Tag:

hidayat nur wahid

Hidayat Nur Wahid Minta Pengedar Obat PCC Dihukum Berat

by admin 24/09/2017

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta agar pengedar obat Paracetamol, Caffeine, Carisoprodol (PCC) dihukum seberat-beratnya. Peredaran PCC dianggap seperti teror kemanusiaan dan masa depan anak bangsa.

“Jadi menurut saya, ini tentang pil PCC layak untuk dikutuk, kalau betul sudah ditangkap agar dia dihukum yang sekeras-kerasnya, karena dia melakukan teror kemanusiaan dan masa depan bagi anak remaja kita,” kata HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/9/2017).

Kata dia, Indonesia sedang darurat narkoba. “Dan sekarang sudah ada obat mematikan,” ujar Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Menurut dia, peredaran obat PCC itu tidak hanya di daerah Kendari, Sulawesi Tenggara. “Tapi di beberapa tempat menyebar.”

Di samping itu, dia menilai kasus peredaran obat PCC itu menjadi tantangan bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) atau pemerintah untuk betul-betul menyelamatkan generasi muda dari kejahatan ini.

Sumber : SindoNews/15 September 2017/Rico Afredo Simanjuntak

24/09/2017

Nasional

HNW: Hijrah Menuju Peradaban Yang Lebih Baik

by admin 22/09/2017

Alumni Pesantren Gontor yang menempuh studi di Madinah selama 13 tahun ini mengambil topik mengenai momen hijrah Nabi Muhammad ke Madinah yang kini diperingati sebagai Tahun Baru Islam, yang menjadi penentu bagi umat Islam Indonesia untuk memiliki rujukan dalam perjalanan dan perjuangan Islam.

Dia juga mengemukakan, bagaimana dalam peristiwa itu kita mempelajari tentang sejarah atau filosofis kehidupan perjuangan Rasulullah yang membawa perubahan luar biasa dan menjadi tonggak pencatatan, sejarah, kegiatan. Yakni, hijrah Nabi Muhammad dari Mekkah ke Madinah sebagai penanggalan tahun baru Islam.

HNW sapaan akrab politisi senior PKS ini bercerita ketika Presiden Joko Widodo akan menetapkan hari Santri Nasional. Akhirnya‎ Hari Santri Nasional ditetapkan pada 22 Oktober, bukan pada tanggal 1 Muharam.‎

“Saya mengusulkan sebaiknya diambil dari hari ketika santri memiliki peran luar biasa yakni ketika KH. Hasyim Ashari mengumumkan fatwa atau resolusi jihad menentang kembalinya penjajah Belanda yang membonceng sekutu dengan menyerang Surabaya dan akan menguasai kembali dari sana,” paparnya.

Saat itu ada tiga fatwa jihad, yakni mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kedua, siapapun yang meninggal dalam mempertahankan kemerdekaan maka mati sahid dan jihad fisabilillah. Dan, siapapun yang membela Belanda akan dihukum mati. Bung Tomo yang merobek bendera Belanda, menjadi sosok yang tampil sebagai tokoh pejuang.

HNW mengatakan, di saat Indonesia sudah selesai dengan kemerdekaan, tapi kemudian diserang oleh beberapa pemberontakan termasuk oleh komunis yang pada 1948 membentuk Republik Indonesia Soviet. Dan dicabik-cabik oleh pemberontakan PKI yang menjadi korbannya dari kalangan kiai dan pesantren.

Menurutnya, yang mengembalikan NKRI, dari pecah-belah dan tercabik-cabiknya Indonesia adalah Muhammad Natsir dari partai umat Islam fraksi Masyumi pada 17 Agustus 1950. “Bung Karno memproklamasikan NKRI, ” kata HNW.

“Dengan semangat hijrah maka kita hijrah dan meyakini keteladanan yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Nabi membawa keteladanan kepada kita, dengan hijrah yang dilakukan menuju peradaban lebih baik,” tambahnya.

Kata HNW, bercermin dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad, umat Islam bisa keluar dari semua masalah dan saling berkontribusi menyelesaikan masalah.

Ia mengajak umat Islam agar mengedepankan silaturahim. “Setelah silaturahim jangan menyerang sana-sini, hujat sana-sini. Silaturahim ini untuk melakukan kedekatan asal-usul dan menyebarkan pesan baik,” katanya.

HNW pun mengemukakan, Nabi Muhammd selalu mengingatkan agar manusia memanusiakan manusia lain, menyenangkan orang lain, tidak membuat kecewa, saling menghormati dan menyebarluaskan perdamaian.

Sumber : RMOL/22 September 2017/Bunaiya Fauzi Arubone

22/09/2017

Nasional

HNW : Tidak Ada Tempat Komunis Di Indonesia

by admin 22/09/2017

Di hadapan sekitar 300 peserta, HNW mengatakan, dialog ini merupakan kelanjutan dari kegiatan MPR bekerjasama dengan masyarakat termasuk di wilayah Cilacap.

Dia mengatakan, selama ini MPR telah melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat, organisasi politik dan yayasan di berbagai tempat, termasuk TNI dan Polri.

Menurutnya, ini bukti dari MPR telah melaksanakan kegiatannya, bekerjasama dengan masyarakat.

Dan sosialisasi ini dibutuhkan masyarakat, yang terlihat dari antusiasme mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Atau mereka menjawab pertanyaan diajukan.

HNW menyebutkan, ini gambaran bahwa masyarakat membutuhkan informasi langsung tentang prinsip berbangsa dan bernegara dari Empat Pilar MPR.

“Empat Pilar menjadi penting untuk disosialisasikan karena banyak tantangannya saat ini, yakni, ada satu pihak yang akan menghilangkan esensi dari Empat Pilar apakah itu radikalisme, separatisme, komunisme dan liberalisme. Semua itu tidak sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD Negara 1945,” kata politisi senior PKS ini.

HNW mengatakan, mendekati peringatan G30S/PKI sosialisasi ini semakin dipentingkan untuk mengingatkan kita sebagai bangsa Indonesia, dan kita masih sepakat Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.

“Tidak ada tempat bagi komunisme di Indonesia, apalagi PKI oleh TAP MPRS ditetapkan sebagai organisasi terlarang,” tegasnya.

Menurutnya, terorisme tidak ada tempat di Indonesia, tidak sesuai dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, separatisme tidak sesuai dengan prinsip sila ketiga, Persatuan Indonesia.

“Dengan sosialisasi Empat Pilar maka masyarakat semakin kokoh kuat dalam NKRI, kokoh kuat melaksanakan Pancasila dan semakin mempunyai imunitas tidak terpengaruh dengan isme-isme bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara 1945,” tutup HNW.

Sumber : RMOL/22 September 2017/Bunaiya Fauzi Arubone

22/09/2017

Nasional

Hidayat Nur Wahid Ajak Anak Bangsa untuk Budayakan Silaturahmi

by admin 22/09/2017

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid mengajak seluruh pihak mengedepankan silaturahim dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari masyarakat luas, pejabat negara, TNI, Polri, dan semuanya tanpa terkecuali.

Hal ini untuk menjaga persaudaraan sesama anak bangsa, sehingga tidak mudah diadu domba oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab. “Silaturahim sangat penting, guna mencegah perpecahan di antara sesama anak bangsa,” ujar Hidayat, saat Kuliah Subuh dan Subuh Berjamaah di Masjid Agung Darussalam, dalam rangkaian Sosialisasi Empat Pilar MPR di Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (22/9).

Hidayat mengatakan, kedamaian dapat tercipta apabila seluruh pihak saling menjaga. Tidak menyakiti, menghina dan merendahkan orang lain.

“Kemudian juga harus saling membantu. Utamanya bagi yang mampu harus membantu ekonomi kepada yang tidak mampu,” kata dia. Dalam kegiatan yang dihadiri ratusan warga Cilacap itu, pria yang akrab disapa HNW ini mengatakan bahwa nama Masjid Agung Cilacap, tempat digelarnya acara sesungguhnya memiliki arti yang sangat bagus, yakni damai.

