Tidak terkecuali dengan anggota DPR dari Dapil II Jakarta, Hidayat Nur Wahid (HNW) yang melakukan kunjungan dan serap aspirasi di Rumah Singgah Pasien (RSP) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) di Salemba, Jakarta Pusat, (20/2).
Adapun dalam acara kunjungan dan serap aspirasi tersebut, HNW disambut langsung oleh Direktur Pendayagunaan IZI, Nana Sudiana dan Pimpinan IZI, Sri Adi Bramestya.
Dalam kunjungan itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS itu melakukan sambung rasa secara lesehan dengan keluarga dan penghuni RSP. Dirinya menemukan adanya ketidakseragaman kebijakan antarprovinsi ataupun antar kabupaten dan kota dalam pendampingan pasien yang dirujuk ke rumah sakit pusat.
Melihat kondisi itu, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI ini menuturkan, pihaknya berjanji akan menyampaikan masalah tersebut kepada komisi IX di DPR, pemerintah Jakarta, dan pemerintah pusat.
Karena itu, dia meminta kepada pengelola RSP untuk melengkapi berkas pasien tersebut terlebih dahulu.
“Saya perjuangkan dan sampaikan masalah bapak-bapak dan ibu-ibu kepada mereka,” kata Hidayat kepada JawaPos.com, Selasa (20/2).
Selain itu, HNW juga memuji RSP yang dikelola oleh IZI itu. Sebab, saat dirinya mengunjungi kamar pasien, beberapa pasien mengungkapkan rasa terharunya atas bantuan yang diberikan oleh RSP. Meski begitu, dia meminta pengelola RSP ikut membantu dan meringankan pasien yang ada.
“RSP sangat diperlukan karena saat ini antrian penanganan penyakit di pusat sangat panjang,” ucapnya.
Tak hanya itu, HNW juga mengapresiasi pembayar zakat yang dikelola melalui IZI, sehingga diharapkannya semakin banyak terobosan program yang dapat dikelola.
“Dari sini mampu membantu para pasien dan keluarga yang memerlukan rumah singgah,” ujarnya.
Lebih lanjut, HNW menambahkan, dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada para donatur dan pembayar zakat melalui IZI. Sebab, dengan dukungan donasi dan zakat tersebut, sehingga dapat menghadirkan beragam kebaikan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Di sisi lain, Direktur Pendayagunaan IZI, Nana Sudiana mengungkapkan, saat ini lembaga yang diketuainya itu telah memiliki sembilan RSP. Diantaranya, dua ditempatkan di Jakarta dan tujuh lainnya tersebar di luar Jakarta.
“Animo kebutuhan RSP sangat tinggi terbukti para pasien dan keluarga merasa amat terbantu dengan adanya program ini,” ucap Nana.
Senada dengan Nana, Pimpinan IZI Sri Adi Bramestya mengatakan, program RSP dibuat lantaran pengalaman pribadi dirinya saat mendampingi anaknya yang sakit kanker dan membutuhkan masa pengobatan yang lama.
“Antrian yang panjang mengakibatkan seringkali ia melihat keluarga pasien yang dari luar Jakarta harus menunggu di lorong-lorong rumah sakit karena faktor biaya,” pungkasnya.










Banyak wilayah di ibukota memakai nama tumbuhan. Hal itu menunjukkan beragamnya kekayaan hayati Jakarta di masa lampau. Sayangnya, saat ini banyak daerah tersebut tidak lagi memiliki tumbuhan khas sesuai nama daerah tersebut.
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid menilai, banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga daya beli yang rendah adalah fakta yang dirasakan masyarakat.
Dewan Pimpinan Pusat Rumpun Masyarakat Betawi (DPP RMB) mengundang Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid, pada acara milad ke-8 RMB yang digelar besok, di Condet, Jakarta, Sabtu, 14 Oktober 2017.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai pemerintah harusnya tidak mencabut moratorium reklamasi teluk Jakarta. Pencabutan moratorium harusnya dilakukan setelah berbagai aspek hukum seperti Perda Reklamasi dikeluarkan Pemprov DKI.
Dengan tema kebhinnekaan, keyakinan dan beragama, disertai dengan peristiwa sejarah menjadi salah satu bahan sosialisasi yang disampaikan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid saat memberikan materi sosialisasi Empat Pilar MPR RI di hadapan 1.600 peserta yang hadir pada acara “Apel Kebangsaan, Milad 52 Tahun KOKAM Pemuda Muhammadiyah dan Diksuspimwil” Provinsi Sumatera Utara. Acara tersebut berlangsung di Alun-alun Deli Serdang, Jum’at (6/10).
Pancasila dinilai harus dipahami, dipraktikkan, dan diperjuangkan agar menjadi garansi integritas bangsa. Langkah tersebut ditegaskan bisa mencegah terulangnya tragedi G30S/PKI. Hal itu sebagaimana diungkapkan Wakil Ketua MPR RI 2014–2019 sekaligus politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid.