Home Kiprah Anggota Dewan
Category:

Kiprah Anggota Dewan

Kiprah Anggota Dewan PKS Jakarta

Kiprah Anggota Dewan

Bang Yani Berharap Sengketa Lahan Warga Srengseng dengan TNI Bisa Diselesaikan

by admin

DSC_0107Selasa (1/8), Komisi A DPRD DKI Jakarta mengundang warga Srengseng Sawah, Cilandak, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta, BPN Jaksel, Walikota Jaksel, Camat, Lurah, TNI, dan seluruh pejabat lainnya yang terkait.

Pertemuan tersebut guna membahas solusi dari permasalahan tanah yang dipersengketakan antara warga Srengseng Sawah dengan pihak TNI AD. Demian juga warga Cilandak yang juga bersengketa tanah dengan sebuah perusahaan.

Setelah mendengarkan paparan dari semua pihak yang terlibat dalam persengketaan tanah ini, Anggota DPRD DKI komisi A dari FPKS, Bang Achmad Yani meminta agar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan musyawarah dan tanpa merugikan masyarakat. Beliau juga meminta pihak Walikota untuk dapat memfasilitasi BPN. TNI AD dan warga masyarakat diminta untuk duduk bersama mencari jalan keluar guna menyelesaikan permasalahan ini.

Alhamdulillah, dalam pertemuan di DPRD tersebut semua pihak bisa bermusyawarah untuk menuntaskan masalah, berharap permasalahan ini tidak berlarut larut.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Kiprah Anggota Dewan

JPO Aspirasi Warga Pejaten Lewat Aleg PKS itu Segera Akan Dibangun

by admin

Bang Yani serap aspirasiMaret 2016, Aleg PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani sudah meneruskan aspirasi warga akan perlunya Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di sekitaran Pejaten Village atau LIPIA. Aspirasi warga ini, beliau teruskan lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Saat itu rapat berlangsung panas, lantaran pihak Pemprov DKI masih mau menunda pembangunan JPO di depan kampus LIPIA, yang sudah banyak memakan korban jiwa. Bang Achmad Yani sangat menyesalkan belum terealisasinya pembangunan JPO tersebut, korban akibat tidak adanya JPO di lokasi tersebut, selama lima tahun terakhir telah banyak memakan 15 korban jiwa termasuk wanita dan anak-anak. “Ini urusan nyawa orang, kita tidak bisa main-main, jadi harus sesegera mungkin,” ujar politisi PKS dari daerah pemilihan Jakarta Selatan VIII, yang meliputi Kecamatan Tebet, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu dan Jagakarsa.

Pengajuan pembangunan JPO di lokasi tersebut sebenarnya sudah lama, namun hingga saat ini belum mulai dibangun – bangun. Bang Yani sangat berharap pembangunan JPO tersebut dapat terealisasi di tahun 2016.  “Jangan tunda lagi, Pemprov DKI harus prioritaskan pembangunan JPO tersebut di APBD Perubahan 2016 ini,” ujar Bang Yani.

Usulannya tersebut akhirnya baru disetujui dan akan dibangun fisiknya pada tahun 2018 mendatang. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup (PKLH) Jaksel, Bambang Eko pada hari Minggu (30/7). “Pembangunan JPO di Jalan Warung Jati Barat untuk menindaklanjuti permintaan masyarakat termasuk mahasiswa di sekitar lokasi,” katanya. Eko mengatakan JPO yang akan dibangun tepatnya di depan Mall Pejaten Village menuju kampus LIPIA yaitu di jalan Buncit Raya. Eko juga meminta masyarakat bersabar karena tahun ini baru tahap perencanaan, setelah sebelumnya tim Pemko Jaksel meninjau lokasi, pembangunannya akan dilaksanakan pada 2018. Diharapkan dengan pengalihan tersebut dapat menekan kasus kecelakaan lalu lintas di kawasan ini.

Bang Yani mengucap syukur alhamdulillah aspirasi warga masyarakat tentang JPO di Pejaten sudah bisa direspon baik oleh Dishub. Aspirasi yang memang datangnya dari masyarakat yang kemudian diperjuangkan dan diteruskan oleh anggota DPRD ke Dishub untuk segera direalisasikan. “Hampir setiap saat pemda, khususnya dishub saya ingatkan tentang masalah JPO ini. Walaupun masih harus menunggu sampai tahun 2018, saya merasa bahagi dan senang karena problem yang dihadapi masyarakat penyebrang jalan d daerah LIPIA dan Pejaten Village akan dapat terselesaikan, dan korban kecelakaan bisa dihindari lebih banyak lagi,” tambahnya.

Sumber :

1. PoskotaNews/30 Juli 2017/Rachmi

2. Web PKS Jaksel Maret 2016 : Ahmad Yani : Korban Sudah 15 Orang Meninggal, Kenapa JPO Belum Juga Dibangun ?

3. Web PKS Jaksel Maret 2016 : Aleg DPRD DKI: Pemprov DKI Mohon Segera Dirikan JPO di Lokasi Rawan Kecelakaan

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Kiprah Anggota Dewan

Triwisaksana : Pembiayaan Pembangunan Simpang Susun Semanggi Dalam Sorotan Audit BPK

by admin

DSC_0016Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, mengkritik proyek pembangunan Simpang Susun Semanggi. Pria yang akrab disapa Sani ini tidak yakin bahwa Simpang Susun Semanggi bisa mengurai kemacetan.

“Pertanyaan mendasarnya apa betul Simpang Susun Semanggi mengurai kemacetan? Biasanya kalau ada penambahan ruas jalan apalagi itu menarik masyarakat untuk melewatinya, biasanya akan menjadi simpul macet baru,” kata Sani di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jumat (28/7/2017).

Sani mengatakan, arus lalu lintas di Simpang Susun Semanggi mungkin akan lancar dalam waktu 3 hingga 4 bulan. Namun, dia tidak yakin arus lalu lintas akan terus lancar pada bulan-bulan berikutnya. “Setelah itu karena kendaraan banyak ke daerah situ, bisa jadi menimbulkan persoalan baru,” ujar Sani.

Sani juga menyoroti masalah pembiayaan pembangunan Simpang Susun Semanggi yang menggunakan dana koefisien lantai bangunan (KLB). Sani mengatakan, penggunaan dana KLB menjadi salah satu yang disoroti dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena  tidak dibahas bersama DPRD DKI terlebih dahulu.

“Pemprov dalam hal ini tidak melibatkan pihak lain dalam perencanaan pembangunan Simpang Susun Semanggi. Ada penambahan aset, tapi tidak dibahas bersama dengan DPRD. Uang hasil pelampauan KLB tidak masuk dalam APBD,” kata Sani.

Sumber : Kompas.Com/28 Juli 2017/Jessi Carina 

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Kiprah Anggota Dewan

Trwisaksana : DPRD DKI Tegaskan Menolak Melanjutkan Pembahasan Raperda Tentang Reklamasi

by admin

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana secara tegas mengatakan menolak untuk membahas kelanjutan dari dua Raperda terkait Reklamasi pantai utara Jakarta. Hal ini disampaikan setelah menerima rombongan Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) dan Relawan Gerbang Jakarta, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Menurutnya, DPRD DKI concern terhadap pembahasan dua Raperda ini, yaitu revisi Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K) .

“Saat di Rapimgab siang tadi, saya mewakili pimpinan DPRD DKI Jakarta dan Fraksi PKS, menolak untuk membahas kelanjutan dua raperda tersebut. Kami berpegang pada surat DPRD DKI tertanggal 19 April,” kata pria yang karib disapa Bang Sani.

Triwisaksana melanjutkan, ada beberapa pertimbangan yang membuat Raperda tersebut dihentikan pembahasannya, Pertama, masih ada gugatan dari masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pedagang kecil di pantai utara Jakarta. Kedua, ada gugatan hukum yang belum selesai di kawasan reklamasi dari masyarakat kepada para pengembang.

“Ketiga, persoalan reklamasi ini sudah di take over Pemerintah Pusat, dengan akan membuat semacam master plan menggabungkan NCICD (tanggul laut) dengan reklamasi,” papar pria yang juga Penasehat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ini.

Jadi, masih menurut Triwisakana, atas pertimbangan itu, DPRD DKI menolak untuk membahas kelanjutan dari Raperda tersebut, “Dan DPRD DKI meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih nanti untuk tetap menghentikan proyek reklamasi, seperti janjinya saat kampanye Pilkada lalu,” pungkasnya.

