Wakil Ketua MPR Hidayat Nut Wahid mengungkapkan, saat ini masih ada upaya untuk mendikotomi Islam dan keindonesiaan. Upaya dikotomi itu seolah-olah menyebut umat Islam anti-Pancasila.
“Saya menolak adanya pendikotomian itu. Dikotomi itu mungkin karena fobia terhadap Islam dan umat Islam. Seolah-olah umat Islam anti-Pancasila, anti-NKRI,” kata Hidayat dalam keterangan tertulis dari MPR, Selasa (18/7/2017).
Hidayat mengatakan itu dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR di hadapan kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di aula Pusdai Bandung, Jawa Barat, hari ini. Acara dihadiri Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar, anggota DPR Mardani Ali Sera, dan Ketua Tim Penggerak PKK Jabar Netty Prasetiani Aher.
Sebaliknya, dengan adanya dikotomi itu, ada kalangan Islam merasa seolah-olah (umat) Islam terpisah dari keindonesiaan. Kemudian muncul istilah thogut, kafir, seolah-olah Indonesia terpisah dari Islam. Kemudian mereka berpikir tentang (ideologi) negara yang lain.
Hidayat menegaskan, keindonesiaan juga merupakan keislaman. Ini bisa dilihat dari bukti keterlibatan umat Islam dalam perjalanan sejarah Indonesia. “Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pemikiran, jihad, pemimpin Islam dan umat Islam,” katanya.
Hidayat menyebut peran tokoh Islam, seperti Bung Karno, KH Wahid Hasyim, KH Kahar Muzakar, Agus Salim, M Natsir, dan Ki Bagus Hadikusumo. Mereka menyepakati tentang keindonesiaan.
“Inilah yang perlu disampaikan kepada generasi muda. Karena generasi muda sering kali tidak paham,” jelasnya.
Dengan pemahaman ini, lanjut Hidayat, ke depan diharapkan tidak ada lagi pemikiran mendikotomikan keindonesiaan dan keislaman. Hidayat berharap tidak ada upaya mengadu domba antara umat Islam dan negara. Negara juga jangan mau diprovokasi untuk memusuhi umat Islam, dan sebaliknya umat Islam jangan memusuhi negara.
“Adu domba itu hanya menguntungkan mereka yang antinegara, yaitu kelompok ateis, liberalis, separatis, dan komunis. Sosialisasi ini menghadirkan bahwa antara keindonesiaan dan keislaman sesungguhnya menyatu,” ujar Hidayat.
Sosialisasi Empat Pilar MPR juga ditujukan kepada penyelenggara negara, TNI, dan Polri. “Jadi jangan hanya rakyatnya yang diminta melaksanakan Pancasila, pemerintahnya juga harus melaksanakan Pancasila,” ucapnya.
Acara Sosialisasi Empat Pilar MPR ini dikemas dalam bentuk halalbihalal. Hidayat mengatakan hal ini merupakan metode baru.
“Ini merupakan metode sosialisasi yang baru, yaitu sosialisasi sekaligus halalbihalal. Artinya, sosialisasi empat pilar MPR ternyata bisa dilakukan bersamaan dengan tradisi di masyarakat,” kata Hidayat di hadapan sekitar 400 peserta.
Menurut Hidayat, Sosialisasi Empat Pilar MPR telah dilakukan dengan berbagai metode seperti dialog, ToT, outbond, melalui seni budaya, dan lomba cerdas cermat. “Melalui halalbihalal ini, Sosialisasi Empat Pilar MPR bisa selaras dan tidak terpisah dengan tradisi masyarakat,” katanya.