Karenanya, dia berharap semua jamaah masjid atau bahkan umat Islam yang pernah salat disitu bisa membawa kedamaian pula. “Masjid Darussalam namanya bagus. Darussalam artinya damai. Semoga dari nama masjid ini membuat para jamaah masjid ini membawa kedamaian di Cilacap khususnya, dan Indonesia umumnya,” ujarnya.

Lebih lanjut kata dia, salah satu cara yang paling ampuh dalam membawa kedamaian adalah memanusiakan manusia dengan tidak memandang suku, agama, dan ras. Nah, untuk memanusiakan manusia, HNW menghimbau semua pihak untuk tetap mempererat tali silaturahim.

“Silaturahim antar umat Islam, silaturahim antar umat manusia, silaturahim antar Ormas, dan lain-lain,” tukasnya. Hadir juga dalam kuliah subuh itu Wakil Bupati Cilacap Ahmad Edi Susanto, Ketua Forum Umat Islam (FUI) Cilacap Syamsuddin dan pimpinan ormas Islam lainnya.

Sebelum HNW memberikan ceramah, Wakil Bupati Ahmad Edi berharap apa yang disampaikan oleh politisi PKS itu dapat membawa kedamaian bagi Cilacap khususnya dan Indonesia pada umumnya.

“Mudah-mudahan Pak KH Hidayat Nurwahid yang merupakan ulama dan Wakil Ketua MPR RI memberikan suatu pencerahan bagi Umat Islam Cilacap. Cilacap ini ada berbagai macam jenis manusia di dunia, terutama di Nusa Kambangan. Cilacap juga tempatnya Raja Setan, yaitu Nyi Roro Kidul. Jadi Cilacap ini angker. Tapi mudah-mudahan dengan adanya KH Hidayat Nurwahid memberikan tausiyah, Cilacap menjadi adem. Mudah-mudahan juga kalau Cilacap adem, Indonesia juga ikut adem,” tandasnya.

Sumber : IndoPos/22 September 2017/Purwoko & Sicilia

22/09/2017

Kegiatan

Hidayat Nur Wahid Beri Bantuan Untuk Korban Kebakaran Kebayoran Lama

by admin 08/09/2017

Anggota DPR RI, yang juga wakil Ketua MPR yaitu DR. Hidayat Nur Wahid mengunjungi para korban kebakaran di Jalan Kangkung Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jum’at (1/9/2017).

Hidayat Nur Wahid (HNW), datang mengunjungi para korban musibah kebakaran ditemani dengan kader PKS Kebayoran Lama. Beliau menyerahkan bantuan kepada perwakilan korban kebakaran. HNW sangat peduli dengan nasib para korban kebakaran di Gorogol Selatan ini. Kehadiran Hidayat Nur Wahid untuk memberikan bantuan dan juga dukungan moril bagi masyarakat yang menjadi korban kebakaran.

Seperti diketahui, pada pertengahan Agustus 2017 lalu, di Jalan Kangkung Grogol Selatan tersebut telah terjadi kebakaran yang menyebabkan sekitar 245 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal dan mereka saat ini ada yang tinggal di rumah saudara atau menyewa rumah.

Kebayoran Lama adalah termasuk salah satu daerah pemilihannya HNW, yakni dapil Jakarta Selatan. HNW prihatin, sudah sekian kalinya kebakaran di Grogol Selatan ini terjadi.

Dari pantauan, sebagian warga yang menjadi korban kebakaran masih merapikan sisa-sisa puing tempat tinggalnya yang terbakar. Mereka juga merapikan barang-barang yang masih bisa diselamatkan.

08/09/2017

Nasional

HNW Serahkan Hewan Kurban pada Korban Kebakaran Grogol Selatan

by admin 01/09/2017

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menyerahkan seekor sapi seberat 350 Kg kepada korban kebakaran Jalan Kangkung, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta. Pada pertengahan Agustus 2017, di kampung itu ada kebakaran yang menyebabkan sekitar 245 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Mereka saat ini ada yang tinggal di rumah saudara atau sewa rumah.

Selepas menjadi khatib shalat Idul Adha 1438 Hijriyah, HNW meninjau hewan kurban, seekor sapi berwarna hitam. Menurut HNW, berkurban pada hari ini bukan hanya sekadar menyembelih hewan kurban, namun juga motivasi baik dan benar. “Yang diterima Allah bukan hanya daging hewan yang disembelih tetapi juga ketakwaan dan motivasi. Motivasi dalam kehidupan perlu disegarkan,” ujarnya, dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Jumat (1/9).

Saat ini, diakuinya masyarakat terjebak pada beragam permasalahan sehingga menjadi pragmatis, individualistis, materalistik, dan tak lagi mementingkan nilai-nilai. Untuk itu, pada Idul Adha diingatkan kembali untuk menghadirkan sikap hidup yang sangat mendasar, yakni motivasi yang baik dan benar untuk mengisi kehidupan.

“Inilah yang menghadirkan kemerdekaan Indonesia. Kalau para pendiri bangsa memikirkan materi, maka Indonesia tak merdeka,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, para pendiri bangsa berjuang karena motivasi yang hebat sehingga Indonesia merdeka. HNW berpesan, dalam Idul Adha jangan menyembelih hewan kurban saja, namun sembelihlah hawa nafsu. Hawa nafsu disebut menghadirkan kekerasan, ketakadilan, dan korupsi. “Hawa nafsu akan melahirkan tragedi,” ujarnya.

Idul Adha tak hanya berdimensi ilahiyah, namun juga berdimensi kemanusiaan. Sebagai buktinya, daging kurban dibagikan kepada orang miskin. Hal demikian membuat kedekatan antarmasyarakat. “Sehingga beragama itu rahmatah lil alamin. Jadi idul adha melahirkan kebersamaan,” kata HNW.

Sumber : Republika/ 1 september 2017/Ali Mansur & Ilham Tirta

01/09/2017

Nasional

Hidayat Nur Wahid: Indonesia Darurat Kejahatan Siber

by admin 28/08/2017

Komisi I DPR RI didatangi Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Rudiantara untuk secara khusus membahas masalah kejahatan siber dan juga kelompok sindikat penebar kebencian (saracen).

“Kami baru saja rapat dengan Pak Menkominfo, tadi disampaikan masalah saracen itu” ujar anggota Komisi I asal fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid usai rapat di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (28/8).

Hidayat menyebut Komisi I dan Menkominfo sepakat bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat kejahatan siber.

“Cyber crime ini sangat mengerikan. Terkait terorisme, radikalisme, SARA, hoax dan sebagainya, bahkan yang terkait prostitusi dan pornografi,” jelasnya.

Ia menuturkan bahwa Menkominfo memiliki rancangan pembentukan badan khusus untuk melakukan kontrol terhdap dunia siber yang semakin melenceng.

“Tadi kita membicarakan pembentukan badan siber dan sandi negara (BSSN) untuk mengelola ini semuanya, yang menkominfo sampaikan akan terbentuk pada bulan Mei,” kata Hidayat.

Namun, Hidayat menekankan kepada Menkominfo supaya pembentukan BSSN tersebut dipercepat. Karena kejahatan siber sudah semakin ekstrim dan harus segera diberantas.

“Saya sampaikan ini dipercepat saja pembentukan BSSN, segera ungkap tuntas siapapun yang menggunakan media sosial dengan cara yang salah,” tegas Wakil Ketua Dewan Syuro PKS itu.