Sumber : web PKS Jakarta 

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Kiprah Anggota Dewan

Rifkoh Abriani : Kasus Bullying Anak Harus Ditangani Serius dan Persuasif

by admin

ibu rifkoh abrianiKasus bullying yang terjadi pada 14 Juli lalu, sangat memprihatinkan dunia pendidikan khususnya di ibukota. Solusi yang tepat adalah ditangani secara serius dan persuasif, dilakukan pendekatan dan komunikasi sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikkan, diurai masalahnya secara bersama, karena masalah itu sudah barang tentu tidaklah berdiri sendiri. Demikian disampaikan Anggota Komisi Pendidikan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Rifkoh Abriani.

Lebih lanjut Rifkoh mengatakan, sanksi mengeluarkan anak dan menghapuskan Kartu Jakarta Pintar (KJP) itu bukanlah sanksi yang tepat juga. Pertama, anak tersebut akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan haknya dari pemerintah. Kedua, anak tersebut akan kehilangan waktu  pada fasenya untuk mendapatkan pendidikkan yang baik.

“Ketiga, keputusan itu tidak mendidik bahkan cenderung mebuat anak semakin nakal dan tidak terkontrol nantinya,” papar politisi perempuan PKS dari daerah pemilihan Jakarta Selatan ini, Rabu (19/7/2017), di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat.

Rifkoh melanjutkan, usia mereka masih sangat muda, masalah yang mereka hadapi sangat mungkin banyak peran orang dewasa, sehingga prilaku bullying itu dapat dilakukan diusia anak semuda itu. Dirinya berharap pihak sekolah seharusnya membuat tim, semacam tim ramah anak didik, yang memberikan perhatian dan penanganan khusus terhadap kasus-kasus anak seperti ini, dilakukan juga pendekatan kepada pihak orangtua murid dan seterusnya.

Prinsipnya, Rifkoh melanjutkan, mengecam keras adanya tindakan bullying dan apapun namanya, didunia pendidikan, terlebih di usia anak-anak, namun dirinya menolak pengambilan keputusan dengan mengeluarkan anak tersebut dari sekolah dan pencabutan KJP.  “Itu namanya menyelesaikan masalah dengan menambah masalah baru lainnya yang bahkan lebih komplek,” pungkasnya.

Sumber : Web PKS Jakarta

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Kiprah Anggota Dewan

Buka Puasa Bersama Bang Sani dengan Walikota JakSel

by admin

Bukber-Bang-Sani-bersama-RT-RW-Lurah-Camat-dan-Walikota-Jaksel_18-Juni-2017_Vivi-4-640x427Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ir. H. Triwisaksana, M.Sc. (Bang Sani) mengadakan acara silaturahmi dan buka puasa bersama dengan para pengurus RT/RW, LMK se Pesanggrahan, Jakarta Selatan, di kediamannya di Jl. Kenanga No. 50 RT09/01, Bintaro pada Ahad, 18 Juni 2017.

Dalam acara ini, turut pula hadir sebagai undangan yaitu Lurah Bintaro, Bapak Dimas Prayudi dan Walikota Jakarta Selatan, Bapak H. Tri Kurniadi.

Pada sambutannya, Bang Sani menyampaikan untuk memperbaiki infrastruktur bagi masyarakat Kecamatan Pesanggrahan. Diantaranya adalah rencana pembangunan stasiun kereta terdekat, karena Bintaro wilayah yang strategis, pembuatan saluran air untuk mencegah banjir dan kegiatan kemasyarakatan.

“Cagub dan wagub saat ini memiliki spirit untuk melayani. Maka dengan itu para pimpinan masyarakat mesti bergerak bersama dalam membangun kampung dan wilayah masing-masing”, tambah Bang Sani.

Begitu juga dengan Walikota Jakarta Selatan, Bapak H. Tri Kurniadi menyampaikan bahwa untuk mengurangi kemacetan akan dipercepat pekerjaan pembangunan MRT dan jalan layang untuk busway perlu diperlebar, serta normalisasi Kali Pesanggrahan nantinya.

Selain itu acara dilengkapi dengan santunan anak yatim, doa penutup dan buka puasa bersama dengan para undangan.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Kiprah Anggota Dewan

Serap Aspirasi Masyarakat, Bang Yani Silaturahmi dengan Warga Jaksel

by admin

DSC_0107Anggota legislatif DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani melaksanakan kegiatan serap aspirasi dan silaturahmi dengan warga Jakarta Selatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutinnya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta untuk menyerap aspirasi, masukan dan kritikan guna peningkatan pelaksanaan tugasnya sebagai anggota legislatif, wakil rakyat.

Bang Yani mengatakan, berbagai aspirasi dan keluhan dari masyarakat akan ditampung untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah guna tercapainya pembangunan di Jakarta. “Ada tiga hal dalam kegiatan reses dan silaturahmi ini, yakni serap aspirasi, tindak lanjut dan respon atas seluruh masukan yang disampaikan masyarakat,” kata Bang Yani, Ahad (11/06).

Anggota legislatif harus bisa mendengar langsung keluhan warga masyarakat sehingga dapat dilaporkan kepada SKPD bersangkutan, kepada Walikota dan juga kepada Ketua DPRD, untuk selanjutnya di masukkan kepada rapat Paripurna.

Bang Achmad Yani merupakan anggota legislatif DPRD DKI Jakarta dari dapil 8 Jaksel. Beliau tinggal di Mampang Prapatan, selain aktivitasnya sebagai aleg PKS, beliau masih menyempatkan diri mengisi ceramah di majelis – majelis taklim di daerah Jakarta Selatan.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Kiprah Anggota Dewan

Rifkoh Abriani : Untuk Persoalan Pendidikan, Silahkan Mengadu Ke Kami

by admin

DSC_0136“Jika menemui, mengalami, atau ingin memberikan usulan atau aspirasi tentang pendidikan silahkan mengadu ke kami di DPRD,” ujar Ibu Rifkoh Abriani, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta bidang Pendidikan dari Fraksi PKS, hari Ahad (11/06/2017) di Aula Pasar Minggu. Hal ini beliau sampaikan di hadapan para kader PKS se-Jaksel yang berkumpul untuk konsolidasi ramadhan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DKI Jakarta ingin memberikan pelayanan yang terbaik dalam menyerap aspirasi dan mengadvokasi masyarakat. Hal ini ditegaskan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo saat memberikan sambutan dalam Launching Hari Aspirasi di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (26/7/2016).

Fraksi PKS Jakarta, selama ini sudah dan terus berikhitiar memberikan pelayanan terbaik mengadvokasi warga atau masyarakat. Hal ini semakin menegaskan bahwa PKS betul-betul berkhidmat untuk rakyat. PKS lahir dari masyarakat dan merupakan bagian dari masyarakat yang selalu berusaha memberikan manfaat. PKS berasal dari rakyat, bersama rakyat dan terus menghadirkan kebaikan bagi masyarakat.

dapat semakin memberikan manfaat kebaikan dan membantu masyarakat,“Masyakat akan semakin merasa sangat terbantu dengan dibukanya kran yang makin luas lagi dan kesempatan mereka untuk mengadu dan diadvokasi dari DPRD DKI Jakarta khususnya Fraksi PKS,” harapnya. Menerima aduan, saran, kritik dan aspirasi merupakan salah satu bukti kepedulian dan pembelaan yang dilakukan oleh Fraksi PKS melalui DPRD DKI Jakarta.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Kiprah Anggota Dewan

Triwisaksana Meminta Eksekutif DKI Memutakhirkan Data Hasil Musrenbang

by admin

sani dprd dki jakartaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, mendorong agar eksekutif melakukan pemutakhiran data dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan reses kegiatan para anggota dewan. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menuturkan, perbaikan data penting dilakukan agar masyarakat tidak merasa diabaikan aspirasinya ketika menyampaikan usulan pembangunan.

“Karena sejauh ini banyak warga yang bertanya kepada kita, kok bertahun-tahun diusulkan tidak diakomodir juga,” ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (5/6). Dia mencontohkan hasil reses DPRD DKI tahun 2016. Katanya, pada reses itu, setidaknya eksekutif sudah mengakomodir 30 persen lebih usulan dari total 3.400 usulan kegiatan.

Artinya, lanjut Sani, pemuktakhiran data penting dilakukan untuk selanjutnya diberikan segera ke masing-masing dewan sebagai acuan pada reses selanjutnya. “Jadi kami bisa tahu mana kegiatan yang sudah diakomodir dan mana yang belum,” tandasnya.

 

Sumber : Berita Jakarta/ 05 Juni 2017/ Oki Akbar  

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Kiprah Anggota Dewan

Achmad Yani Respon Cepat Aduan Warga Pasar Minggu Dengan Sidak

by admin

Anggota Legislatif Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani, merespon cepat perwakilan warga yang pada Selasa (30/5) lalu mengadukan permasalahan wilayahnya ke Fraksi PKS, terkait rencana Pembangunan Pasar dan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dilahan Pasar Minggu. Wakil rakyat PKS daerah pemilihan Jakarta Selatan ini menemui perwakilan warga di Masjid Palapa sekaligus ibadah shalat Ashar berjamaah.

Selesai pertemuan singkat di Masjid, Ahmad Yani kemudian melakukan inspeksi mendadak ke lapangan bersama Lurah Pasar Minggu, para Ketua RW dan Tokoh Masyarakat. Menurut Ahmad Yani, dirinya mendapatkan informasi dari Lurah dan perwakilan warga, bahwa rencananya, tanah milik PD Pasar Jaya tersebut akan dibangun 3 Tower yang masing-masing tower akan dibangun 24 lantai, yang kegunaannya untuk pasar di lantai 1 sampai 5 dan lantai 6 sampai 24 untuk Rusunawa, sementara disebelah tower ini juga akan dibangun terminal yg merupakan tanah milik Dinas Perhubungan. “Temuan-temuan dilapangan akan kami tampung untuk kami bawa dalam rapat-rapat koordinasi dengan komisi dan dinas terkait,” jelas pria yang akrab disapa bang Yani ini, Jum’at (2/6/2017) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Yani melanjutkan, permintaan masyarakat yang diwakili oleh para RW dan RT serta LMK sekelurahan Pasar Minggu terkait pembangunan Tower dan Terminal yang akan dibangun harus memenuhi syarat Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) yang sampai saat ini belum ada. Dan rencananya dalam waktu dekat perwakilan warga akan bertemu Komisi B DPRD DKI Jakarta yang bermitra dengan PD Pasar Jaya dan Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kementerian PUPR.

“Jika persyaratan amdal terpenuhi, perwakilan warga meminta agar para pedagang pasar yang ada dapat ditampung semua di pasar tersebut dengan harga yang dapat dijangkau oleh para pedagang yang sudah berjualan sejak lama,” harap Yani.

Selain itu, mengenai pembuangan sampah pasar dan warga lingkungan yang selama ini deponya ditutup karena berdekatan dengan lokasi binaan kuliner Jakarta, perwakilan warga meminta dialihkan ke tanah Rawa Minyak yg menjadi milik Pemprov DKI Jakarta seluas lebih kurang 4,5 ha agar dapat dimanfaatkan untuk penampungan sampah sementara.

Yani juga akan berkoordinasi dengan Komisi D yang bermitra dengan Dinas Tata Air agar mendapatkan solusi terbaik, karena Dinas Tata Air ini yang memegang kunci gerbang tanah Rawa Minyak, untuk dapat mengizinkan lahan tersebut digunakan sebagai lahan penampungan sampah yang ada di wilayah Kelurahan Pasar Minggu dan sekitarnya.

“Saya dan Fraksi PKS siap mengadvokasi dan mendampingi warga untuk menyelesaikan keluhan dan persoalan ini,” tegas Yani mengakhiri.

Sumber : Web PKS Jakarta

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Kiprah Anggota Dewan

Soal Rusunawa dan Sampah, Warga Pasar Minggu Mengadu ke Fraksi PKS Jakarta

by admin

Di bulan Ramadhan yang suci, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tetap menerima aspirasi di Hari Aspirasi pada Selasa setiap pekannya. Kali ini Fraksi PKS menerima Forum RT RW LMK Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, untuk menyampaikan penolakan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di lahan PD Pasar Jaya, Pasar Minggu. Perwakilan warga ini di terima oleh Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, dan Anggota DPRD Komisi A bidang Pemerintahan Fraksi PKS daerah pemilihan (dapil) Jakarta Selatan Achmad Yani, dan Anggota Komisi D bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta, Rois Hadayana Syaugie.

Koordinator RT RW LMK Pasar Minggu, Asep Suwirdja yang mengawali penyampaian aspirasi ini mengatakan, adanya kekhawatiran warga terkait rencana pembangunan Rusunawa menjadi rusak tatanan masyarakat, dirinya juga menyampaikan, pembagunan Rusunawa di daerah Pasar Minggu tidak tepat sasaran. “Dahulu memang ada rencana Revitalisasi Pasar Minggu yang pernah direncanakan Gubernur Fauzi Bowo, dan sangat disetujui pedagang juga warga, namun kini berubah, kenapa menjadi membangun Rusunawa diatas lahan PD. Pasar Jaya,” ujar pria yang Ketua RW 01 Pasar Minggu ini heran.

Perwakilan warga lainnya, Ahmad Iskandar yang didampingi Ketua RW 02 Pasar Minggu Nurokhim menambahkan, kemacetan yang semakin meluas di wilayah Pasar minggu akibat rekayasa lalulintas, banjir yang masuk kewilayah yang sebelumnya tidak terkena banjir merupakan dampak dari rencana pembangunan Rusunawa yang sudah terasa, disampaikan pula penutupan depo pembuangan sampah di Kecamatan Pasar Minggu juga menjadi salah satu keluhan warga. Iskandar yang juga Ketua RW 010 Pasar Minggu ini meminta persyaratan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) agar dipenuhi untuk kelayakan pembangunan Rusunawa, “Dampak dari penutupan depo Pembuangan sampah mengakibatkan 7 (tujuh) Kelurahan kesulitan membuang sampah,” katanya.

Menanggapi keluhan warga tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menyampaikan, prinsipnya ketika ada warga yang dizhalimi, Fraksi PKS akan perjuangkan dan mengawal kepentingan warga. Suhaimi juga menyarankan, setelah dari Fraksi PKS, perwakilan warga juga beraudiensi dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta yang membidangi BUMD salah satunya PD Pasar Jaya, yang Ketua Komisinya berasal dari Fraksi PKS Tubagus Arif, “Agar permasalahannya dapat dicarikan solusinya karena Komisi B bermitra dengan PD Pasar Jaya,” jelas Suhaimi, di Ruang Pertemuan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Gedung DPRD DKI Jakarta lantai 6, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2017).

Disamping itu Ketua Fraksi juga menyarankan untuk beraudiensi dengan DPR RI Komisi V bidang Infrastruktur yang bermitra dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar dibantu memperjuangkan kepentingan warga Pasar Minggu, “Juga tentunya agar menjalin komunikasi dengan Anggota Legislatif PKS yang ada di dapil Pasar Minggu Jakarta Selatan, sehingga dapat melakukan advokasi lebih real, yang menjadi tugas wakil rakyat,” pungkas Suhaimi.

Sumber : Web PKS Jakarta

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Kiprah Anggota Dewan

Ahmad Yani Mediasi Warga Manggarai-PT KAI soal Penggusuran

by admin

Bang Yani serap aspirasiDPRD DKI Jakarta memediasi warga RW 12 Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait rencana penggusuran yang akan dilakukan PT KAI.

Komisi A DPRD DKI dijadwalkan mendengarkan penjelasan PT KAI hari ini yang dilakukan mulai pukul 10.00 WIB. “Pertemuan ini untuk menindaklanjuti laporan warga Manggarai RW 12 Jakarta Selatan,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Komisi A, Riano P. Ahmad kepadaCNNIndonesia.com, Senin (15/5).

Dalam pertemuan itu, menurut Riano, perwakilan warga dan anggota DPRD DKI akan mendengarkan pemaparan PT KAI tentang Surat Pemberitahuan PT KAI Nomor KA.203/V/3/DO.1-2017 tertanggal 5 April 2017 yang meminta warga mengosongkan dan membongkar rumah mereka.

