Wakil ketua MPR RI Hidayat Nurwahid menyebut pendidikan yang baik, merupakan tetap mengikuti perkembangan zaman dan tidak meninggalkan Islam. Bahkan perkembangan zaman menurutnya, tidak sampai mengubah seseorang menjadi ateis dan sekuler.
“Pendidikan yang betul-betul menghadirkan sumber daya yang moderat, yang tidak anti kemajuan teknologi. Tidak menjadi ateis dan sekuleris tetapi tetaplah islami yang moderat, tak terjebak dalam pemahaman yang salah dan tetap dalam kemajuan,” ujar Hidayat, dalam sambutannya pada acara ‘Seminar Internasional Rabithah Al Alam Al Islami’, di Kampus Universitas Al Azhar Indonesia, Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/8/2017).
Menurutnya, penguasaan pengetahuan dan teknologi saat ini harus dibarengi pendidikan islam agar tidak terjadi pemahaman yang salah. Dalam hal ini ia juga mengatakan akan mendukung program Presiden Joko Widodo, dalam membangun perguruan tinggi Islam.
“Kita mendukung baik Pak Jokowi yang akan membangun, perguruan tinggi Islam internasional di Indonesia,” ujar Hidayat
Hidayat mengatakan pendidikan itu, bukan menghadirkan pendidikan yang sekuleristik. Ia berpesan agar pemerintah menyiapkan pendidikan yang disertai penyiapan keimanan dan ketakwaan dalam mencerdaskan bangsa.
“Saya kira pendidikan itu tidak dalam rangka menghadirkan, pendidikan yang sekuleristik dikotomik. Pemerintah menyiapkan pendidikan yang meningkatkan keimanan, ketakwaan akhlak yang mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara,” kata Hidayat.


Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid membuka seminar internasional bertema ‘Peran Perguruan Tinggi dalam Penguatan Pemikiran Islam Moderat’ di Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Jakarta. Hidayat mengungkapkan bahwa Indonesia tidak hanya besar dalam jumlah penduduk beragama Islam, tapi juga dalam jumlah pendidikan Islam.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritisi Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Menurutnya, pemerintah tergesa-gesa dalam mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nut Wahid mengungkapkan, saat ini masih ada upaya untuk mendikotomi Islam dan keindonesiaan. Upaya dikotomi itu seolah-olah menyebut umat Islam anti-Pancasila.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku tak mempermasalahkan isu presidential threshold yang belakangan ini menjadi pembicaraan alot di RUU Pemilu.