Sumber : RMOL.Com/28 Agustus 2017Ahmad Kiflan Fakik

28/08/2017

Nasional

Hidayat Nur Wahid : Kenaikan Dana Parpol Harus Dibarengi Pengawasan

by admin 28/08/2017

Partai keadilan Sejahtera (PKS) menunggu keputusan final dari pemerintah mengenai kenaikan dana Parpol sebesar 10 kali lipat. Wakil ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengaku tidak mau partainya bersikap duluan atas keputusan yang belum final sehingga nantinya kemudian partainya disalahkan. “K‎ami lihat bagaimana nanti mereka memutuskan benang merah akhirnya. Jangan sampai kemudian partai bersikap ternyata nanti mereka goreng partai yang disalahkan lagi jadi kita tunggu saja bagaimana realisasi akhir dari keputusan keputusan ini,” kata Hidayat di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (28/8/2017).

Bila nantinya kenaikan dana parpol tersebut menjadi keputusan resmi pemerintah, Hidayat mengaku akan setuju. Namun, menurutnya harus ada mekanisme pengawasan terhadap dana tersebut. “Harus ada mekanisme transparansi dari parpol untuk kemudian mereka memberikan pelaporan terhadap penggunaan anggaran‎,” katanya. Mekanisme transparansi diperlukan agar tidak ada korupsi dari kenaikan dana parpol serta penggunanya tepat sasaran. Misalnya untuk menyiapkan pendidikan politik bagi para kader. “Supaya nanti ada dampak nya akan berdampak efektif untuk kemudian mengurangi mengikis lah ya prakatek koruptif yang bisa terjadi karena mungkin sebagiannya terjadi akibat perilaku perilaku politik,” katanya.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat penetapan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo atas usulan besaran bantuan dana kepada partai politik. Keputusan itu tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 tanggal 29 Maret 2017. Dalam surat itu, Kementerian Keuangan menetapkan bantuan parpol tiap tahunnya sebesar Rp 1.000 per suara sah atau naik dari sebelumnya Rp 108 per suara sah. “Di dalam Surat Menteri Keuangan kepada Mendagri menetapkan usulan besaran bantuan kepada parpol yang dapat dipertimbangkan setiap tahunnya adalah sebesar Rp 1.000 per suara sah,” kata Sri menjadi pembicara dalam acara Workshop Nasional Perempuan Legislatif, Eksekutif dan Kader Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (27/8/2017).

Sumber : TribunNews.Com/28 Agustus 2017/Taufik Batubara & Johnson Simanjuntak

28/08/2017

Nasional

HNW : Kelompok Saracen Harus Jadi Perhatian Serius Pemerintah

by admin 28/08/2017

Terungkapnya kelompok Saracen menjadi ancaman serius. Pemerintah pun diimbau segera mempercepat penyelesaian Badan Siber Nasional (Basinas).

‎Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, adanya ancaman ujaran kebencian dan juga masalah suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) harus mendapatkan perhatian serius bagi pemerintah. Seperti mempercepat penyelesaian Basinas.

“Jadi memang pembentukannya perlu dipercepat, karena masalah terkait cyber crime mengerikan,” ujar Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/8).

Menurut Anggota Komisi I DPR ini, percepatan pembentukan Basisnas ini karena kejahatan siber sangat luas dampaknya ke masyarakat. Apalagi teroris, radikalisme, SARA, hoax dan pornografi bisa masuk.

“Jadi siapa pun yang menggunakan media sosial dengan cara salah seperti menyebar fitnah, pornografi dan isu SARA bisa dibongkar,” katanya.

‎Selain itu, nantinya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan tidak membeda-bedakan. Jadi jangan hanya kelompok-kelompok yang anti terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja yang disasar.‎ “Karena kelompok di luar pemerintah juga banyak mendapatkan bullying dan menjadi korban hoax,” pungkasnya.‎

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim sebelumnya menangkap tiga orang pengelola grup Saracen yang diduga menyebarkan ujaran kebencian. Ketiganya, berinisial JAS (32), MFT (43), dan SRN (32).

Tiga orang itu ditangkap di tiga lokasi berbeda, yakni Jakarta Utara, Cianjur, Jawa Barat, dan Pekanbaru, Riau dalam rentang waktu 21 Juli hingga 7 Agustus.

Mereka dijerat dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kepala Subdirektorat 1 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Komisaris Besar Irwan Anwar menyampaikan, sindikat pengelola grup Saracen memasang tarif puluhan juta bagi pihak-pihak yang ingin memesan konten ujaran kebencian dan bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Sumber : JawaPos.Com/28 Agustus 2017/Fadhil Al Birra

28/08/2017

Nasional

72 Tahun Merdeka, MPR: Indonesia Belum ‘Move On’ dari Masalah Kesejahteraan dan Ketimpangan Sosial

by admin 16/08/2017

17 Agustus menjadi tanggal sakral bagi bangsa Indonesia yang telah menginjak nikmat kemerdekaan selama 72 tahun setelah ratusan tahun lamanya dijajah oleh bangsa lain.

Setidaknya ada sejumlah negara, seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Jepang yang pernah menjajah Indonesia. Nama terakhir merupakan bangsa yang mencicipi kekayaan tanah air yang kemudian ‘diusir’ dengan bambu runcing oleh para pemuda bangsa.

Setelah 72 tahun merasakan kemerdekaan, Indonesia nampaknya belum ‘move on’ dari masalah kesejahteraan dan ketimpangan sosial. Begitu setidaknya dari kacamata legislatif MPR.

“Kesejahteraan sosial itu perintah dari Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Utang negara meninggi, ketimpangan si kaya dan si miskin sangat luar biasa,” ucap Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, Selasa (15/8/2017).

Bukan karena cuci tangan, ia berdalih tugas MPR hanya berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, baik mengubah undang-undang maupun menetapkannya. Ikhwal ketimpangan sosial, ia menegaskan bahwa penjajahan sosial sudah menjadi tanggung jawab pemerintah yang tak terelakkan.

Tak sampai di situ, PR bangsa di usia yang menginjak tiga perempat Indonesia emas juga terkait keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang belakangan juga menjadi topik utama.

“Dalam konteks sila ketiga, persatuan Indonesia ini jelas sekali ada pihak-pihak yang menyuarakan separatisme, memecah bangsa, adu domba ormas, partai politik. Ini akan melemahkan persatuan,” sambung politikus PKS itu.

Oleh karenanya, MPR memaknai kemerdekaan sebagai cermin bagi pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan di masa lalu akan menentukan pemerintahan selanjutnya yang pada akhirnya berujung pada keutuhan bangsa kedepan.

Satu hal lain yang tak luput dari pantauan MPR ialah tentang moral bangsa. Dewasa ini, moral bangsa yang telah diproklamirkan oleh Soekarno kembali diuji.

“Seperti yang dikatakan Ketua MUI, Indonesia menghadapi darurat moral. Kejahatan kian mengerikan, anak-anak memerkosa, nenek-nenek dimutilasi. Narkoba merajalela. Kalau moralnya masih hancur apa artinya sudah merdeka?” kritik petinggi lembaga legislatif itu.

Sumber : Kriminalitas.Com/15 Agustus 2017/Sjamsul Dradjad

16/08/2017

Nasional

Hidayat Nur Wahid Sindir Pendukung LGBT Sebagai Anti Pancasila

by admin 16/08/2017

“LGBT itu sesuai dengan pancasila atau justru menyimpangi pancasila? ukurannya adalah sila pertama pancasila, ketuhanan yang maha esa, dengan sangat mudah kita tanya pada tokoh-tokoh agama, apakah agama anda membolehkan LGBT? tapi kan tidak (tidak boleh LGBT),” ujar Hidayat Nur Wahid, Selasa (8/8/2017).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini beranggapan, LGBT bertentangan dengan sila pertama Pancasila, dan itu harus digebuk, seperti yang pernah diucapkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

“Ini kan sudah bentuk anti pancasila. karena pancasila, kalau sila pertama hilang, sila-sila berikutnya menjadi tidak utuh pancasila,” jelas dia.

Selain LGBT, pihak-pihak yang ingin membangkitkan kembali Partai Komunis Indonesia juga dinilainya harus menjadi perhatian pemerintah.

“Ada orang bagi-bagi sembako trus pakai palu arit nggak ditangkap, giliran bendera La Ilaha Ilallah ditangkap. Jadi arti anti pancasila itu apa,” tandasnya.

Sumber : HarianIndo/9 Agustus 2017/Samsul Arifin

16/08/2017

Nasional

HNW Minta Kurikulum Pendidikan Pertahankan Nilai-nilai Islam

by admin 16/08/2017

Wakil ketua MPR RI Hidayat Nurwahid menyebut pendidikan yang baik, merupakan tetap mengikuti perkembangan zaman dan tidak meninggalkan Islam. Bahkan perkembangan zaman menurutnya, tidak sampai mengubah seseorang menjadi ateis dan sekuler.

“Pendidikan yang betul-betul menghadirkan sumber daya yang moderat, yang tidak anti kemajuan teknologi. Tidak menjadi ateis dan sekuleris tetapi tetaplah islami yang moderat, tak terjebak dalam pemahaman yang salah dan tetap dalam kemajuan,” ujar Hidayat, dalam sambutannya pada acara ‘Seminar Internasional Rabithah Al Alam Al Islami’, di Kampus Universitas Al Azhar Indonesia, Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/8/2017).

Menurutnya, penguasaan pengetahuan dan teknologi saat ini harus dibarengi pendidikan islam agar tidak terjadi pemahaman yang salah. Dalam hal ini ia juga mengatakan akan mendukung program Presiden Joko Widodo, dalam membangun perguruan tinggi Islam.

“Kita mendukung baik Pak Jokowi yang akan membangun, perguruan tinggi Islam internasional di Indonesia,” ujar Hidayat

Hidayat mengatakan pendidikan itu, bukan menghadirkan pendidikan yang sekuleristik. Ia berpesan agar pemerintah menyiapkan pendidikan yang disertai penyiapan keimanan dan ketakwaan dalam mencerdaskan bangsa.

“Saya kira pendidikan itu tidak dalam rangka menghadirkan, pendidikan yang sekuleristik dikotomik. Pemerintah menyiapkan pendidikan yang meningkatkan keimanan, ketakwaan akhlak yang mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara,” kata Hidayat.

Sumber : DetikCom/14 Agustus 2017/Dwi Handayani

16/08/2017

Kegiatan

Warga Pejaten Curhat Soal Bank Sampah ke Hidayat Nur Wahid

by admin 16/08/2017

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, mendatangi Bank Sampah Delima di Desa Berdaya Pejaten Timur binaan Rumah Zakat. Dalam kegiatan tersebut, terjalin diskusiantara Hidayat dengan anggota Bank Sampah Delima.

Dia sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Sampah Delima. “Saya mengapresiasi prestasi yang diraih oleh Bank Sampah Delima Pejaten Timur serta peran Rumah Zakat yang membantu para warga serta pengurus Bank Sampah,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, baru-baru ini.

Tak hanya itu, kesempatan tersebut pun digunakan oleh kader Bank Sampah untuk menyampaikan aspirasinya. “Bank sampah ini sangat penting sehingga butuh perhatian dari pemerintah DKI untuk menunjang operasional kegiatan maupun untuk gaji pengurus pengurus Bank Sampah, serta mencari solusi agar sampah menjadi sumber energi,” kata pembina Bank Sampah Delima, Yati.

Hidayat mengatakan akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada DPRD DKI Jakarta untuk di diskusikan lebih lanjut. “Alhamdulilah, semoga dengan kunjungan Bapak Hidayat Nurwahid, Bank Sampah Delima, Pejaten Timur dapat menjadi contoh bagi bank sampah lainnya di DKI Jakarta,” ujar Yati.

Sumber : Republika/9 Agustus 2017/Qommarria Rostanti

16/08/2017

Nasional

HNW: Konstitusi Tak Pisahkan Iman dan Pengetahuan

by admin 16/08/2017

Tak ada dikotomi dalam konstitusi Indonesia soal iman dan pengetahuan. Iman dijunjung sebagai pijakan pengetahuan.

Mengawali seminar bertajuk ‘Peran Perguruan Tinggi dalam Penguatan Pemikiran Islam Moderat’ di Universitas Al-Azhar Indonesia, Senin (14/7), Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menjelaskan, Indonesia tidak hanya besar populasi Muslimnya, tapi juga terbanyak pesantren, sekolah, dan perguruan tinggi Islamnya di dunia. Di sisi lain, masih ada tugas untuk menjadikan yang terbanyak ini juga terbaik.

Dalam konstitusi Indonesia, pendidikan tidak didikotomi dan sekuleristik. Hanya di Indonesia yang sekolahnya bisa menyatukan agama dan pengetahuan. Bahwa Indonesia menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk manusia bertakwa, baru kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. ”Kecerdasan jadi fase lanjutan setelah ketakwaan,” kata Hidayat.

Juga dalam konstitusi Indonesia, pada Undang-Undang Dasar pasal 31, Indonesia mendorong kemajuan iptek dengan menjunjung tinggi nilai agama. Hanya di Indonesia juga 20 persen APBN untuk pendidikan.

”Iman dan pengetuan tidak saling menegasi, tapi saling mendukung,” ungkap Hidayat. Karena itu, ia mengapresiasi program 5.000 doktor ilmu Islam oleh Kementerian Agama dan rencana pendirian Universitas Islam Internasional di Indonesia.

Hidayat juga mengapresiasi insiatif Rabitah Alam Al-Islami untuk melahirkan SDM moderat yang tidak anti iptek tanpa jadi atheis dan menjauhi agama.

Sumber : Republika/14 Agustus 2017/ Fuji Pratiwi & Budi Raharjo

16/08/2017

Nasional

Hidayat Nur Wahid Bicara Soal Pendidikan dan Pemikiran Islam Moderat

by admin 16/08/2017

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid membuka seminar internasional bertema ‘Peran Perguruan Tinggi dalam Penguatan Pemikiran Islam Moderat’ di Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Jakarta. Hidayat mengungkapkan bahwa Indonesia tidak hanya besar dalam jumlah penduduk beragama Islam, tapi juga dalam jumlah pendidikan Islam.

“Indonesia juga terbesar di dunia dalam jumlah pesantren, pendidikan Islam, perguruan tinggi Islam. Ini yang sering dilupakan,” kata Hidayat, Senin (14/8/2017).

Meski besar dalam segi kuantitas, lanjut Hidayat, persoalannya adalah bagaimana meningkatan mutu atau kualitas pendidikan Islam. Hidayat memberi contoh tentang penguasaan bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Inggris.

“Kemampuan untuk bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Cina, perlu dikuatkan,” ujar Hidayat.

Hidayat juga mengungkapkan bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang memasukkan tujuan pendidikan dalam konstitusi. Pasal 31 ayat 3 menyebutkan pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kemudian Pasal 31 ayat 5 berbunyi pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

“Dengan demikian pendidikan menyeimbangkan antara iman, takwa, ahlak mulia dengan kecerdasan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi agama,” katanya.

Dengan kata lain, pendidikan yang berkualitas termasuk di perguruan tinggi, menghasilkan pemikiran Islam yang moderat. Ini menegaskan bahwa arus besar bukanlah atheisme, sekularisme, radikalisme, melainkan moderat.

“Yang ingin dikembangkan adalah Islam yang moderat. Islam yang jauh dari intoleran, radikal. Tapi Islam yang rahmatan lil alamin,” tambahnya.

Seminar internasional ini merupakan kerjasama antara Moeslem World League yang berpusat di Mekkah dengan Universitas Al Azhar Indonesia. Hadir dalam seminar ini Rektor UAI Dr Ahmad H. Lubis, Ketua ICMI Jimly Ashiddiqie, Dien Syamsuddin, gubernur DKI terpilih Anies Baswedan dan Sekretaris Jenderal Rabithah Alam Islamy, Dr. Mohammad Abdulkarim Alissa.

Sumber : DetikCom/14 Agustus 2017/Mega Putra Ratya

16/08/2017

Newer Posts

Older Posts