Riano menambahkan, telah mengundang perwakilan Daerah Operasi I Jakarta dari PT KAI Jakarta untuk hadir dalam pertemuan hari ini.

Ia berharap, PT KAI maupun perwakilan warga RW 12 Manggarai bisa memenuhi undangan tersebut sehingga mediasi bisa berjalan sesuai dengan rencana.

“Kita lihat nanti bagaimana pemaparan dari mereka. Kami juga sudah undang perwakilan warga Manggarai. Nanti bersama-sama kita cari jalan terbaiknya,” ucapnya.

April lalu, perwakilan anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Achmad Yani, mengunjungi kawasan Manggarai, lokasi sengketa tanah.

Ketika itu, warga meminta secara langsung kepada Achmad Yani agar melakukan tindakan tegas terhadap PT KAI yang terus-menerus mangkir setiap kali diajak bermusyawarah menyangkut permasalahan tersebut.

Senior Manager Humas Daerah Operasi I KAI Suprapto menegaskan, lahan tempat hunian warga Manggarai yang akan digusur merupakan aset kekayaan negara. Artinya, warga memang tidak memiliki hak untuk tinggal.

Suprapto berkisah, lahan tersebut tadinya merupakan milik pemerintah Hindia-Belanda yang akhirnya diserahkan kepada pemerintah Indonesia pada tahun 1959. Pada tahun 1980-an, secara bertahap sertifikat lahan kereta api atas nama Hindia-Belanda dinasionalkan, termasuk wilayah Manggarai.

Suprapto mempersilakan warga RW12 Manggarai untuk membawa masalah penggusuran lahan ini ke jalur hukum.

Berdasarkan Keputusan Direksi PT KAI Nomor Kep.U/JB.312/IV/11/KA-2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penertiban Bangunan di Atas Aset Tanah PT KAI, perseroan hanya memberikan bantuan biaya/ dana kebutuhan bongkar dan ongkos angkut (pindah).

Untuk bangunan tembok (permanen) besarnya maksimal Rp250 ribu per meter persegi (m2). Sementara, untuk bangunan kayu (semi permanen), ganti ruginya mencapai Rp200 ribu per meter persegi.

Sumber : CNNIndonesia/ 15 Mei 2017/ Sisilia Claudea Novitasari

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Kiprah Anggota Dewan

Triwisaksana Ingatkan Tim Singkronisasi Anies-Sandi Untuk Komunikasi dengan TAPD

by admin

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno telah membentuk tim singkronisasi untuk menyelaraskan visi misi mereka dalam APBD DKI Jakarta 2018. Namun, sampai saat ini belum ada upaya untuk memasukan program mereka agar nantinya dapat dibahas.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, tidak menutup kemungkinan program Anies-Sandi masuk dalam APBD DKI Jakarta 2018. Tetapi sebaiknya tim singkronisasi sebagai perpanjangan tangan harus segera melakukan komunikasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dia menjelaskan, komunikasi tersebut bertujuan agar apa yang ingin dilakukan pada tahun kepemimpinan Anies-Sandi tertuang dalam Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DKI Jakarta 2018. Sebab tidak mungkin memasukan program dalam APBD DKI Jakarta 2018 tanpa mengacu ke RKPD itu.

“Tim sinkronisasi ya bekerja lebih taktis lagi, setidaknya mengantisipasi di dalam RKPD itu apa yang nanti program Pak Anies Pak Sandi itu perlu ada di 2018,” katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/5).

Walaupun Anies-Sandi memiliki kekuatan di legislatif, bukan berarti program yang akan mereka utamakan dapat semuanya terakomidir dalam pembahasan di paripurna. Karena saat eksekutif sudah menyerahkan draf APBD DKI Jakarta 2018, mereka hanya tinggal melakukan penebalan, penipisan, atau penghapusan.

Politisi PKS ini menambahkan, sekalipun bisa mengusulkan nomenklatur tambahan dalam APBD DKI Jakarta 2018 namun tidak akan signifikan. Karena pengusulan anggaran bermula dari eksekutif, dia menyarankan, agar tim singkronisasi segera melakukan komunikasi.

“Jarang sekali ada penambahan. Sementara kan program Pak Anies-Sandi mungkin banyak yang berbeda dengan yang sekarang, DP 0 rupiah, KJP plus. Nah itu kan perlu dimasukan ke dalam anggaran,” tutup Triwisaksana.

