 4 UUD NKRI 1945 menempatkan Polri sebagai alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Bahkan, secara eksplisit, Pasal 8 UU Nomor 2 tahun 2002 menyebutkan kepolisian dipimpin oleh Kapolri dan berada langsung di bawah Presiden. Hal ini sejalan dengan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 yang menyebutkan  bahwa Polri merupakan alat negara yang berfungsi mewujudkan keamanan dalam negeri dan berada langsung di bawah Presiden.

Penulis menilai pemberian kewenangan dan legal standing yang super jumbo  kepada Polri inilah yang menjadi salah satu akar kalau tidak mau disebut “biang kerok” munculnya berbagai “penyakit kronis” yang menggerogoti tubuh Polri belakangan ini. Kewenangan yang besar, terlebih lagi lost pengawasan menjadi pemicu timbulnya abuse of power  atau penyalahgunaan wewenang yang berlebihan. Karenanya, mustahil berharap adanya perubahan watak Polri bila hanya melakukan pembenahan secara internal tanpa membenahi posisi dan kewenangan Polri yang “mubazir” alias berlebihan tersebut.

Jadi, bila kita benar-benar mencintai Polri dan agar Polri terbebas dari berbagai “penyakit kronis” yang bersarang di tubuhnya, maka harus ada keberanian lebih dari pemangku kekuasaan untuk menyegarkan kembali kewenangan dan posisi Polri di pemerintahan agar kembali lebih wajar. Para pembuat kebijakan dan undang-undang, harus berani merevisi UUD,  TAP MPR, UU dan Peraturan Presiden dengan menempatkan posisi Polri pada tempatnya yang pas dan pemberian kewenangan yang proporsional, tidak seperti saat ini yang terlalu jumawa. UUD, TAP MPR, UU bukanlah kitab suci yang tak bisa diubah. UUD, TAP MPR, UU merupakan peraturan yang luwes dan dinamis mengikuti perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Tanpa ada nyali mengubah posisi Polri di pemerintahan dan merevisi pemberian kewenangan yang “surplus”,  maka sulit berharap Polri akan berubah. Citra Polri yang tergerus dengan berbagai kasus yang menyeret-nyeret Polri belakangan ini, akan semakin terpuruk. 

Jujur saja, negeri ini masih memerlukan Polri. Namun, Polri yang taat pada aturan hukum, yang memberikan teladan kebaikan, yang tidak kompromi pada kemunkaran dan ketidakadilan. Dan sekali lagi, hal itu akan terwujud bila kewenangan yang diberikan kepada Polri, proporsional dan otomatis posisi Polri di pemerintah mesti direvisi, tidak lagi langsung di bawah presiden. Wallahu’alam.

 

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Konsultasi Hukum

Tanya Jawab Hukum: Apakah Pembina Yayasan Dapat Dimakzulkan Oleh Pengawas/Pengurus?

by admin

Tanya:
Apakah pembina Yayasan dapat dimakzulkan oleh pengawas/pengurus? Terkadang pembina dipilih karena ketokohan/akses fundraising atau strategi. Hal ini bagaimana, dengan pertimbangan kewenangannya.

Jawab:
Yayasan merupakan Badan Hukum non komersial (nirlaba) yang terdiri dari beberapa organ yayasan yaitu Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pada umumnya pembina merupakan pendiri yayasan dan memiliki kedudukan tertinggi dalam yayasan tersebut. Di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan bahwa: “Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh undang-undang ini atau Anggaran Dasar”, artinya kewenangan pembina tidak dijalankan oleh pengurus maupun pengawas yayasan, namun pembina tidak boleh turut campur dalam pengelolaan dan pengurusan yayasan.

Dengan demikian, apa saja wewenang pembina yayasan? Wewenangnya adalah sebagai berikut:

  1. Kebutuhan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
  2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan pengawas;
  3. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan;
  4. Penyelesaian program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan; dan
  5. Penetapan keputusan mengenai penggabungan dan peleburan.

Lalu, dengan posisi dan kewenangan seperti itu apakah pembina yayasan dapat dimakzulkan/diberhentikan? Jawabannya adalah iya, pembina dapat diberhentikan melalui rapat pembina yayasan tersebut. Dalam hal ini jumlah Pembina yayasan harus lebih dari 1 (satu). Meskipun undang-undang tidak mengatakan secara eksplisit berapa jumlah Pembina dalam sebuah yayasan, namun pengertian Rapat Pembina bermakna rapat yang dilaksanakan untuk mengambil sebuah keputusan yang diambil secara kolektif yang artinya jumlah pembina dalam rapat tersebut adalah lebih dari satu.

Kemudian, terkait dengan Pembina dipilih karena ketokohan/akses fundrising atau strategi, hal tersebut tidak masalah yang terpenting orang perseorangan tersebut memiliki dedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) UU Yayasan, bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

WA konsultasi: wa.me/6288905758311

Pengasuh Konsultasi Hukum

  1. Maulana Adam, S.H.
  2. Ida Susilowati, S.H., M.Kn.
  3. Ina Mahardika, S.H., M.Kn.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Konsultasi Hukum

Tanya Jawab Hukum: Persyaratan Penggalangan Dana Musibah

by admin

Tanya:

Sebuah Yayasan resmi yang sudah memiliki SK dari Kemenkumham ingin mengadakan penggalangan dana dari masyarakat, contohnya penggalangan dana musibah banjir secara online. Apa saja persyaratannya?

Jawab:
Penggalangan dana musibah banjir termasuk dalam aktivitas Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021. Dalam Pasal 1 angka (1) Permensos No. 8/2021 disebutkan bahwa PUB adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan kebudayaan. Selanjutnya di dalam pasal 2 dijelaskan bahwa PUB dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, sukarela tanpa paksaan, ancaman, kekerasan, atau lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Pelaksana dari PUB haruslah organisasi kemasyarakatan, yaitu perkumpulan atau Yayasan yang harus mendapatkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan dalam pelaksanaannya.

Namun demikian, ada beberapa penyelenggaraan PUB yang tidak membutuhkan izin di antaranya:

  1. Zakat;
  2. pengumpulan di dalam tempat peribadatan;
  3. keadaan darurat di lingkungan terbatas;
  4. gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga atau tetangga, kelurahan atau desa atau nama lain;
  5. dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan

Adapun syarat dan tata cara PUB diatur dalam Permensos No. 8/2021 sebagai berikut:

  1. Persyaratan
    Penyelenggara berupa perkumpulan atau Yayasan yang harus melampirkan:
    a. surat tanda daftar Organisasi Kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
    b. surat keterangan domisili atau nomor induk berusaha;
    c. nomor pokok wajib pajak;
    d. bukti setor pajak bumi dan bangunan/surat sewa tempat;
    e. nomor rekening atau wadah/tempat penampung hasil penyelenggaraan PUB;
    f. kartu tanda penduduk direktur/ketua;
    g. surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangani direktur/ketua;
    h. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum;
    i. tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial;
    j. rekomendasi dari pejabat yang berwenang;
    k. proposal; dan
    l. contoh iklan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
  2. Tata Cara
    Tata cara penyelenggaraan PUB dilakukan dengan mengajukan permohonan izin PUB yang dilakukan melalui sistem dalam jaringan yang dilakukan dengan tahapan:
    a. Registrasi, dilakukan dengan cara mengunggah dokumen permohonan secara tertulis dan persyaratan yang ditentukan.
    b. Pengajuan rencana program, dengan mengisi aplikasi dalam jaringan berupa:
    (a) nama program;
    (b) wilayah penyelenggaraan;
    (c) maksud dan tujuan;
    (d) cara PUB;
    (e) cara penyaluran/penggunaan hasil PUB; dan
    (f) periode penyelenggaraan PUB.

Permohonan izin tersebut kemudian disampaikan kepada menteri/gubernur/bupati/wali kota sesuai dengan wilayah pelaksanaan PUB tersebut.

Referensi: Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021.

WA konsultasi: wa.me/6288905758311

Pengasuh Konsultasi Hukum

  1. Maulana Adam, S.H.
  2. Ida Susilowati, S.H., M.Kn.
  3. Ina Mahardika, S.H., M.Kn.

0 FacebookTwitterPinterestEmail