Di hadapan sekitar 300 peserta, HNW mengatakan, dialog ini merupakan kelanjutan dari kegiatan MPR bekerjasama dengan masyarakat termasuk di wilayah Cilacap.
Dia mengatakan, selama ini MPR telah melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat, organisasi politik dan yayasan di berbagai tempat, termasuk TNI dan Polri.
Menurutnya, ini bukti dari MPR telah melaksanakan kegiatannya, bekerjasama dengan masyarakat.
Dan sosialisasi ini dibutuhkan masyarakat, yang terlihat dari antusiasme mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Atau mereka menjawab pertanyaan diajukan.
HNW menyebutkan, ini gambaran bahwa masyarakat membutuhkan informasi langsung tentang prinsip berbangsa dan bernegara dari Empat Pilar MPR.
“Empat Pilar menjadi penting untuk disosialisasikan karena banyak tantangannya saat ini, yakni, ada satu pihak yang akan menghilangkan esensi dari Empat Pilar apakah itu radikalisme, separatisme, komunisme dan liberalisme. Semua itu tidak sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD Negara 1945,” kata politisi senior PKS ini.
HNW mengatakan, mendekati peringatan G30S/PKI sosialisasi ini semakin dipentingkan untuk mengingatkan kita sebagai bangsa Indonesia, dan kita masih sepakat Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.
“Tidak ada tempat bagi komunisme di Indonesia, apalagi PKI oleh TAP MPRS ditetapkan sebagai organisasi terlarang,” tegasnya.
Menurutnya, terorisme tidak ada tempat di Indonesia, tidak sesuai dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, separatisme tidak sesuai dengan prinsip sila ketiga, Persatuan Indonesia.
“Dengan sosialisasi Empat Pilar maka masyarakat semakin kokoh kuat dalam NKRI, kokoh kuat melaksanakan Pancasila dan semakin mempunyai imunitas tidak terpengaruh dengan isme-isme bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara 1945,” tutup HNW.
Sumber : RMOL/22 September 2017/Bunaiya Fauzi Arubone

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid mengajak seluruh pihak mengedepankan silaturahim dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari masyarakat luas, pejabat negara, TNI, Polri, dan semuanya tanpa terkecuali.


Komisi I DPR RI didatangi Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Rudiantara untuk secara khusus membahas masalah kejahatan siber dan juga kelompok sindikat penebar kebencian (saracen).
Partai keadilan Sejahtera (PKS) menunggu keputusan final dari pemerintah mengenai kenaikan dana Parpol sebesar 10 kali lipat. Wakil ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengaku tidak mau partainya bersikap duluan atas keputusan yang belum final sehingga nantinya kemudian partainya disalahkan. “Kami lihat bagaimana nanti mereka memutuskan benang merah akhirnya. Jangan sampai kemudian partai bersikap ternyata nanti mereka goreng partai yang disalahkan lagi jadi kita tunggu saja bagaimana realisasi akhir dari keputusan keputusan ini,” kata Hidayat di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (28/8/2017).
“LGBT itu sesuai dengan pancasila atau justru menyimpangi pancasila? ukurannya adalah sila pertama pancasila, ketuhanan yang maha esa, dengan sangat mudah kita tanya pada tokoh-tokoh agama, apakah agama anda membolehkan LGBT? tapi kan tidak (tidak boleh LGBT),” ujar Hidayat Nur Wahid, Selasa (8/8/2017).
Wakil ketua MPR RI Hidayat Nurwahid menyebut pendidikan yang baik, merupakan tetap mengikuti perkembangan zaman dan tidak meninggalkan Islam. Bahkan perkembangan zaman menurutnya, tidak sampai mengubah seseorang menjadi ateis dan sekuler.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid membuka seminar internasional bertema ‘Peran Perguruan Tinggi dalam Penguatan Pemikiran Islam Moderat’ di Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Jakarta. Hidayat mengungkapkan bahwa Indonesia tidak hanya besar dalam jumlah penduduk beragama Islam, tapi juga dalam jumlah pendidikan Islam.