Sumber : Merdeka/17 Mei 2017/ Fikri Faqih

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Kiprah Anggota Dewan

Triwisaksana : Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Harus Bekerja Taktis

by admin

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana meminta tim sinkronisasi pasangan gubernur-wakil gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, bekerja lebih taktis dalam menyusun program yang akan dimasukkan ke dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Pemprov DKI Jakarta 2018.

Sebab, janji-janji Anies-Sandi yang akan direalisasikan harus dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2018.

“Tim sinkronisasi ya bekerja lebih taktis lagi, setidaknya mengantisipasi di dalam RKPD itu apa yang nanti program Pak Anies-Pak Sandi itu perlu ada di 2018,” ujar Sani, sapaan Triwisaksana, di ruang kerjanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (16/5/2017).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menuturkan, RKPD merupakan acuan untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018. Sementara KUA-PPAS merupakan acuan untuk menyusun APBD 2018.

“Jadi kalau di RKPD-nya enggak ada sebagai acuannya, ya di sini (APBD) enggak boleh ada sebenarnya. Itu intinya,” kata dia.

Selain itu, Sani juga meminta tim sinkronisasi Anies-Sandi segera berkoordinasi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) DKI Jakarta untuk membahas RKPD.

“Saya berharap sih tim itu segera koordinasi agar pembahasan RKPD-nya bisa sinkron, bisa dilakukan secara sinergi antara tim TAPD dan tim sinkronisasi gubernur terpilih,” ucap Sani.

Sumber : Kompas.com/16 Mei 2017/Nursita Sari

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Kiprah Anggota Dewan

Triwisaksana : Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan RTRW Jakarta Dinilai Minim

by admin

bang saniDalam penyusunan maupun revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta, masyarakat tidak boleh ketinggalan untuk terlibat menyuarakan aspirasinya.

Sedangkan selama ini, menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030, seringkali tidak melibatkan masyarakat sehingga pada akhirnya menuai protes.

“Ada warga yang harus dipindahkan kemudian protes ke kelurahan. Tapi kelurahan sudah enggak berdaya lagi malah menyuruh warga bersiap-siap pindah ke kampung masing-masing,” ujar Triwisaksana saat diskusi “Kupas Tuntas Peninjauan Kembali RTRW Provinsi DKI Jakarta”, di Balai Kota, Jumat (28/4/2017).

Ia mengatakan, kejadian seperti itu tidak ditemukan hanya satu sampai dua kasus. Triwisaksana mengaku setiap kali anggota DPRD reses, selalu menjumpai kasus tersebut.

Biasanya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beralasan sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.  Meski demikian, kata Triwisaksana, merencanakan RTRW bukan hanya soal soalisasi kepada warga. “Enggak semua warga yang memiliki tanah merasa dilibatkan dalam perencanaan. Padahal mereka punya hak untuk itu,” sebut dia.

Selain itu, tambah Triwisaksana, catatan kekurangan dari pelaksanaan RTRW adalah banyaknya pusat pertumbuhan area baru di luar rencana. Ia menuturkan, dalam RTRW seharusnya sudah diputuskan mana pusat kegiatan primer dan sekunder. Sayangnya, hal tersebut tidak berjalan sesuai rencana. “Sebagai contoh, di Pluit tidak ada struktur tata ruang sebagai satu pusat kegiatan, tapi sekarang ada,” kata Triwisaksana.

Contoh lain RTRW yang meleset, imbuh dia, adalah di Kebayoran Baru. Menurut dia, di daerah tersebut sudah macet. Pada kenyataannya, terjadi pusat kegiatan baru di sana yang tidak terdapat dalam RTRW, tetapi terkesan diwadahi Pemprov. “Ada satu yang strategis, yaitu Marunda. Seharusnya jadi satu urusan kegiatan karena berkaitan Kanal Banjir Timur, sekarang malah terbengkalai,” tutur Triwisaksana. Dalam Perda tersebut, Marunda dinyatakan sebagai Kawasan Ekonomi Strategis dan menjadi pusat kegiatan primer.

Sumber : Kompas/29 April 2017/Arimbi Ramadhiani

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts