Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, mengkritik proyek pembangunan Simpang Susun Semanggi. Pria yang akrab disapa Sani ini tidak yakin bahwa Simpang Susun Semanggi bisa mengurai kemacetan.
“Pertanyaan mendasarnya apa betul Simpang Susun Semanggi mengurai kemacetan? Biasanya kalau ada penambahan ruas jalan apalagi itu menarik masyarakat untuk melewatinya, biasanya akan menjadi simpul macet baru,” kata Sani di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jumat (28/7/2017).
Sani mengatakan, arus lalu lintas di Simpang Susun Semanggi mungkin akan lancar dalam waktu 3 hingga 4 bulan. Namun, dia tidak yakin arus lalu lintas akan terus lancar pada bulan-bulan berikutnya. “Setelah itu karena kendaraan banyak ke daerah situ, bisa jadi menimbulkan persoalan baru,” ujar Sani.
Sani juga menyoroti masalah pembiayaan pembangunan Simpang Susun Semanggi yang menggunakan dana koefisien lantai bangunan (KLB). Sani mengatakan, penggunaan dana KLB menjadi salah satu yang disoroti dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena tidak dibahas bersama DPRD DKI terlebih dahulu.
“Pemprov dalam hal ini tidak melibatkan pihak lain dalam perencanaan pembangunan Simpang Susun Semanggi. Ada penambahan aset, tapi tidak dibahas bersama dengan DPRD. Uang hasil pelampauan KLB tidak masuk dalam APBD,” kata Sani.